Popularitas dan Demokrasi Politik Indonesia

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi. Sejak reformasi pada tahun 1998, Indonesia telah melaksanakan beberapa pemilihan umum yang bebas dan adil, termasuk pemilihan presiden, pemilihan parlemen, dan pemilihan kepala daerah.

Partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi di Indonesia meningkat seiring berjalannya waktu. Pemilih aktif turut serta dalam pemilihan umum dan partisipasi dalam berbagai bentuk kegiatan politik, seperti rapat umum, kampanye, dan demonstrasi. Namun, tingkat partisipasi dapat bervariasi di berbagai wilayah dan kelompok masyarakat.

Selain itu, beberapa organisasi non-pemerintah, seperti lembaga survei dan penelitian, sering kali melakukan survei dan penelitian untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap demokrasi, performa pemerintah, dan isu-isu politik lainnya di Indonesia. Survei survei tersebut dapat memberikan pemahaman lebih mendalam tentang pandangan dan preferensi masyarakat terkait demokrasi di negara ini.

Namun jika demokrasi tetap menjadi sistem pemerintahan di Indonesia pada tahun 2024, maka diperkirakan akan ada pemilihan umum dan proses demokratis lainnya yang terjadi sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Pemilihan umum di Indonesia biasanya meliputi pemilihan presiden, pemilihan parlemen, dan pemilihan kepala daerah.

Meskipun Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi yang telah mengalami kemajuan signifikan sejak reformasi pada tahun 1998, masih ada beberapa kecacatan yang terkait dengan demokrasi di negara ini. Oleh karena itu sebagai masyarakat Indonesia kita perlu memperhatikan perkembangan serta informasi terkait proses berjalannya demokrasi di Indonesia.

Meneropong Demokrasi Indonesia 

Jika kita perhatikan dalam prosesnya demokrasi di Indonesia ternyata banyak sekali melahirkan berbagai macam kepentingan-kepentingan meyimpang  yang dikedepankan. Tidak salah jika mengedepankan kepentingan yang berpihak kepada rakyat, namun jurtru pada kenyataannya, banyak sekali partai-partai politik yang mengedepankan kepentingan pribadinya atau bahkan kepentingan sekelompok orang saja.

Bukan hanya itu, isu-isu yang sering muncul di masyarakat saat menjelang pemilu 2024 secara tidak langsung memberitahukan kepada masyarakat bahwa banyak sekali kepala partai politik atau bahkan para pejabat yang menggunakan wewenang dan kekuasaan nya untuk kepentingan pribadi atau sekelompok orang saja, tanpa memperhatikan kepentingan rakyat demi terciptanya demokrasi yang sehat.

Kasus suap penyuap di kalangan pejabat seperti sudah menjadi hal yang biasa kita dengar, ketimpangan dan ketidak adilan yang merata sudah menjadi ciri khas dalam berjalannya proses demokrasi di Indonesia. Selain itu ketimpangan sosial dan ekonomi yang tinggi di Indonesia dapat menghambat partisipasi politik yang merata. Beberapa kelompok masyarakat masih menghadapi hambatan seperti contoh hambatan dalam mengakses pendidikan, kesehatan, dan peluang ekonomi, yang dapat mempengaruhi partisipasi mereka dalam proses politik.

Pembatasan kebebasan berekspresi seperti sudah menjadi hal yang sangat di takuti oleh masyarakat, Karena meskipun ada kebebasan berpendapat di Indonesia, terdapat beberapa kasus pembatasan terhadap kebebasan berekspresi, terutama di media sosial. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah digunakan untuk membatasi kebebasan berekspresi dan mengakibatkan penangkapan dan penuntutan terhadap individu yang mengkritik pemerintah atau menyuarakan pendapat kontroversial. Dan masih banyak sekali kecacatan yang dapat kita lihat dalam proses demokrasi di Indonesia.

 

Kebudayaan politik Indonesia

 

Selain itu, ada hal yang menarik tentang demokrasi di Indonesia yaitu popularitas yang lebih di utamakan dibandingkan dengan kapasitas serta kapabilitas leadership dalam menyeleksi calon para pemimpin bangsa ini. Partai politik dan para tokoh sudah memulai ancang-ancang dalam meningkatkan elektabilitas dan popularitas. Berbagai macam cara dan upaya dilakukan agar semakin popular, sehingga dapat dengan mudah menaikkan elektabilitas dalam politik.

Bagi sebagian masyarakat menilai bahwa popularitas adalah tingkat reputasi tokoh atau partai politik tertentu di mata masyarakat. Popularitas juga bisa merujuk pada seberapa banyak atau sedikit yang diketahui publik tentang tokoh atau partai politik tertentu. Walupun memang popularitas merupakan hal yang sangat penting dalam menaikkan elektabilitas, tetapi keduanya sebenarnya berjalan dengan masing-masing.

