Mohon tunggu...
Kristoforus Arakian
Kristoforus Arakian Mohon Tunggu... Penulis - Perempuan Cerdas itu Sexi

Tidak ada yang menjadi miskin hanya karena memberi

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Indonesia: Desentralisasi dan Federalisasi

30 Oktober 2021   20:31 Diperbarui: 30 Oktober 2021   21:26 382
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Mending hilangkan saja Demokrasi kembali ke Orde Baru dengan sistem otoritarianisme, jika masih mendewakan hierarki dengan seragam otoritas. Karena secara prosedural tampak demokratis tapi secara substansi sama-sama brobok.

Desentralisasi dan federalisme merupakan dua perihal pendelegasian wewenang yang identik, dua hal yang memiliki substansi dan makna yang relevan namun berbeda ruang lingkup pelaksanaan sistemnya. 

Secara empiris kondisi objektif bangsa Indonesia hari ini menggambarkan suatu kondisi dimana sulit dipilah petakan antara proses pendelegasian wewenang yang bersifat desentralisasi hingga melahirkan otonomi daerah, dengan federalisasi sebagai sebuah sistem politik yang dimainkan oleh para negara adikuasa terhadap negara-negara yang berada dalam lingkaran otoritasnya . 

Namun pada hakekatnya bangsa Indonesia terjebak dalam sistem federalisme barat dalam hal ini Amerika Serikat. Sebagai bias dari terjebaknya bangsa dalam tatanan sistem federalisme ini mengakibatkan masyarakat otonom belum sepenuhnya merasakan efek positif dari peralihan sistem sentralisasi ini.  

Dari sisi positif jelas bahwa desentralisasi merupakan jawaban atas keresahan masyarakat lokal perihal sisi kehidupan yang terabaikan ketika bangsa masih menerapkan sistem sentralisasi baik dari segi pembangunan, ekonomi, pendidikan, kemiskinan, pengangguran dan lain sebagainya. 

Sehinggah proses pendelegasian wewenang ini merupakan alternative solutif yang digunakan untuk daerah lokal agar mandiri dalam manajerial daerah otonomnya.


Namun bangsa masih kian dilematis hingga mencederai masyarakat dengan penerapan sistem yang sebenarnya hanya dijadikan senjata dalam aktualisasi demokratisasi karena disatu sisi ada pengelembungan hierarki birokrasi atau birokrasi yang gemuk hinggah menjadikannya mirip sesuatu yang sakral. 

Sulit bagi masyarakat untuk menggontrolnya sekalipun dalam kondisi empiris begitu dekat dan menyinggung kehidupan masyarakat. Malah ada hal yang lebih Ironis lagi dimana desentralisasi membuka peluang kebobrokan dalam tubuh hierarki birokrasi bertopeng dan mempersiapkan lahan basah dan subur dimana tumbuh dan berkembangnya para predator lokal dirumahnya sendiri. 

Maka dibenarkan asumsi yang dikemukakan salah satu tokoh bangsa, tokoh yang terabaikan lantaran proses mencapai kemerdekaan dijadikan ajang kompetisi bagi kebanyakan pahlawan-pahlawan bangsa yang punya ambisi ketokohan, yang didalam asumsinya dia menegaskan " Tuan rumah tidak akan berunding dengan Maling yang menjarah rumahnya sendiri " (Tan Malaka).


Secara sepintas saya akan jabarkan secara general terkait desentralisasi dan Federalisme yang berdasarkan analisis dan hemat saya mengatakan bahwa ini dalang dari sekian banyak dalang dari problema bangsa yang hari ini dipertontonkan para birokrat. Desentralisasi merupakan pendelegasian wewenang atau otoritas kejenjang atau ketingkatan hierarki yang lebih rendah. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun