Kerja Sama antara UMKM dan Pemerintah dalam Menghadapi Resesi Ekonomi 2023

Resesi ekonomi 2023 sepertinya sudah tidak asing lagi di telinga masyarakat, khususnya masyarakat di Indonesia. Menjelang penghujung tahun 2022, Indonesia dikejutkan dengan Sri Mulyani yang memproyeksikan bahwa dunia akan masuk ke dalam jurang resesi ekonomi di 2023. Badan Kebijakan Fiskal dari Kementerian keuangan menjelaskan bahwa tanda-tanda resesi ekonomi di 2023 semakin terlihat jelas. 

Rahadian Zulfadin, selaku Analisis Kebijakan Ahli Madya Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF Kementerian Keuangan menjabarkan beberapa kejadian yang menguatkan tanda dari resesi 2023 tersebut:

1.Perang Rusia-Ukraiana yang tak kunjung berakhir yang mengakibatkan terganggunya keamanan pangan dan rantai pasok kemudian pada akhirnya akan berujung ke kenaikan harga
2.Akibat kenaikan harga, maka inflasi tidak akan bisa dihindari apalagi di Eropa dan Inggris. Inflasi ini tentu akan mempengaruhi suku bunga. Jika suku bunga meningkat, maka ekonomi akan melemah
3.Banyak negara yang juga menaikkan suku bunganya sebagai respon dari inflasi, sepertinya contohnya di Brazil
4.Tren PMI manufaktur yang kian menurun
5.Berdasarkan dari data IMF pada Oktober 2022, perekonomian dunia pada 2023 diproyeksikan akan mengalami penurunan 2.7% dibanding proyeksi awal 2.9%

Lantas bagaimana kesiapan Indonesia menghadapi resesi 2023 ini? Di tengah ketidakpastian yang terjadi di perekonomian global, Indonesia masih dinilai memiliki performa yang impresif. Hal ini tidak luput dari pemerintah Indonesia yang masih mengutamakan people first policy yang sudah diterapkan semenjak pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional (PEN). Pertumbuhan ekonomi di Indonesia, dilansir dari Ekonom INDEF, Ariyo DP Irhamna, masih akan mendapatkan tren positif sebesar 5% di tengah pertumbuhan ekonomi global yang akan mengalami perlambatan akibat naiknya harga energi dan komoditas pangan. 

Menurutnya, hal ini di dukung dari kegiatan ekspor dan impor Indonesia yang tidak terlalu berkaitan erat dengan ekonomi global yang pada akhirnya resesi ekomomi 2023 tidak akan memberikan dampak yang besar bagi Indonesia. Walaupun harga komoditas sudah dipastikan akan terkena imbas resesi.

Namun neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2022 masih mengalami capaian positif dimana neraca perdagangan mengalami surplus selama 30 bulan berturut-turut semenjak Mei 2020 dan semua ini berkat peningkatan harga komoditas terhadap barang eskpor di Indonesia. Di November 2022, PMI Indonesia masih di angka aman yaitu 50.4, begitupun dengan jumlah pengangguran yang mengalami penurunan menjadi 5.68% semenjak Agustus 2022.

Berdasarkan penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa UMKM lagi-lagi terbukti mampu menjadi garda terdepan yang bisa dijadikan sebagai solusi. UMKM Indonesia terbukti bisa menjadi basis dari ekonomi nasional yang kuat disaat Indonesia mengalami krisis ekonomi pada tahun 1998 dan pada saat pandemi Covid-19. UMKM yang jumlahnya banyak dan memiliki daya serap tenaga kerja besar secara tidak langsung membantu Indonesia untuk menambah PDB di Indonesia dan mengurangi angka pengangguran. Lalu apakah UMKM mampu sekali lagi diandalkan untuk tetap menyokong perekonomian Indonesia di tengah guncangan resesi ekonomi di tahun 2023?

Menurut Menteri Pariwisata dan Ekonomi Republik Indonesia, Sandiaga Uno, UMKM merupakan pasar potensi untuk industri jasa keuangan, UMKM pun terbukti mampu secara cepat mencari potensi pasar ekspor, dan UMKM merupakan penyerapan kredit terbesar. Sekilas mengenai UMKM, jika ditarik dari sejarahnya, pada zaman orde baru, posisi UMKM sangat dikesampingkan. 

