Mohon tunggu...
amarul pradana
amarul pradana Mohon Tunggu... -
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

game online

Selanjutnya

Tutup

Catatan

Presiden Intervensi Pengusutan Kasus Pajak BCA?

7 April 2015   10:12 Diperbarui: 17 Juni 2015   08:26 158
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Tentunya kita belum lupa akan kedekatan Jokowi dengan salah satu pemegang saham dominan di Bank BCA. Anthonny Salim, salah satu pemilik BCA disebut-sebut memiliki kedekatan dengan Jokowi yang saat ini menjabat sebagai presiden terpilih periode 2014-2019.

Kedekatan Salim dengan Jokowi mulai diketahui masyarakat kala dirinya menjadi donatur di kampanye Jokowi di ajang Pilpres yang digelar tahun 2014 lalu. Jokowi yang diusung PDIP menjadi alasan Salim gelontorkan dana besar-besar untuk menangkan Jokowi di ajang Pilpres 2014 lalu. Atau boleh dibilang melalui Jokowi, Salim ingin mengamankan dinasti bisnisnya.

Anthonny Salim adalah salah satu penerima bantuan dana dari skema BLBI. Melalui Megawati yang kala itu menjadi presiden, gelontoran dana skema BLBI membengkak, di masa pemerintahan Megawati, skema BLBI sedikit berbeda disbanding disebelumnya, praktik penyehatan perbankan nasional sedikit berbeda. Jika diawal prosesnya adalah pengambil alihan aset lalu baru pengucuran dana sesuai aset yang diambil alih, di era Mega dibalik dana dikucurkan baru aset dievaluasi. Tidak tanggung-tanggung dana yang dikucurkan senilai Rp 430 T. Jadi total dari Habibie hingga Gus Dur sudah Rp 640 T. dan yang paling menjadi sorotan adalah di era Megawati ada kebijakan tambahan yakni, penerbitan obligasi rekap.

Obligasi dimaksudkan untuk mempercantik laporan keuangan bank-bank terkait, kondisi Negara yang tidak lagi mampu menyuntikan dana besar-besaran untuk dijadikan modal bank-bank terkait menggunakan cara lain, yakni dengan cara membeli surat utang. Dengan begitu pada laporan keuangan bank-bank tersebut memiliki pemasukan berupa penjualan surat utang, dengan kata lain Negara yang oleh program baru dari Megawati seolah-olah kepada bank karena obligasi rekap ini. Tengok saja pada laporan keuangan Bank BCA. Sesuai dengan dana kucuran dana BLBI dan sita aset senilai Rp 60 T, dengan pemberian obligasi rekap kepada BCA maka negara seolah-olah berhutang Rp 60 T kepada BCA, alhasil pada laporan keuangan BCA memiliki modal sebesar Rp 60 T dari obligasi rekap pemerintah.

Kembali ke kasus pajak BCA, seperti yang pernah disebutkan Bibit Samad Riyanto, Mantan Wakil Ketua KPK, jika pemberantasan korupsi sudah menyentuh jaringan koruptor pasti akan menjadi permasalahan. Intervensi dan kriminalisasi kerap kali menjadi penghambat KPK dalam mengusut kasu-kasu korupsi. Oleh sebab itu KPK yang berencana untuk menuntaskan kasus ini sebelum tahun 2015 habis menuai banyak intervensi dari berbagai penjuru.

Lalu bagaimana cara mengintervensi KPK? Yang paling kentara adalah intervensi KPK menggunakan kisruh KPK-Polri awal tahun ini. Setelah Jokowi mengajukan Budi Gunawan untuk calon Kapolri menggantikan Jendral Sutarman, KPK mau tidak mau bertindak, sebab menurut KPK, Budi Gunawan memiliki rapor merah. Budi dinilai tidak bersih untuk menjabat di kursi Trunojoyo1. KPK segera mengganjal Budi dengan tersangkakan Budi Gunawan.

Namun rupanya langkah KPK justru menyulut kisruh KPK-Polri jilid dua. Dengan adanya kisruh KPK-Polri jilid dua ini sontak melumpuhkan semua agenda KPK. KPK yang sebelumnya menegaskan akan prioritaskan pengusutan kasus pajak BCA, dengan kisruh ini KPK tidak diberi ruang untuk menjamah penyidikan kasus pajak BCA. Selama dua bulan KPK diserang habis-habisan, yang kemudian pada akhirnya dua pimpinan KPK, Abraham Samad, dan Bambang Widjojanto menjadi korban di kisruh kali ini.

Intervensi kedua tidak datang dari instansi tertentu, namun dari pihak tersangka kasus pajak BCA, eks Dirjen Pajak, Hadi Poernomo. Di kisruh KPK-Polri, Budi Gunawan melawan KPK dengan mengajukan sdiang praperadilan untuk meninjau kembali putusan KPK tersangkakan dirinya. Pada sidang praperadilan saat itu, Budi Gunawan keluar sebagai pemenang. Hal inilah yang akhirnya digunakan para tersangka kasus korupsi untuk mengintervensi KPK, termasuk Hadi Poernomo. Gelombang praperadilan kali ini juga sedikit banyak mempengaruhi agenda KPK prioritaskan pengusutan kasus pajak BCA. Penyidikan terhadap kasus pajak BCA kembali terhambat.

Referensi :

1.http://www.kaskus.co.id/thread/55015930902cfe21738b4570/kasus-pajak-bca-lahir-dari-skandal-blbi

2.http://kwikkiangie.com/v1/category/ekonomi/blbi/

3.http://www.merdeka.com/khas/kriminalisasi-terjadi-kalau-kpk-menyentuh-jaringan-koruptor-wawancara-bibit-samad-2.html

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

Mohon tunggu...

Lihat Catatan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun