Tim KKN Desa Lembu Bekerja Sama dengan LKBHI UIN Salatiga dalam Penyuluhan Hukum Batas Minimal Usia Perkawinan

 

Semarang – Tim KKN UIN Salatiga Desa Lembu bekerja sama dengan LKBHI UIN Salatiga dalam Penyuluhan Hukum Batas Minimal Usia Perkawinan. Pada Rabu, (07/02/2024) 8 orang dari tim LKBHI UIN Salatiga memberikan penyuluhan hukum di Desa Lembu, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Penyuluhan hukum ini dihadiri oleh perangkat dan tokoh masyarakat desa. Hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang batas minimal usia perkawinan, dan memberikan pemahaman tentang konsultasi dan bantuan hukum untuk masyarakat Desa Lembu.

 

Direktur LKBHI UIN Salatiga M. Yusuf Khumaini menyampaikan bahwa adanya stunting juga akibat dari pernikahan usia dini, yang dimana fisik, psikologis dan ekonomi seorang anak/remaja belum siap menerima keadaan dan kondisi setelah menikah.

 

LKBHI UIN Salatiga memberikan penyuluhan hukum di Desa Lembu guna mencegah kasus perceraian terutama  masih di usia remaja dan mencegah hal-hal yang lainnya. Penyuluh Hukum Syaiful Huda menerangkan bahwa emosi remaja biasanya labil. Kalau mendapatkan masalah akan lebih mudah untuk depresi dan hal ini berisiko terhadap dirinya sebagai remaja, dan anak yang dilahirkan dalam pernikahan. Selain itu, dengan emosi yang labil, dampak pernikahan dini terhadap anak/remaja adalah mereka menjadi lebih sering bertengkar, sehingga pernikahannya tidak bahagia. Syaiful Huda juga memberikan penjelasan tentang penyebab dan akibat dari pernikahan di usia dini.

 

Selain memberikan penyuluhan hukum tentang batas usia pernikahan dini dari pihak LKBHI juga memberikan penyuluhan mengenai konsultasi dan bantuan hukum untuk masyarakat Desa Lembu. Penyuluh Nurrun Jamaludin memaparkan bahwa bantuan hukum yang diberikan oleh pihak LKBHI UIN Salatiga terdapat 2, yaitu Litigasi dan Non Litigasi. Untuk jalur Litigasi bantuan hukum berupa Pidana, Perdata, dan Tata Usaha Negara. Sedangkan untuk jalur Non Litigasi bantuan hukum berupa konsultasi hukum, investasi kasus, dan pendapat hukum.