Hanya usaha-usaha besar yang akan diberikan akses dan keleluasan untuk berjalan. Namun, seiring berjalannya waktu, UMKM mampu tetap bertahan dan menjadi aset berharga bagi Indonesia. UMKM di Indonesia yang pada awalnya banyak berpusat di daerah pedesaan dimana kelompok usaha ini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi pedesaan, semakin berjalannya waktu, mampu meningkatkan UMKM mereka dari tingkat daerah, ke nasional, bahkan tak sedikit yang menembus pasar global.

ASEAN Investment Report mengabarkan bahwa per September 2022, Indonesia memiliki UMKM dengan jumlah terbanyak di kawasan ASEAN. Pada tahun 2021, UMKM di Indonesia diperkirakan mencapai 65,46 juta unit. Di tahun 2021, tercatat bahwa UMKM Indonesia memiliki 97% kemampuan untuk menyerap tenaga kerja, memberi sumhangsih sebesar 60.3%  terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), dan berkontribusi 14.4% terhadap kegiatan ekspor nasional.

Melihat laporan diatas dan seberapa besar peluang sukses yang ditimbulkan ketika menjadi pelaku UMKM, pertanyaan mengenai apa yang membuat UMKM mampu menjadi pilar ekonomi bangsa terutama di saat sulit muncul di benak kita. Mengutip dari buku Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia yang ditulis oleh Tulus Tambunan, berikut merupakan alasan mengapa peran UMKM sangat besar untuk menopang suatu negara di masa sulit, termasuk saat menghadapi dampak resesi 2023 yang akan datang:

1.Pelaku bisnis UMKM tersebar luas dari perkotaan, pedesaan, hingga ke daerah terpencil
2.Kreativitas dan inovasi yang selalu bermunculan di sektor UMKM bisa menghasilkan lapangan pekerjaan di suatu negara
3.Dalam membentuk UMKM, maka seseorang tidak diwajibkan untuk memenuhi persyaratan jenjang pendidikan tertentu
4.UMKM yang banyak di sektor pertanian secara tidak langsung turut membantu perekonomian nasional
5.Baramg-barang yang dijual UMKM terhitung murah
6.Mudah untuk dioperasikan apalagi dengan maraknya e-commerce, penjual semakin dipermudah untuk menyebarluaskan dagangannya dan membuka kesempatan bagi khalayak luas untuk mengetahui mengenai produk UMKM ini
7.Fleksibilitas terhadap jenis barang yang diperdagangkan

Eddy Satria selaku staf ahli Menteri Koperasi dan UKM Bidang Produktivitas dan Daya Saing pun menjelaskan bahwa UMKM akan sekali lagi menjadi faktor yang menyelamatkan Indonesia dari ancaman resesi 2023. Eddy Satria pun turut membandingkan antara situasi resesi 2023 dengan situasi pandemi, dirinya percaya bahwa UMKM akan tetap berdiri kuat, terutama UMKM yang berada di sektor kuliner, terlebih warga Indonesia memiliki daya konsumsi besar. Eddy pun sadar bahwa bebrapa UMKM yang bergantung terhadap komoditas impor tentu akan mengalami beberapa kendala, namun dirinya yakin dengan bahan lokal Indonesia yang bisa dijadikan sebagai alternatif. 

Dirinya berjanji bahwa Menteri Koperasi dan UMKM akan terus melakukan kerja sama dengan stakeholders terkait agar pengiriman antar-pulau bisa dilakukan dengan mudah dan lancar.

Untuk itu, pemerintah pun harus ikut turun tangan untuk menyejahterakan, mengembangkan, dan menyediakan kebutuhan UMKM. Hal ini harus diperlakukan bak necessary condition agar perekonomian Indonesia memasuki resesi global 2023 bisa tetap mengalami pertumbuhan yang tinggi. Salah satu hal yang bisa dilakukan untuk pengembangan UMKM adalah dengan meningkatkan akses pembiayaan. 

Saat ini, terlapor bahwa kredit UMKM masih terbatas di angka 18%, namun Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar pada 2024, kredit UMKM bisa dinaikkan minimal 30%. Pemerintah pun dengan rutin sebaiknya memberikan subsidi bunga dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), yang dananya bersumber dari lembaga keuangan. Pemerintah Indonesia juga memberikan support ke UMKM melalui program Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (GERNAS BBI). 

