Mohon tunggu...
Aly Imron DJ
Aly Imron DJ Mohon Tunggu... wartawan & wiraswasta -

Tuhan Tidak Tidur (Gusti Mboten Sare). email: alyimrondj@yahoo.com, Hp. 085866940999

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

SBY Cuci Tangan, Dahlan Iskan Dikorbankan

6 Januari 2014   08:57 Diperbarui: 24 Juni 2015   03:06 513
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Gejolak kenaikan LPG 12 Kg tidak bisa dipisahkan dengan kepentingan ranah politik, utamanya menjelang Pemilu 2014 yang tinggal 3 bulan lagi. Kebijakan kontroversial dan sangat sensitif ini sontak menjadi perhatian publik  karena dianggap menyalahi momentum serta bertabrakan dengan hajat hidup mayoritas masyarakat.

Setelah publik secara keras berteriak melawan kenaikan harga LPG 12 Kg yang diyakini berdampak dan memiliki efek domino sangat luas ditengah kehidupan masyarakat,  kalangan pemerintah terlihat tergopoh-gopoh untuk segera meresponnya.Tidak kalah juga kalangan partai politik beramai-ramai  menolak kebijakan yang tidak populer ini sambil terus mencari kambing hitamnya.

Terhadap kenaikan harga LPG  12 Kg ini  dikalangan pemerintah telah terjadi aksi tunjuk kesalahan, saling  cuci tangan dan lempar tanggung Jawab. Yang luar biasa dari kasus ini adalah pengakuan dari Presiden SBY yang merasa tidak tahu menahu dan tidak dilapori terkait dengan kenaikan LPG 12 Kg  yang meroket sampai sekitar 50%.  Para Menteri terkait juga saling berkelit dan lempar tanggung jawab seperti Menteri ESDM dan Menko Prekonomian, seakan-akan kebijakan yang menghebohkan itu hanyalah kesalahan dari Pertamina semata.

Puncak dari upaya cuci tangan atas kebijakan yang tidak populis itu adalah ketika Sekjen Partai Demokrat Partai Demokrat bersuara keras menolak kebijakan kenaikan LPG ini dan menyatakan bahwa Presiden SBY tidak mengetahui atau tidak diberi tahu sebelumnya terhadap kebijakan yang sangat merugikan citra pemerintah ini. Karena itu kesalahan yang ada lebih dialamatkan pada Pertamina yang dianggap 'lancang' dalam membuat kebijakan yang meyangkut hajat hidup masyarakat banyak.

Ditengah  hampir semua unsur pemerintah, termasuk Presiden SBY yang berusaha cuci tangan atas kebijakan menaikkan LPG tersebut, maka dengan tiba-tiba Menteri BUMN Dahlan Iskan berani pasang badan dan mengaku sebagai pihak yang paling bersalah dalam persoalan ini. Pengakuan kesalahan Dahlan Iskan ini sebagai wujud tanggungjawab seorang pemimpin karena Pertamina memang masih berada dalam  lingkup binaan kerjanya.

Itulah perbedaan antara Dahlan Iskan (DI) yang berani pasang badan terhadap tindakan  anak buahnya,  dibanding dengan SBY yang terlihat lebih berusaha cuci tangan. Presiden SBY bahkan langsung mengevaluasi kebijakan yang dianggap tidak pro rakyat itu sehingga dalam konteks politik pasti akan ada pihak-pihak yang sangat diuntungkan dan yang dikorbankan.

Jika akhirnya pemerintah membatalkan kenaikan LPG 12 Kg dengan kembali ke harga semula atau hanya naik sangat kecil maka yang paling menanggung keuntungan adalah kelompok  politik SBY karena dianggap sangat responsif terhadap aspirasi masyarakat sehingga dapat berdampak pada naiknya popularitas partainya menjelang Pemilu 9 April mendatang. Cara ini sangat efektif untuk mendongkrak elektabilitas Demokrat setelah sekian lama ditenggelamkan oleh berbagai kasus korupsi.

