OPINI - Pendidikan politik dan etika politik adalah dua hal yang saling berkaitan. Dalam etika politik, tingkah laku manusia terkait dengan upayanya memperoleh kekuasaan dipahami dan dinilai. Dalam pendidikan politik, penilaian terhadap tingkah laku manusia terkait dengan kekuasaan dihadirkan, dipelajari dan ditanamkan pada generasi selanjutnya.
Istilah politik itu sendiri merupakan bentukan kata yang berasal dari kata polis, sebuah gambaran masyarkat di era Yunani Kuno. Polis merupakan sekumpulan orang membentuk masyarakat yang diatur oleh pemerintahan secara mandiri, memiliki hukum dan tata hidup yang cukup demokratis.
Dasar etika berpolitik diyakini lahir dalam sejarah Peradaban Barat, khususnya di awali pada masa polis-polis di era Yunani Kuno.
Dalam Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat partisipasi dalam pembelajaran yang terorganisir (satu tahun sebelum usia Sekolah Dasar) menurut daerah tempat tinggal. Yang pertama penduduk perkotaan pada tahun 2018 sebesar 96,43 tahun 2019 sebesar 97,44 dan tahun 2020 sebesar 92,97. Kedua, penduduk perdesaan pada tahun 2018 sebesar 95,26 tahun 2019 sebesar 95,13 dan tahun 2020 sebesar 92,49. Ketiga, perkotaan dan perdesaan pada tahun 2018 sebesar 95,86 tahun 2019 sebesar 96,37 dan pada tahun 2020 sebesar 92,76.
Pendidikan politik merupakan suatu proses dialogis antara pemberi dan penerima pesan. Melalui proses dialogis ini, para anggota masyarakat mengenal dan memperlajari nilai-nilai, norma-norma, dan simbol-simbol politik negaranya dari berbagai pihak misalnya sekolah, pemerintah, dan dari partai politik.
Menurut Plato, sekolah adalah salah satu aspek kehidupan yang terkait dengan lembaga-lembaga politik. Plato menjelaskan bahwa ciri setiap kebudayaan adalah mempertahankan kontrol atas pendidikan.
Pendidikan politik di Indonesia dalam dunia pendidikan nampaknya hingga dewasa ini belum memiliki bentuk yang jelas dan pasti. Hal ini mungkin masih terkait dengan adanya dialektika pemahaman antara paham politik harus ada dalam pendidikan dan paham bahwa pendidikan harus menjadi ruang belajar yang netral bagi kita semua.
Salah satu hal yang menarik dalam kurikulum pendidikan politik di Indonesia ialah telah dimasukkannya unsur materi agama yang merupakan ciri khas bangsa Indonesia dalam materi pendidikan politik.
Tantangan pendidikan politik di Indonesia yaitu yang pertama paham etika politik kontemporer dimana paham ini mencoba melepaskan diri dari pengaruh ajaran agama dan kebudayaan Yunani dan mengutamakan rasionalitas manusia. Paham etika kontemporer yang berkembang dewasa ini dan memiliki beberapa nilai penting dan aktual bagi bangsa Indonesia yakni: Pluralisme, Hak Asasi Manusia (HAM), Demokrasi dan Keadilan Sosial.
Yang kedua yaitu politik moral dan politik kontekstual, dimana dalam pendidikan etika berpolitik perlu juga dibuka realitas adanya pemikiran politik yang digunakan sebagai alat kekuasaan dan yang menyimpang dari prinsip moral.
Dalam situasi masyarakat kita yang menuntut keadilan, berpihak pada korban, memberdayakan masyarakat melalui civil society, membangun demokrasi sebenarnya nampaklah upaya mewujudkan etika politik.
Etika politik juga berbicara dari sisi korban dan pendidikan politik membuat masyarakat peka akan situasi korban politik. Politik yang kejam dan tidak adil akan mengakibatkan jatuhnya korban.
Membicarakan tema pendidikan dan kesadaran politik dalam wilayah etis ternyata menyiratkan pertanyaan seberapa kuat bangunan perpolitikan di negara Indonesia ini sudah terbangun dan seberapa kokoh bangunan kesadaran politik yang ada dalam masyarakat Indonesia, mengingat kebutuhannya yang harus menyangga berbagai arus dan kepentingan politik yang cukup beragam di saat ini.
Daftar Pustaka
Agustinus Pratisto Trinarso, Lic. Phil 2013
http://jurnal.wima.ac.id/index.php/ARETE/article/view/823/801
Badan Pusat Statistik
Penulis: Sri Rahayu
