Kerja Nyata untuk Indonesia: Negara Berdaulat Rakyat Sejahtera

Kelautan sebagai Pilar Kebangkitan Bangsa

Laut masa depan Bangsa, semangat yang dibangkitkan Pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan RI. Semangat kemaritiman yang ingin ditularkan kepada rakyat Indonesia, dengan visi Pemerintah pada bidang kelautan yaitu mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional. Poros maritim dunia juga telah dicetuskan oleh Pemerintah dalam wujud bangkitnya kelautan Indonesia.

Bidang kelautan menjadi sangat penting mengingat identitas Indonesia sebagai Negara Kepulauan (archipelagic state). Basis perekonomian yang tertumpu pada bidang kelautan (ekonomi kelautan) sangat potensial untuk mendukung aktivitas ekonomi bangsa. Sektor-sektor ekonomi kelautan nasional memiliki potensi pemasukan/pendapatan negara yang besar. Beberapa sektor ekonomi kelautan Indonesia antara lain sektor perikanan, pariwisata bahari, pertambangan dan energi, jasa, transportasi, dan bangunan kelautan, serta industri kelautan.

Sektor-sektor ekonomi kelautan dibangun untuk mensejahterakan rakyat secara merata diseluruh pelosok Indonesia. Konektivitas antar sektor sangat diperlukan dalam membangun perekonomian rakyat. Sektor transportasi laut sebagai salah satu contohnya, kunjungan wisatawan (domestik/mancanegara) ke suatu pulau, membutuhkan sarana transportasi yang nyaman dan aman. Hal tersebut mengkoneksikan sektor pariwisata dan transportasi laut. Aktivitas ekonomi yang terbangun tentu akan berdampak positif terhadap perekonomian rakyat.

Pembangunan bidang kelautan Indonesia berdasarkan visi/tujuan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) antara lain kedaulatan, keberlanjutan dan kesejahteraan. Kedaulatan yaitu mendukung ekonomi dengan menjaga integritas dari kepulauan Indonesia; Keberlanjutan yaitu menciptakan pengelolaan yang berkelanjutan untuk kelautan dan sumber perikanan di Indonesia; dan Kesejahteraan yaitu meningkatkan pemberdayaan daya saing dan kemandirian dalam menjaga keberlanjutan usaha kelautan dan perikanan.

Tantangan Kelautan Indonesia

Kekayaan sumberdaya kelautan Indonesia tidak serta merta memberikan manfaat/keuntungan langsung kepada rakyat Indonesia. Permasalahan tata kelola, ruang laut, dan pemanfaatan (sumberdaya kelautan dan fungsi laut), serta permasalahan spesifik lainnya kerap muncul dalam bidang kemaritiman Indonesia. Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Komisi Pemberantasan Korupsi / KPK (2014), mengemukakan ada delapan permasalahan utama di bidang kelautan, antara lain :

1. Tata batas wilayah laut Indonesia yang belum jelas;
2. Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial;
3. Peraturan perundang-undangan yang belum lengkap dan masih tumpang tindih satu sama lain;
4. Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan dilaut;
5. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum dilaut;
6. Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut dan pemanfaatan sumberdaya yang ada didalamnya, belum lengkap dan tidak terintegrasi;
7. Belum optimalnya program Pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut; dan
8. Belum optimalnya penerimaan negara dari pemanfaatan ruang laut dan sumberdaya yang ada didalamnya.

Isu-isu yang terus berkembang saat ini antara lain masalah perbatasan, ilegal fishing, pertahanan dan keamanan (penyanderaan/penculikan dan perampokan, serta terorisme), eksploitasi minyak/gas dan energi laut, dan reklamasi pantai dan pulau, serta kontribusi sektor maritim yang tergolong rendah (defisit neraca jasa secara nasional). Permasalahan tersebut tentu terus diselesaikan oleh Pemerintah maupun rakyat Indonesia. Rakyat dan Pemerintah, serta stakeholder terkait harus bersinergi dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

Tantangan-tantangan pada bidang kelautan tersebut membutuhkan solusi yang komprehensif, sehingga dapat dihadapi dan diselesaikan dengan tuntas. Kebijakan kelautan nasional menjadi dasar dan arahan untuk mengatur aktivitas/program pada bidang kelautan. Kebijakan kelautan perlu kembali dikedepankan untuk menjadi acuan dan disesuaikan dengan visi Pemerintah membangun Indonesia sebagai poros maritim dunia. Strategi pemecahan masalah kelautan sangat diperlukan untuk mencapai cita-cita bangsa.

Strategi Kelautan Indonesia

Agenda prioritas Pemerintah pada dasarnya telah mengarah pada pembangunan bidang kelautan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah menjalankan program-program kerja dan kebijakan dalam rangka menyelesaikan tantangan kelautan nasional.  Program Pemerintah sudah seharusnya menyentuh seluruh elemen masyarakat Indonesia. Agenda prioritas Pemerintah pada bidang kemaritiman (Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman) antara lain :

1. Mengamankan kepentingan dan keamanan maritim Indonesia, khususnya batas negara, kedaulatan maritim, dan sumber daya alam.
2. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsabangsa Asia lainnya dengan membangun 10 pelabuhan baru dan merenovasi yang lama.