Pembangunan atau developmentalism menjadi kalimat sakti yang tidak bisa ditawar dalam setiap kali pergantian rezim. Terlebih lagi pada masa orde baru, seperti menjadi agama baru, karena keyakinan dan kebenaran pembangunan yang disuarakan pemerintah kala itu nyaris sempurna dan tidak perlu didialogkan, lengkap dikawal aparat yang hanya akan menyampaikan situasi aman, tertib, terkendali.
Tanpa melihat bahwa sesungguhnya rakyat tidak aman militerisme terjadinya DOM di Aceh, kemiskinan struktural melalui ketergantungan hutang luar negeri dan kelaparan hingga Gizi Buruk mewabah, Â bahkan konflik sosial dimana-mana, Malarie, pembredelan Pers dan Konflik antar suku. Akhirnya gerakan reformasi Mei 1998 berhasil menumbangkan rezim tersebut.
Pascareformasi konsolidsi multi dimensi menjadi ciri khas bangsa. Masalah krisis ekonomi yang menjadi sentral persoalan merambah pada konsolidasi politik yang mulai memiliki geliat untuk membongkar praktik anti demokrasi yang sebelumnya hanya memiliki kapasitas tukang kritik jalanan dan suara samar pinggiran mulai memiliki daya tawar bahkan menjadi aktor-aktor politik dari arus bawah.
Pemerintahan Gusdur membawa angin segar bagi berjalannya role demokrasi di Indonesia walaupun masih menyisakan tantangan godaan politik baru dari kalangan elit dalam menjalankan mandat reformasi. slogan politik dagang sapi betul-betul menjadi pukulan telak pada berjalannya roda reformasi.
Stabilitas ekonomi politik pun mulai dirasakan pada dua periode masa SBY. Denyut pertumbuhan ekonomi dan konsolidasi politik tergambar dalam pembangunan yang dilalui pada masa ini walaupun menyisakan agenda yang luar biasa menguras energi, yakni Indonesia terjerembab dalam skema politik korupsi yang menggila dari mulai para Bandit Hambalang hingga mega proyek E-KTP.
Lalu dimanakah kontrol sosial? pembangunan ekonomi politik akan terus menampakan struktur baru sesuai dengan rezim yang memperkuat posisi elit disekitarnya. padahal yang paling penting saat ini, transisi demokrasi yang sudah dibuat oleh para founding father harus dijaga dan dilestarikan oleh seluruh anak bangsa dalam merawat warisan luhur kebangsaan. Â Â Â
Konsolidasi demokrasi yang sudah dibangun oleh elit selama 20 tahun lalu sejak reformasi sejatinya menjadi langkah konsolidasi kerakyatan dengan menguatkan arus bawah melalui kontrol sosial, check ang balancing dan penguatan pilar demokrasi. Tugas ini ada pada kelompok masyarakat sipil, baik mahasiswa, NGO, LSM, para pegiat demokrasi, masyarakat antar profesi, kampus dan lain-lain.
Agenda Pembangunan
Supaya tidak phobia dengan kata pembangunan, ada baiknya saya mengutip apa yang dikatakan Mansour Faqih(2004) bahwa pembangunan merupakan istilah yang digunakan penguasa untuk menghantar sebuah proses menuju modernisasi dengan asumsi dasarnya bahwa terjadi proses perubahan dari struktur yang disebut tradisional menuju struktur yang disebut modern.
Apakah yang disebut modernitas, secara umum dalam encyclopedia of the sosial sciences (1968) yang juga dikutif Faqih, menyebutkan bahwa "...sekularisasi, komersialisasi, industrialisasi, peningkatan standar hidup materi, penyebaran melek huruf, pendidikan, media massa, persatuan nasional, dan perluasan keterlibatan rakyat dalam partisipasi".
Rumusan indikator pembangunan di Indonesia tercantum dalam Millenium Development Goals (MDGs), yang terdiri dari delapan indikator capaian pembangunan, yakni: (a) penghapusan kemiskinan; (b) pendidikan untuk semua; (c) persamaan gender; (d) perlawanan terhadap penyakit menular; (d) penurunan angka kematian anak; (e) peningkatan kesehatan ibu; (f) pelestarian lingkungan hidup; (g) kerjasama global (www.undp.or.id), kemudian kini diteruskan melalui Sustainable Depelovment Goals (SDGs), yakni :
 1. Indikator yang melekat pada pembangunan manusia (Human Development), seperti pendidikan dan kesehatan.
2. Indikator yang melekat pada lingkungan kecil (Social Economic Development), seperti ketersediaan sarana dan prasarana lingkungan serta pertumbuhan ekonomi.
