Indonesia adalah rumah bagi 22% cadangan nikel dunia, dan larangan ekspor bijih nikel sejak 2020 telah menyebabkan perubahan besar dalam rantai pasokan produk strategis seperti kendaraan listrik dan mesin roket. Arsalan Ahmed membahas masalah ini dengan Michael Merwin, seorang pakar rantai pasokan internasional dengan pengalaman hampir 30 tahun di sektor swasta. Merwin menyoroti munculnya peran Indonesia dalam nikel dan rantai pasokan lainnya dan menjelaskan bagaimana larangan ekspor negara tersebut memengaruhi Amerika Serikat, Tiongkok, dan Asia Tenggara.
Adakah sifat unik nikel, rantai pasokannya, dan produk hilirnya yang penting untuk memahami implikasi keputusan Indonesia untuk mengubah rantai pasokan nikel?
Penggunaan nikel terbesar adalah dalam produksi baja tahan karat, dengan sekitar 75% nikel diolah menjadi baja tahan karat. Namun, nikel juga merupakan bahan penting dalam produksi katoda baterai kendaraan listrik (EV), yang diperlukan untuk transisi energi hijau. Permintaan baterai EV saat ini menghabiskan sekitar 7% dari produksi global, tetapi perkiraan peningkatan permintaan EV akan menyebabkan pertumbuhan permintaan nikel secara eksponensial. Oleh karena itu, banyak perusahaan mobil mengutip nikel untuk baterai EV mereka sebagai prioritas utama.
Cadangan nikel cukup banyak, dengan penyebaran yang luas di negara dan wilayah berkembang seperti Indonesia, Filipina, Rusia, dan Kaledonia Baru, serta negara demokrasi blok Barat seperti Kanada dan Australia. Mengenai dua ekonomi terbesar dunia, Amerika Serikat memiliki cadangan minimal, sedangkan cadangan China kurang dari 3% dari total global. Oleh karena itu, kedua negara sangat bergantung pada impor bijih nikel atau nikel olahan.
Meskipun nikel berlimpah, kualitas atau kelas cadangan menentukan kesesuaiannya untuk baja tahan karat atau katoda baterai. Nikel Kelas 1 sangat penting untuk baterai EV. Namun, cadangan Kelas 1 lebih kecil dan kurang terdistribusi dibandingkan Kelas 2 dan oleh karena itu membentuk chokepoint dalam rantai pasokan baterai EV. Walaupun cadangan nikel Indonesia adalah yang terbesar di dunia, cadangan ini sebagian besar adalah Kelas 2.
Kendala pasokan nikel Kelas 1 baru-baru ini memfokuskan upaya pada pengembangan teknologi baru untuk memproses nikel Kelas 2 menjadi Kelas 1. Proses yang paling menjanjikan melibatkan pelindian asam tekanan tinggi (HPAL) dari nikel Kelas 2 untuk menghasilkan endapan hidroksida campuran (MHP). MHP kemudian disempurnakan lebih lanjut dalam proses produksi katoda baterai EV.
Namun, ada masalah lingkungan dengan proses HPAL: mengkonsumsi air, menghasilkan tailing kaustik, dan mengkonsumsi energi yang cukup besar. Banyak pabrikan mobil EV Barat mempertanyakan apakah proses tersebut memenuhi standar ESG yang diharapkan pelanggan mereka. Selain itu, biaya modal untuk membangun fasilitas pengolahan terbukti sangat tinggi disertai pembengkakan biaya yang terkait dengan proses teknologi baru.
Motivasi atau tujuan apa yang mendorong Indonesia menerapkan larangan ekspor bijih nikel ini? Seberapa sukses pelarangan dalam membantu Indonesia mencapai tujuan ini?
Keputusan Indonesia pada tahun 2020 untuk menghentikan ekspor bijih nikel merupakan kelanjutan dari kebijakan industrinya untuk memproduksi bahan dan produk hilir dalam rantai pasokan baterai nikel dan EV. Pada tahun 2014, Indonesia berhasil menerapkan larangan ekspor serupa untuk mengembangkan produk nikel bernilai tambah hilir untuk rantai pasokan baja tahan karat. Dibantu oleh permintaan baja nirkarat yang besar dari China, Indonesia menciptakan produk nikel menengah dan industri baja nirkarat yang berkembang dengan baik.
Pada tahun 2021, itu adalah produsen baja tahan karat terbesar kedua di dunia. Motivasi dari undang-undang baru ini adalah untuk memperkuat industri sambil mencoba meniru kesuksesan ini di pasar baterai EV.
Namun, kualitas cadangan nikel Indonesia akan memerlukan proses dua tahap peningkatan teknologi selama beberapa tahun untuk mencapai tujuan ini. Pertama, Indonesia harus mengembangkan kemampuan untuk mengolah nikel Kelas 2 secara ekonomis dalam skala besar menjadi PLTMH. Selanjutnya, harus menciptakan proses dan infrastruktur industri serta investasi untuk mengubah PLTMH menjadi katoda dan baterai EV. Indonesia juga menghadapi rintangan lingkungan: lebih dari 50% listriknya dihasilkan oleh batu bara, memperburuk masalah konsumsi energi dan degradasi lingkungan yang melekat dalam proses HPAL.