Germas BBI dapat mendorong transformasi digital UMKM dan juga untuk meningkatkan kesadaran konsumen Indonesia untuk memanfaatkan teknologi dan membeli produk UMKM buatan negeri sendiri. Gerakan ini pada awalnya dirancang guna mendukung UMKM yang performanya menurun selama pandemi di tahun 2020. 

Pembukaan program ini juga dibarengi dengan diluncurinya Portal Laku UMKM yang bertujuan untuk memfasilitasi UMKM yang ingin beranjak ke digital marketplace dan mempermudah kerjasama antara UMKM dengan e-commerce. Melalui website ini pun, UMKM akan dipermudah untuk melakukan registrasi di berbagai platform digital lengkap dengan persediaan logistik dan jasa pengantarannya.

Sebenarnya, jika dilihat dari Germas BBI tersebut, langkah pemerintah untuk mengembangkan digitalisasi UMKM. Pandemi Covid-19 terbukti telah merubah perilaku konsumen dan peta kompetisi bisnis pelaku UMKM. Menurut data yang didapatkan dari Kementerian Komunikasi dan Informasi , sebanyak 37% konsumen menggunakan ekonomi digital dan 45% pelaku UMKM aktif untuk memanfaatkan e-commerce sebagai media penjualan produk mereka. Bahkan, angka PDB ekonomi digital pada 2020 mencapai 44 miliar US Dollar atau mengalami pertumbuhan sebesar 11% dibandingkan di 2019.

 Riset yang dilakukan oleh Mckinsey Global Institue (MGI) memprediksikan bahwa Indonesia pada 2025 akan mendapatkan keuntungan sebesar 150 Miliar Dolar dari ekonomi digital. Dalam jangka waktu ke depan, bahkan kontribusi dari UMKM mampu mencapai 3.0%. Germas BBI bukan satu-satunya program yang dikembangkan pemerintah pada pandemi untuk menyokong program digitalisasi UMKM, tercatat pada 14 Mei 2020, Presiden Joko Widodo mengadakan tiga program diantaranya:
1.Program Kewirausahaan Digital Talent Scolarship, yang berhasil menarik 22.500 peserta dan dilaksanakan sebanyak 3 kali
2.Scalling-up UMKM/UMI, Petani, dan Nelayan untuk mendampingi mereka dan memberi pelatihan yang sekiranya dibutuhkan bagi mereka mengembangkan usaha yang mereka miliki di sektor tersebut
3.Pelatihan bahasa inggris dan basic digital untuk pelaku usaha wisata di destinasi wisata prioritas, yang berhasil diikiti oleh 2.000 peserta dan pelatihan berlangsung selama 7 bulan

Jika Pemerintah Indonesia telah menyadari bahwa UMKM merupakan pilar penting yang dibutuhkan oleh Indonesia, maka setidaknya mereka harus memberikan dukungan terhadap pembangunan infrastruktur digital agar tercipta iklim inovasi yang baik. 

Melalui digital, kinerja UMKM dipercaya mampu ditingkatkan. UMKM di era sekarang butuh menyesuaikan pola kinerja mereka agar bisa memberikan pelayanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien. Pelatihan sumber daya manusia pun menurut saya perlu untuk dilakukan agar setiap warga memiliki pengetahuan dalam memanfaatkan kekayaan atau budaya yang ada di sekitarnya, seperti misalnya di Jogjakarta yang terkenal sebagai kota parawisata sudah pasti menjadi peluang besar bagi UMKM. 

Setiap warga setidaknya harus pintar-pintar untuk menciptakan atau memanfaatkan peluang ini dalam mencari inovasi produk yang bisa dijual selain Bakpia maupun Batik. Indonesia memiliki banyak potensi lokal, apabila masyarakat bisa mengelola potensi lokal ini dengan baik, maka tentu saja hal ini mampu meningkatkan perekonomian tiap daerah dan taraf ekonomi masyarakat akan meningkat.
Dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada di daerah-daerah Indonesia, warga Indonesia sepertinya sudah tidak usah takut lagi untuk memulai UMKM nya sendiri. 

Disinilah peran pemerintah untuk mendampingi dan mengarahkan jiwa entrepreneurship warga agar UMKM di Indonesia bisa terus berkembang dan memiliki variasi. Mengapa harus bervariasi? Penting juga bagi UMKM di Indonesia untuk bisa menghasilkan atau memberikan statement  yang membuat mereka berbeda dari produk-produk luar negeri. Jika pemerintah berusaha mempromosikan UMKM melalui program Germas, maka UMKM pun harus berinisiatif untuk terus menciptakan produk-produk yang kualitasnya bisa bersaing dengan barang luar. 

