IBU Kota Negara (IKN) baru bagi Indonesia yang dikenalkan ke publik ialah Nusantara. Secara geografis posisinya di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Wajah negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, memang multi kultural, beragam Suku agama ras dan antar golongan.
Memilih Kepala Otorita IKN saja kita ribut minta ampun. Riuh, ribut, saling interupsi usulan di media massa. Seolah Jokowi tidak lagi dipercaya. Kita tidak sedang menggelar sayembara bertaraf Internasional. Tidak perlu ribut, dan diributkan. Percayakan saja kepada Presiden Jokowi yang bijak. Ini sekelumit bukti bahwa Jokowi mengalami distrust yang serius.
Indonesia memang idealnya dipimpin Presiden yang kuat. Dari segi visi, kemandirian sikap, ketegasan, Presiden harus kuat. Bukan sosok pemimpin yang selalu dilema. Plin-plan, kebingungan, mudah dihasut dan diarahkan, tidaklah. Pemimpin yang dapat menempatkan bargaining posisi, harga diri Indonesia di kancah internasional. Membuat warganya bangga, percaya, dan menaruh hormat.
Sekarang di masih dalam pusaran pandemi Covid-19, pemerintah berada dalam situasi krisis. Kelangkaan minyak goreng di tengah masyarakat. Tentu publik mengerti Indonesia sebagai penghasil minyak goreng, tidak harus teriak kesulitan menyak goreng. Pemerintah harus tahu cara kerja. Punya stok minyak goreng yang cukup untuk masyarakat.
Rupanya konsentrasi berlebih Presiden untuk mengurus IKN membuat banyak urusan penting terlewatkan. Luput dari pantauannya. Mengatur mekanisme pasar, siklus, keberlanjutan minyak goreng di pasaran saja kita terkendala. Apa kata dunia?, malu-maluin saja. Begitu lemah, tidak canggih performa pemerintah kita.
Sesungguhnya komposisi dari postur negara ini perlu direposisi. Jangan pengaturannya dilakukan mereka yang tidak semestinya melakukan. Indonesia seperti ada dua Matahari. Presidennya Jokowi, tapi Luhut Binsar Panjaitan (LBP), juga mengatur banyak urusan. Menko yang satu ini seperti melampaui kewenangan. Dalam sejumlah urusan, Luhut melecehkan Jokowi.
Dari soal batu bara diaturnya. Fluktuasi status Covid-19. Mengomentari berbagai urusan Menteri lainnya. Punya jabatan rangkap, sederet jabatan dimonopolinya. Luhut dijuluki sebagai Menteri segala urusan. Kewenangannya seluas lautan, memalukan bukan. Pejabat publik yang melewati kewenangannya, memberi contoh yang buruk bagi publik. Senang dengan kontroversi, Tupoksi amat luas.
Pernah juga menjadi Ketua Panitia IMF di Bali. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman ini juga dijuluki sebagai "super minister". Luhut tidak malu-malu menempatkan dirinya sebagai aktor yang berperan penting saat Jokowi mengeluarkan kebijakan.
Luhut tampil, lalu mereduksi dan menurunkan peran Jokowi sebagai Presiden. Boleh jadi, karena Luhut merasa sangat berjasa membesarkan, membuat Jokowi sukses sebagai Presiden Indonesia dua periode. Kontroversial Luhut kerap ter-blow up di media sosial, salah satunya ketika dia menyindir kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengenai penenggelaman kapal saat menangani pencurian ikan.
Akhirnya Susi juga tersingkir dari Kabinet. Super power Luhut yang kerap mengurusi hal di luar kewenangannya juga disadarinya sendiri. Alasannya tidak lain adalah agar seluruh program Jokowi terintegrasi lebih efektif dan efisien. Walau begitu, Jokowi takut mereshufflelnya. LBP seperti Presiden Indonesia yang menjadi bayang-bayang Jokowi.
Politisi senior yang akrab disapa LPB tentu sangat mengetahui alur, rencana, dan bahaya dari pelaksanaan IKN. Paling minimal 75 persen pengetahuan Jokowi, kepercayaan diri disubsidi dan diatur LBP. Itu sebabnya, kelangkaan minya goreng kurang mendapat perhatian. Jokowi dan LBP sedang memutar otak, mengatur, menaruh siapa sebagai Kepala Otoritas IKN.
