Indonesia harus mendorong kembali proses reformasi DK PBB, karena hingga kini belum terdapat kemajuan berarti, khususnya akibat perbedaan posisi yang cukup tajam antara berbagai kelompok negara terkait kelima isu kunci reformasi DK PBB. Indonesia harus mengupayakan agar pembahasan reformasi DK PBB dilakukan secara komprehensif. Untuk kategori keanggotaan, misalnya, Indonesia perlu mendorong agar keanggotaan DK PBB memperhatikan keterwakilan antar-kawasan dan antara negara maju dengan negara berkembang serta major world constituencies dalam proposal peningkatan keanggotaan DK PBB. Indonesia perlu mendukung interaksi yang lebih besar antara DK dengan para anggota PBB, organ utama PBB, organisasi regional serta pemangku kepentingan lainnya.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI
