Pendidikan karakter sebagai benteng perlindungan problem hulu prostitusi harus beriringan dan sinergi dengan problem hilir penanganan hukum dalam masalah ini. Sehingga, mau apapun kedoknya, prostitusi sebagai ladang bisnis terbesar dan termasuk katagori kejahatan Trannasional dapat ditangani dengan cepat dan memenuhi azaz keadilan. bagaimana mungkin Indonesia menjadi surganya para penyelenggara, pemilik bahkan kongkalingkong dengan para penyelenggara negara dalam membuka bisnis haram ini.Â
Undang-undang perdagangan orang yang menjadi tonggak penghapusan perdagangan manusia harus terus digalakan dalam rangka pencegahan dan penanganan serta pemulihan bagi korban-korban yang notabene perempuan dan anak-anak yang rentan dan tidak berdaya, sehingga mandat perundang-undangan dijalankan secara efektif.Â
Dalam beberapa menit ke depan, Indonesia sebagai negara yang sudah terbuka dalam kerja sama multilateral mengambil peran konstitusional dalam meratifikasi konvensi pada tindak kejahatan perdagangan orang yang melibatkan antara negara. The ASEAN Conventions Agains Trafficking In persons (ACTIP) akan diratifikasi menjadi Undang-undang tentang pengesahan Konvensi ASEAN Menentang perdagangan orang terutama perempuan dan anak, akan dilaksanakan di Komisi I DPRRI bersama  pemerintah (Kemenlu, Kemenhukkam KPPPA dan KPAI)
