Sejak dilantik pada tahun 2014, Presiden Joko Widodo telah melakukan banyak hal untuk mengatasi masalah ekonomi nasional dan internasional. Mengurangi disparitas sosial, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dan memperbaiki infrastruktur adalah prioritas utama pemerintahannya. Tetapi Indonesia gagal mencapai tujuan tersebut karena beberapa masalah. Yaitu:
Problem Utama:
Indonesia menghadapi sejumlah masalah utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, seperti:Â
* Ketidakmerataan Ekonomi: Perbaikan ekonomi yang cepat tidak selalu diikuti oleh distribusi pendapatan yang merata. Tingkat kemiskinan di Indonesia pada tahun 2020 masih mencapai 10,19 %dari populasi, disebabkan oleh ketimpangan ekonomi yang tinggi, yang menyebabkan kurangnya akses ke pendidikan dan layanan kesehatan, terutama di wilayah di luar Jawa.Â
* Kendala Infrastruktur: Banyak daerah masih membutuhkan investasi lebih besar untuk infrastruktur seperti jalan, transportasi, dan fasilitas publik, meskipun Jokowi menempatkan pembangunan infrastruktur sebagai prioritas utama. Laporan Bank Dunia (2020) menyatakan bahwa infrastruktur Indonesia buruk dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya.
* Dampak Perubahan Iklim: Sebuah studi oleh World Wildlife Fund memperkirakan bahwa perubahan iklim akan menghambat pertumbuhan ekonomi dan memengaruhi sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata Indonesia, dengan penurunan produktivitas pertanian hingga 30% hingga tahun 2050.
Upaya Pemerintahan:Â
Indonesia telah melakukan sejumlah tindakan untuk menyelesaikan masalah ini, seperti:Â
* Program Infrastruktur: Jokowi ingin meningkatkan hubungan antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih adil dengan meluncurkan berbagai program untuk membangun infrastruktur seperti jalan tol, bandara, dan pelabuhan. Buku yang diterbitkan oleh Kementerian PUPR pada tahun 2018 menjelaskan dampak positif pembangunan infrastruktur terhadap perekonomian lokal.Â
* Peningkatan Investasi: Pemerintah memperbarui peraturan untuk menarik investasi asing. Kebijakan Omnibus Law dibuat pada tahun 2020 dengan tujuan menurunkan tingkat birokrasi dan meningkatkan daya tarik investasi. Namun, masih ada banyak perdebatan tentang cara menggunakannya, terutama tentang cara melindungi tenaga kerja dan lingkungan.Â
* Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM): Untuk mengatasi masalah di bidang tenaga kerja, pemerintah berkonsentrasi pada peningkatan pendidikan dan pelatihan vokasi. Pritchett dan J. W. (2021) menyatakan bahwa investasi dalam sumber daya manusia merupakan komponen penting dari pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
