Pidana Mati

Sedikit mengulas tentang pidana mati di Indonesia.

Di Negeri Belanda pidana mati di hapus pada 1870 namun, ketika Wvs (wetboek van strafrecht) atau KUH Pidana Belanda diberlakukan di Hindia Belanda pada tahun 1915. Belanda tetap mencantumkan pidana mati. Alasannya sbb:

1.Bahaya tentang gangguan ketertiban di Hindia Belanda masih besar dan rawan.

2.Wilayah di Hindia Belanda luas, penduduknya terdiri dari beberapa golongan, mudah sekali bentrok dengan polisi-polisi belandayang jumlahnya masih sangat sedikit.

Pidana mati ini didiancamkan pada jenis kejahatan tertentu dalam KUH Pidana yang mengakibatkan orang tertentu mati, contoh pada pasal 104 (makar Presiden), 111 (penggulingan pemerintah), 340(pembunuhan berencana),365 (2) (Pencurian dengan kekerasan),368 (Pemerasan dengan kekerasan), 444(kekerasan dalam kapal).

Parahnya setelah merdeka pidana mati masih sangat dipertahankan. Bahkan untuk kejahatan tertentu dalam undang-undang di luar KUH Pidana diterapkan pidana mati, contoh pada UU Korupsi, UU terorisme, dan UU narkotika.

Pidana mati adalah hukum darurat karena pelaksanaanya menunggu fiat eksekusi dari presiden, tidak otomatis dan serta merta dapat langsung dilaksanakan setelah ada putusan hakim dan bagi terpidana masih bisa mengajukan grasi.

semoga sedikit membantu.