3. Indicator yang melekat pada lingkungan yang lebih besar (Environmental Development), seperti ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan yang baik. Lalu, apa yang sudah kita dapatkan, data berdasarkan GEMÂ (Gender Empowerment Meansure) Indonesia menduduki ranking 108 dari 177 negara pada tahun 2004 melihat angka ketimpangan laki-laki dan perempuan sebagai anggota parlemen, pekerja profesional dalam angkatan kerja.
Kemudian berdasarkan HDI (Human Depelovment Indeks)di tahun 2009 Â menempati peringkat ke 91 dari 144 negara diukur dari dimensi kesehatan, pendidikan dan pendapatan perkapita dan kondisi Gender Related Development Index (GDI) Indonesia menempati ranking 81 dari 136 negara (2004) Dilihat dari dimansi kesehatan: aki 307/100.000 kelahiran hidup (2002) tertinggi di ASIA pada dimensi pendidikan angka melek huruf 2003 Â l 92,6%p 83,4% lama sekolah laki 7,6 th p 6,5 th (Ani soetjipto;2013)
Problem ini menjadi pintu analisis bagi peta permasalahan pembangunan dewasa ini dalam berbagai dimensi, diantaranya :
1. Eksploitasi Ekonomi Dan Ketergantungan
2. Hegemoni Kultural Dan Politik
3. Dominasi Pengetahuan/Kekuasaan
4. Dominasi Gender
5. Kerusakan lingkungan  (Mansour Faqih; 81-100)
b   Peran Civil Society
Pola modernisasi menampakkan wajah ganda, pendekatan ekonomi menampakan perubahan fisik dan kemakmuran, sedangkan pendekatan politik menekankan proses fairness dalam dinamika kekuasaan, dan yang harus dibenahi dari ini semua adalah konsolidasi peradaban sosial untuk membangun bangsa yang luhur, bermartabat dan berlandaskan nilai-nilai pancasila dan UUD 1945.
Nilai agama dalam hal ini Islam rahmatan lil alamin, dan kearifan budaya lokal menjadi kesatuan dalam pembangunan sosial sebagai upaya membangun kultur keindonesiaan, karakter dan kepribadian bhineka tunggal ika ditengah keroposnya konsolidasi ekonomi dan politik.
Pembangunan sosial harus mengintegrasikan pada penghormatan HAM, partisipasi publik, nilai keterbukaan, keterlibatan arus bawah dan persamaan dihadapan hukum sehingga kehidupan dapat berjalan dengan saling menghormati perbedaan dan kemajemukan.
Pendekatan pembangunan sosial memberikan nutrisi pada perubahan sosial ke arah yang lebih baik. Peran masyarakat sipil menjadi kunci utama perubahan tersebut. dalam perubahan sosial, minimal kita mengenal 3 pendekatan teori perubahan sosial yakni Struktural fungsional, managerial Konflik dan anti Hegemonik.
Perubahan struktural fungsional menekankan pada kebutuhan sistem fungsional yang harus bertemu untuk mempertahankan kelangsungan dan struktur yang berhubungan dengan kebutuhan-kebutuhan tersebut. Fungsionalisme melihat masyarakat dan pranata sosial saling bergantung satu sama lain dan bekerja sama. dalam hal ini para pemikir seperti Max Weber dan Talcott Parson.
Pendekatan managerial konflik sesungguhnya berawal dari ketidakpuasan terhadap alienasi sebagai basis pemikiran Marxisme klasik. bahwa perubahan sosial bukanlah satu-satunya perjuangan kelas, melainkan energi perjuangan (revolusi) untuk menemukan perubahan dalam seluruh aspek yang jauh lebih baik harusnya diwujudkan, seperti pendekatan turun kejalan merupakan syah dalam kerangka demokrasi.
Pendekatan anti Hegemonik yang disuarakan Gramsci, menjadi alternatif gerakan sosial anti reduksionis yang disuarakan kaum marxis karena baginya hegemoni dapat lahir dari seluruh aspek, bukan hanya ekonomi dan strukturnya. disinilah perubahan sosial memerlukan pendidikan kritis dan nilai-nilai transformatif.
Masyarakat sipil dan kelompok non partisan yang didalamnya mahasiswa harus menjadi kawah candradimuka bagi perubagahn tersebut. Sebagai contoh jika persemaian Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI)masih merupakan  bagian persemaian nilai Islam rahmatan Lil alamin dan beragam masyarakat sipil di Indonesia yang melihat kegelisahan dalam peta pembangunan saat ini yang masih perlu ditata dan kelola, sudah saatnya peran kesejarahan itu dilakukan.
Bentuk pendampingan dan advokasi merupakan gerakan pemberdayaan yang mampu mengangkat partisipasi masyarakat untuk membangun masyarakat yang berdaya sebagai elan vital civil society di Indonesia.
