Tidak main-main isu penundaan Pemilu 2024 ini digelindingkan. Gerakan untuk menyukseskan itu massif dilakukan. Jika dibuatkan mapping, ada tumbuh dua faksi politik yang sengaja disetting.
Dalam perspektif analisis politik, dapat disimpulkan, pertama kekuatan politik dikendalikan Luhut Binsar Panjaitan (LBP). Kedua, kekuatan politik Megawati Soekarnoputri (PDI Perjuangan). Dua kekuatan yang sengaja membenturkan diri. Semulanya satu, yakni sama-sama pengusung Jokowi-KH Ma'ruf di Pilpres 2019.
Jadi sebetulnya, skema Jokowi menjadi Presiden 3 periode mendekati kebenaran. Fenomenanya mudah terlacak. Sengaja kegaduhan politik, dibuat. Lembaga DPR RI dan MPR RI juga bisa bertikai, berbeda pendapat. Semuanya by skenario politik.
Puan Maharani, Ketua DPR mengambil peran menolak usulan penundaan Pemilu 2024. Sedangkan, Bambang Soesatyo, Ketua MPR berpotensi mendukung penundaan Pemilu 2024. Semua punya tendensi politik. Dinamika ini akan dirawat, lalu muncul pada titik dimana rakyat menjadi alibi. Dibuat, bahwa semua karena kemauan rakyat.
Penundaan Pemilu 2024 adalah permintaan rakyat. Ini kesimpulan yang dipaksakan dalam realitasnya. Pemerintah atau kelompok yang berkepentingan terhadap penundaan Pemilu 2024 tidak butuh representatif atau tidak. Yang mereka butuh hanyalah legitimasi dukungan, memakai nama rakyat.
Rakyat dikapling, dicaplok, dibuat seakan-akan mendukung penundaan Pemilu 2024. Begitu brengsek, cara-cara manipulatif diciptakan. Miris, juga menjijikkan. Padahal negara Indonesia sedang butuh penanganan dan pemulihan yang serius dari situasi pandemi Covid-19. Malah elitnya sibuk main drama politik.
Mereka sibuk mengejar kepentingan pribadi dan kelompoknya masing-masing. Terinformasi bakal ada Deklarasi Dukungan di daerah-daerah yang dimainkan Relawan Jokowi. Permintaannya Jokowi 3 periode. Framing pemberitaannya penundaan Pemilu 2024 merupakan permintaan rakyat. Dengan diksi Jokowi merakyat, maka kemauan rakyat tidak mungkin ditolaknya.
Tak usah berbelit. Tdak usah munafik dan membuat argumen dengan diksi penundaan Pemilu, pengunduran jadwal Pemilu dan sebagainya. Hasrat politik yang dikemas atas nama rakyat. Begitu tidak negarawan, menegaskan diri sebagai pemimpin yang rakus kuasa.
Sementara itu, partai politik besar sangat berkepentingan atas hal ini. Menunda Pemilu juga pesta akbar dan proyek besar bagi mereka. Begitu pula dengan partai baru dan partai politik yang berada dalam koalisi memenangkan Jokowi-KH Ma'ruf. Semua kebagian kue kekuasaan. DPR, DPD RI sampai ke daerah masa periodenya diperpanjang.Â
Seperti itu pula Kepala Daerah. Mereka harus kebagian jatah jug. Disinilah tugas saling mengamankan kepentingan dilakukan. Kompromi dan berbagi jabatan harus diberikan juga kepada mereka. Biar semuanya aman.
LBP menarik Airlanggga yang adalah Ketum Partai Golkar, Muhaimin Ketum PKB, dan juga mengajak atau menekan Zulkifli, Ketum PAN untuk bergabung dalam gerbongnya. Satu frekuensi, sama-sama mereka berjuang menyukseskan Penundaan Pemilu 2024. Kelompok politik ini tentu mereka saling pegang "kartu truf" masing-masing.