Popularitas yang tinggi sebenarnya tidak selalu berarti bahwa seorang tokoh atau partai politik berpotensi mendapatkan banyak suara dalam suatu pemilihan umum. Misalnya, ada tokoh politik yang dikenal luas oleh masyarakat karena satu kejadian. Popularitas karena kasus tersebut sebenarnya dapat menyebabkan daya tariknya berkurang.

Namun inilah yang terjadi dalam Politik di Indonesia. Dengan diumumkannya nama  calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDI Perjuangan, maka panggung pemilihan presiden menjadi semakin terbuka. Sayangnya, kita masih saja menjadi penonton di pinggir lapangan. Nama-nama yang muncul mungkin menjadi perbincangan warga saat makan ketupati lebaran, tapi selebihnya hanya bisa kita baca dari hasil pemilihan.

Sistem pemilu Indonesia masih menekankan pada popularitas semu. Seringkali pemilih mengenal calon karena calon sering muncul di billboard, media atau media sosial. Faktanya, sering terjadi orang tidak muncul di jejaring sosial untuk membahas topik penting, tetapi hanya untuk menghadiri pesta besar atau memberikan hadiah. Popularitas semu tersebut dapat dikelola oleh perusahaan konsultan komunikasi politik. Kami memahami bahwa penelitian juga dapat digunakan untuk meningkatkan selektivitas.

Jika elektabilitas hanya kepopuleran dan kepopuleran bisa dibangun, kemungkinan rapat tertutup tidak akan membahas pemilu, melainkan persoalan lain terkait logistik, yakni. penyiapan uang kampanye dan masalah politik lainnya, seperti kenyamanan dan keamanan politik.

Mengukur Calon Presiden

 

Daniel Dhakidae (2000) pernah menulis tiga tolok ukur dasar yang berguna untuk menilai efektifitas politisi dalam berkomunikasi dengan anggota DPR dan melatih kemampuan berbicaranya, namun poin pentingnya penting bagi politisi.

Hal pertama yang harus dipertimbangkan adalah sensitivitas politik. Kedua, agar kualitas tersebut dapat berfungsi secara optimal, harus didukung oleh basic skill yang unik, yaitu technical skill, yang diartikan sebagai "...pengetahuan dan kesadaran akan tanggung jawab yang terkait dengan hak dan kewajiban anggota dewan".

Ada tiga unsur penting dalam kualitas kemampuan teknis ini, yaitu pengetahuan tentang hak dan kewajiban serta kesadaran akan etos, etika dan tata krama sebagai wakil rakyat. Ketiga, kemampuan metode, yaitu kemampuan anggota parlemen untuk mengumpulkan informasi, mengartikulasikannya dan kemudian mengolahnya dalam pembuatan kebijakan.

Tiga poin di atas hanya bisa dilihat dengan melihat pengalaman kandidat dengan permasalahan terkini pendapatnya. Catatan seorang kandidat tidak hanya dalam perilaku, tetapi juga dalam konsistensi visinya, yang berguna  untuk menilai apakah program yang dia usulkan hanyalah janji kosong atau tidak.

Dalam mendukung perubahan sistem pemilu dan reformasi partai politik untuk pemilu tahun depan, kita harus siap membongkar persepsi umum masyarakat Indonesia yang pelupa dan santai. Sebelum memilih, kita harus berpedoman pada pengalaman dan pendapat kandidat tentang isu-isu penting.

Mari bersama-sam asukseskan pemilihan umum tahun 2024. Mari bersama-sama bahu-membahu dan bergotong-royong demi tercapainya pemilu yang sehat. Karena 2024 merupakan tahun penentu 13 tahun kedepannya bangsa Indonesia. Mayarakat harus pandai dan berhati-hati dalam memilih pemimpin bang Indonesia dalam pemilu nanti. Jangan mudah termakan oleh isu-isu pro dan kontra yang tidak jelas fakta dan sumbernya. Pilihlah pemimpin yang jujur dan rela ikhlas berkorban demi rakyat, yang semangat berjuang demi terciptanya negara Indonesia yang maju, dan berani mengambil resiko demi terjaganya kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia.

Sudah menjadi sebuah kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia dalam menjaga demokrasi politik negara Indonesia. Karena demokrasi merupakan warisan yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia, tanpa adanya demokrasi yang sehat, maka buta lah sudah arah layar negara kita. Jangan kotori demokrasi di negeri Pertiwi ini dengan tangan-tangan kotor yang tidak bertanggung jawab. Lawan segala bentuk ketidak adilan dan jagalah kesatuan dan persatuan bangsa, karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar dan bangsa yang akan mengahdapi tantangan zaman yang lebih besar.

Kompasianival

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H