Partai Demokrat dan SBY dalam konteks ini lagi-lagi dapat memanfataakan momentum politik secara tepat karena dapat mengambil keuntungan ditengah masyarakat yang sedang resah menghadapi kebijakan yang tidak pro rakyat. Langkah ini pada masa lalu pernah dilakukan ketika pemerintah menaikkan harga BBM namun menjelang pemilu 2009  secara berkala  terus menurunkan harga BBM bersubsidi yang pada akhirnya terbukti ampuh membuat Demokrat menang di Pemilu di tahun itu.

Itulah nuansa politisasi yang segera terjadi dibalik kisruh kenaikan LPG saat ini, ada yang cuci tangan, sangat diuntungkan  serta pihak-pihak yang paling dikorbankan. Pihak yang paling dikorbankan dalam konteks ini adalah Pertamina terutama pimpinannya (Dirut) karena dianggap telah membuat kebijakan (kesalahan) fatal sehingga wajar jika memperoleh koreksi dan hukuman, terutama dihadapan publik.

Pihak lain yang juga secara otomatis dikorbankan adalah Menteri BUMN Dahlan Iskan karena integritasnya pasti dibenturkan terhadap kepentingan publik. Dahlan Iskan telah mengaku sebagai pihak yang paling bersalah sehingga dirinya pasti memperoleh 'efek' politik nyata atas kebijakan yang ditempuh oleh Pertamina yang dianggap tidak populis. Dalam konteks pemerintahan mestinya kesalahan Dahlan Iskan tidak dilokalisir  sebagai kesalahan pribadi semata-- tetapi  pemerintah seharusnya  secara bersama-sama yang dikomandani oleh Presiden  membangun solidaritas, melakukan advokasi, mengakui  dan berani menanggung resiko politik yang sama.

Namun kondisi seperti tampaknya sulit terjadi terutama di tahun politik-- dimana semua pihak bergerak dan berbuat atas dasar untung dan rugi secara politis. Dahlan Iskan dalam konteks ini terlihat sebagai pihak yang paling dikorbankan karena citra dan integritasnya secara personal yang paling dipertaruhkan untuk menanggung kebijakan  yang mestinya menjadi resiko bersama dalam sebuah pemerintahan.

Upaya mengorbankan Dahlan Iskan ini memang terasa cukup nyata  mengingat yang bersangkutan kini menjadi  peserta konvensi Presiden dari Partai Demokrat yang paling potensial menang dan diunggulkan. Popularitas Dahlan Iskan dan Elektabilitas sebagai  peserta Konvensi ini memang telah melesat jauh dan nyaris tak terkejar oleh para peserta   lainnya sehingga jika tidak ada kejutan luar biasa maka tokoh inilah yang paling berpeluang memperoleh tiket Demokrat untuk tampil menjadi Capres.

Faktor itulah tampaknya yang membuat  banyak pihak yang sangat tidak rela dan berusaha menghambat laju Dahlan Iskan untuk tampil sebagai pemenang konvensi Capres Partai Demokrat. Kelompok-kelompok  status quo terlihat waspada dan belum ikhlas membiarkan tokoh ini begitu saja memenangkan Konvensi Capres  Demokrat dan akhirnya bisa bertarung dalam Pilpres mendatang. Gerakan serupa sebelumnya pernah dilakukan oleh pengacara  akun @triomacan2000 yang melaporkan dugaan korupsi Menteri BUMN ini kepada Menteri Sekretaris Kabinet  Dipo Alam.

Besarnya kepentingan politik menjelang pemilu dan Pilpres 2014 inilah yang membuat Dahlan Iskan rentan dikorbankan dan disingkirkan agar tokoh ini tidak sampai menduduki puncak kekuasaan di Republik ini. Akan sangat banyak orang yang ketakutan terhadap tampilnya tokoh-tokoh alternatif seperti Dahlan Iskan sehingga akan melakukan konspirasi agar perjalanannya mudah rontok dan dirontok sebelum sampai meniti tangga menuju istana.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun