Indonesia harus mendorong kembali proses reformasi DK PBB, karena hingga kini belum terdapat kemajuan berarti, khususnya akibat perbedaan posisi yang cukup tajam antara berbagai kelompok negara terkait kelima isu kunci reformasi DK PBB. Indonesia harus mengupayakan agar pembahasan reformasi DK PBB dilakukan secara komprehensif. Untuk kategori keanggotaan, misalnya, Indonesia perlu mendorong agar keanggotaan DK PBB memperhatikan keterwakilan antar-kawasan dan antara negara maju dengan negara berkembang serta major world constituencies dalam proposal peningkatan keanggotaan DK PBB. Indonesia perlu mendukung interaksi yang lebih besar antara DK dengan para anggota PBB, organ utama PBB, organisasi regional serta pemangku kepentingan lainnya.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H