Permintaan pengungkapan skandal pajak BCA pernah diajukan Dirjen Pajak Darmin Nasution (pengganti Hadi Poernomo, red) kepada Irjen Kementerian Keuangan pada Juli 2007 lalu.
[caption id="attachment_306314" align="aligncenter" width="300" caption="inilah.com"][/caption]
Mantan Dirjen Pajak Darmin Nasution pun mengungkapkan, saat menyertakan alasan maraknya pemberitaan media soal maraknya pemberitaan media soal kasus pajak yang diduga merugikan hingga Rp 1,958 triliun.
Munculnya skandal pajak BCA senilai Rp 375 miliar banyak menuai pertanyaan. Banyak yang mengatakan kalau ada motif politik dalam terkuaknya kasus ini. Boleh jadi benar demikian. Namun tentu saja, meski ada motif politik di belakang terkuaknya kasus ini, itu tidak berarti kasus ini mengada-ada. Politisasi kasus itu sejatinya bukan merekayasa kasus, melainkan memainkan timeline atau waktu untuk membukanya. Momentum tertentu biasanya menjadi acuan untuk mempolitisasi sebuah kasus.
Seperti ulasan dalam artikel yang saya baca ini http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2014/04/23/skandal-pajak-bca-next-target-raden-pardede-651174.html
Pada artikel tersebut disebutkan BCA sebenarnya mengetahui bahwasanya permohonan keberatan transaksi non-performance loan (NPL) akan ditolak oleh Direktur PPH, oleh karena itu BCA mengatur siasat agar permohonanya itu disetujui oleh Direktur PPH, pada akhirnya BCA bekerja sama dengan Hadi Purnomo.
Setelah bekerja sama dengan Hadi Purnomo BCA merasa hal tersebut masihlah kurang, oleh karena itu BCA mencari orang yang memiliki jabatan yang lebih kuat ketimbang Hadi Purnomo, dan akhirnya BCA bekerja sama dengan Raden Pardede yang pada saat itu menjabat sebagai Komisaris BCA pada 6 Mei 2004, dua bulan sebelum Hadi Purnomo muluskan keberatan pajak BCA. Ketika ditunjuk jadi Komisaris BCA, Raden Pardede juga menjabat sebagai Staf Khusus Menko Perekonomian (2004 - 2005). Bersamaan juga, Raden Pardede menjabat sebagai Wakil Koordinator Tim Asistensi Menteri Keuangan (2002 - 2004). Belum semua, Raden Pardede juga menjabat sebagai Wakil Direktur Utama PPA (2004 - sekarang).
Menurut pendapat saya artikel tersebut memiliki sumber yang jelas dalam memaparkan kasus pajak BCA ini. Tentunya sebagai warga Negara yang baik kita ingin kasus ini cepat selesai dengan cepat dan akurat karena kasus ini sangat merugikan Negara dan cukup bertele-tele.