Masih banyak UMKM di Indonesia yang tidak memiliki kemampuan untuk memetakan target pemasaran mereka, aturan-aturan tertentu untuk masuk ke satu pasar, dan spesifikasi produk yang dibutuhkan di pasar. Diatas pun saya menyinggung bahwa pemerintah berperan untuk mengarahkan jiwa entrepreneurship pelaku maupun calon pelaku UMKM, maka untuk itu timbal balik dari UMKM adalah mereka harus memiliki jiwa sociopreuner yang bekera tanpa pamrih dan memiliki keinginan untuk terus menggali potensi bisnis lainnya.

Kembali ke bahasan mengenai resesi, walaupun Indonesia ke depannya masih terlihat aman dari resesi, harus diingat bahwa akhir-akhir ini banyak perusahaan yang melakukan PHK besar-besaran terhadap karyawannya. Fenomena ini disebabkan karena jumlah konsumen yang rendah, namun gaji dari karyawan tetap harus dibayarkan.

Tentu fenomena PHK ini tidak bisa kita anggap sepele dan di treat dengan sebelah mata. Dalam salah satu dokumen dari G20, UMKM kembali disebutkan sebagai sektor yang harus diperkuat. Dokumen ini juga menyatakan bahwa setiap anggota G20 berkomitmen untuk mendukung perluasan lapangan kerja inklusif dan berkelanjutan dengan cara mengembangkan UMKM. Maksud dari ekonomi berkelanjutan adalah pertumbuhan ekonomi yang terus berlanjut masa demi masa dan tidak memberikan dampak buruk terhadap kesempatan dari generasi selanjutnya dalam hal perluasan kapasitas produk. 

Pemerintah pun pada 2022 telah menjadikan UMKM sebagai program prioritas dalam Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pemerintah melalui Kemnaker telah menjalankan program G20 ini dengan memperluas kesempatan kerja melalui program bantuan kewirausahaan yang ditujukan untuk UMKM yang ada di Indonesia, yang juga dibersamai dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetisi kualitas pekerja UMKM melalui program Tenaga Kerja Mandiri. Program ini pun bersifat inklusif untuk:

1.Masyarkat penganggir (termasuk masyarakat yang di PHK)
2.Setengah penganggur (masyarakat yang dirumahkan)
3.Pekerja pemula
4.Perempuan
5.Pekerja disabilitas

Hal lain yang harus diperhatikan adalah, persentase produk UMKM Indonesia yang di ekspor baru mencapai angka 15.69% di 2021, sementara negara seperti Singapura dan Thailand sudah menembus angka 40%. UMKM di Indonesia pun seharusnya mulai berwawasan lingkungan (berkelanjutan) agar UMKM tidak hanya jadi pencipta lapangan kerja, namun UMKM juga harus berbasis economic sustainability. Hal ini dapat diciptakan melalui menciptakan produk yang sebisa mungkin ramah lingkungan dan menghindari penggunaan bahan baku yang non-ekologis. 

Untuk bagian ini, peran pemerintah pun dibutuhkan agar bisa tercipta lingkup ekonomi yang ramah lingkungan. Sosialisasi terhadap ekonomi biru, hijau, dan sirkular diperlukan agar transformasi ekonomi kita tidak hanya di digitalisasi, namun juga bisa meraih ekonomi yang berkelanjutan.

Sudah bukan rahasia umum bahwa UMKM menjadi pilar ekonomi Indonesia apalagi disaat sulit. UMKM sendiri berhasil mengurangi jumlah angka pengangguran di Indonesia dan membawa kontribusi besar terhadap PDB di Indonesia. 

Dalam menghadapi resesi ekonomi 2023, pemerintah kembali menggandeng UMKM untuk dijadikan sebagai sektor yang harus dikembangkan, sebab walaupun Indonesia diprediksi akan aman dari guncangan resesi, tidak ada salahnya kita mempersiapkan UMKM agar bisa lebih berkembang dari sebelumnya. Keduanya pun (Pemerintah dan UMKM) harus saling bekerja satu sama lain agar bisa menciptakan ekonomi digital dan berkelanjutan yang tentunya akan sangat berguna untuk ke depannya.