KEJAHATAN, tindakan kekerasan yang dipamerkan. Tidak lain adalah perilaku barbar yang sengaja melucuti kewibawaan negara. Kaum terdidik, rakyat umum juga tentu menolak atas tindakan kekerasan (premanisme). Negara Indonesia tak boleh dikuasai preman, mafia, atau badit. Kita negara hukum yang kita kenal dengan istilah 'rechtsstaat'.
Regulasi tersebut menegaskan bahwa cara-cara penyelesaian masalah yang brutal. kriminal, dan biadab, mengabaikan hukum sangat ditentang. Kejadiaan naas yang dialami Ketua Umum (Ketum) Dewan Pengurus Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI), Bung Haris Pertama, Senin, 21 Februari 2022 melukai wajah Indonesia.
Praktek barbar. Model lama menyelesaikan masalah seperti ini sangat bertentangan juga dengan nilai-nilai demokrasi kita. Indonesia yang teguh dengan tradisi etika, kesopanan, toleransi, tidak boleh dikotori dengan sikap main hakim sendiri. Era post kemerdekaan tidak mentolerir adanya tindakan pengeroyokan, penganiayaan.
Syukurlah, Polisi Republik Indonesia (Polri) bertindak cepat. Sehingga, Selasa, 22 Februari 2022, para pelaku pengeroyokan terhadap Haris hingga babak belur, memar, dan kesakitan fisik ditangkap Polda Metro Jaya. Harapannya, diusut tuntas dan dihukum seberat-beratnya. Jangan sampai perilaku premanisme meluas di tengah masyarakat.
Sebetulnya tidak lagi relevan. Pendekatan yang umumnya dilakukan oknum atau orang-orang yang kehabisan akal sehat. Dengan otot, bukan otak ditunjukkan. Negara ini dianggap seperti tidak bertuan lagi. Hukum rendahkan serendah-rendahnya. Mereka beranggapan menindas dan kriminal, membuat orang lain ketakutan. Kemudian tunduk.
Sungguh sebuah salah kapra yang serius. Tentu kita kaum muda, kelompok yang sadar posisi, realitas, dan Alhamdulillah masih rasional akan menolak mati-matian. Pendekatan kolonial tersebut kita tolak mentah-mentah. Relasi kekerasan hanyalah mengundang petaka dalam skala yang lebih besar lagi.
Selain melawan hukum, cara ini mengundang reaksi publik. Membuat wajah buram Indonesia, makin semraut, kusut, dan hancur berantakan. Akan ada gelombang protes aksi massa. Karena yang dianiaya pimpinan besar, Imam Besar, Presiden generasi muda di Indonesia. Pasti, jika Polisi tidak serius menyelesaikan kasus ini, maka ledakan demonstrasi terjadi.
Di tiap penjuru Indonesia, generasi-generasi terbaik pemuda yang berhimpun di KNPI akan turun bergiliran, massif melakukan demonstrasi. Meminta keadilan atas tindakan jahat, biadab yang dilakukan para gerombolan preman kepada Ketum Haris. Sudah tepat, Polisi bergerak secepat kilat.
Bayangkan saja, bila kekerasan yang dilakukan dan memakan korban Ketum KNPI saja dibiarkan. Pelakuknya tidak diadili, bagaimana dengan masyarakat umumnya. Pasti hukum dibuat tidak jalan. Aturan sekedar dekorasi, bahkan menjadi sampah. Itu artinya, fungsi konsitusi, regulasi hukum harus dijalankan penegak hukum.
Sekali saja pemerintah (negara) diam. Bersikap pasif mengurus para preman, maka negara akan berubah dikuasai maling. Orang-orang yang gemar kekerasan mengendalikan interaksi sosial. Disinilah kematian dan kehancuran Indonesia melanda kita semua.
Apalagi jika aparat penegak hokum bersekongkol dengan penjahat. Masa depan penegakan hukum pasti suram. Gelaplah kita semua. Syukurlah, Polri bersikap cepat tanggap. Layak diberi apresiasi. Walau kerjanya baru dimulai untuk mengusut kasus yang menyeret Ketum Haris ini. KNPI, pemuda Indonesia akan mengawal ketat peristiwa ini.
