Peran Bank Sentral dalam Mendorong Inklusi Keuangan di Indonesia

Di tengah perkembangan ekonomi digital yang pesat, bank sentral memiliki peran yang semakin strategis dalam memperluas inklusi keuangan. Bukan hanya sebagai penjaga stabilitas moneter, bank sentral kini menjadi pendorong utama akses ke layanan keuangan bagi seluruh lapisan masyarakat, dari pedesaan terpencil hingga kota-kota besar. Dengan kebijakan yang tepat, bank sentral mampu membuka jalan bagi jutaan orang untuk mendapatkan akses ke kredit, tabungan, dan layanan keuangan lainnya, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Bagaimana langkah-langkah strategis ini dijalankan dan apa dampaknya terhadap perekonomian? Mari kita telaah lebih lanjut dalam pembahasan ini.

Inklusi keuangan telah menjadi prioritas global karena potensinya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memacu pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, Bank Indonesia (BI) bermain peran sentral dalam mendorong inklusi keuangan. Artikel ini akan menjelaskan peran BI dalam mencapai inklusi keuangan, termasuk strategi-strategi yang digunakan dan dampaknya terhadap masyarakat.

Inklusivitas keuangan merujuk pada kondisi di mana setiap anggota masyarakat memiliki akses yang mudah dan aman terhadap layanan keuangan formal yang berkualitas, tanpa dibebani biaya yang tinggi. Tujuan utamanya adalah memberikan kesempatan bagi semua orang untuk memanfaatkan layanan keuangan, sehingga mereka bisa meningkatkan pendapatan, mengelola risiko dengan lebih baik, dan berusaha keluar dari jeratan kemiskinan. Cara penduduk mengatur risiko, meminjam, melakukan pembayaran, dan menabung mencerminkan sejauh mana layanan keuangan diakses dalam suatu negara (World Bank, 2015).

Menurut survei yang dilakukan oleh World Bank pada The Global Findex Database pada tahun 2014, sekitar 36,1% penduduk dewasa di Indonesia sudah memiliki rekening, ini termasuk rekening di lembaga keuangan sebanyak 35,9% dan rekening uang elektronik melalui telepon seluler, atau mobile money, sebanyak 0,4%. Namun demikian, tingkat inklusi keuangan telah meningkat dibandingkan dengan tahun 2011, ketika hanya 20% penduduk Indonesia memiliki rekening.

Pada tahun 2014, semakin banyak orang di Indonesia yang memiliki rekening. Ini menunjukkan bahwa orang semakin sering menggunakan layanan keuangan formal. Namun, perbedaan kepemilikan rekening tetap sangat besar. Hanya 22,2% dari penduduk dewasa dalam kelompok 40% terbawah memiliki rekening; sisanya tidak memiliki. Perbedaan gender dalam jumlah pria dan wanita yang memiliki rekening tetap menjadi masalah, selain perbedaan pendapatan. Hampir 37 persen wanita dewasa di Indonesia memiliki rekening bank.

Studi empiris menunjukkan bahwa keuangan inklusif terkait erat dengan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan individu. Akibatnya, untuk mencapai hasil yang optimal, strategi penanggulangan kemiskinan secara luas dan strategi keuangan inklusif harus bekerja sama. Dengan meningkatkan akses ke pasar keuangan, intermediasi keuangan dapat bekerja lebih baik. Ini dapat menghasilkan tabungan yang lebih besar, investasi yang lebih besar, dan stabilitas sistem keuangan yang lebih baik, yang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Mewujudkan komitmen dan mencapai target keuangan inklusif adalah tujuan dari kolaborasi ini.

Pemerintah berkomitmen untuk memperkuat perekonomian, menciptakan stabilitas dalam sistem keuangan, mendukung program pengentasan kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan ekonomi dengan cara memperluas akses masyarakat terhadap layanan keuangan. Dengan meningkatkan penawaran di kedua sisi, pemerintah berusaha memberdayakan ekonomi dan keuangan masyarakat, sekaligus meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran sistem keuangan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah meningkatkan akses ke layanan keuangan melalui lima pilar SNKI: edukasi keuangan, hak properti masyarakat, fasilitas intermediasi dan distribusi, layanan keuangan untuk sektor pemerintah, dan perlindungan konsumen. Lima pilar ini didukung oleh tiga fondasi utama, yaitu kebijakan dan regulasi yang kuat, infrastruktur dan teknologi keuangan yang kuat, dan mekanisme implementasi yang kuat.

Sebelum didirikan sebagai bank sentral, Indonesia telah memiliki beberapa institusi keuangan lain yang membantu mengembangkan sistem keuangan nasional. Tugas bank sentral adalah mendorong inklusi keuangan. Mulai dari Bank Van Couven pada tahun 1746 hingga De Javasche Bank (DJG) didirikan pada tahun 1828, serta pendirian Bank Negara Indonesia (BNI) pada tahun 1946, Bank Indonesia saat ini memiliki dasar historis yang kuat. Sebagai bank sentral, BI bertanggung jawab untuk mengatur kebijakan moneter, mengeluarkan dan mengawasi peredaran uang, dan memastikan sistem keuangan stabil. Selain itu, Business Intelligence (BI) memantau dan mengawasi perbankan Indonesia untuk menjamin kelancaran dan keamanan sistem perbankan nasional.

Bank Indonesia punya beberapa strategi jitu untuk meningkatkan inklusi keuangan, salah satunya adalah lewat edukasi keuangan. Edukasi ini penting banget buat ningkatin pengetahuan dan kesadaran masyarakat soal lembaga keuangan formal, produk, dan jasa keuangan. Caranya? Lewat kampanye edukasi yang nggak setengah-setengah, tapi luas dan mendalam. Selain itu, ada juga program Hak Properti Masyarakat yang bikin masyarakat, terutama yang berpenghasilan rendah, lebih mudah mengakses kredit dari lembaga keuangan formal. Program kredit mikro dan kredit umum pun jadi andalan buat bantu mereka yang butuh modal. Bank Indonesia juga nggak cuma fokus ke satu jenis layanan, tapi berusaha memperluas layanan ke berbagai kelompok masyarakat dengan fasilitas intermediasi dan distribusi. Contoh konkretnya? Program Agen46 BNI, yang ngasih akses layanan perbankan ke masyarakat luas. Terakhir, biar masyarakat lebih nyaman dan aman berurusan dengan lembaga keuangan, ada Perlindungan Konsumen yang melindungi hak-hak mereka saat berinteraksi di dunia keuangan.

Untuk meningkatkan inklusi keuangan, BI juga menggunakan integrasi teknologi dalam sistem pembayaran. Pembayaran digital, mobile banking, dan layanan keuangan berbasis aplikasi menjadi solusi yang memungkinkan akses keuangan yang mudah dan cepat, bahkan di daerah terpencil. Kolaborasi dengan fintech memberikan akses ke layanan keuangan yang lebih luas, terutama bagi mereka yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional.