Makin lama sikap Presiden Jokowi terlihat makin lembek dan tidak jelas, setelah konflik KPK Vs Polisi pecah dan membuncah pasca ditetapkannya calon Kapolri Komjen Budi Gunawan (BG) sebagai tersangka oleh Komisi Anti rasuah ini. BG dan kelompoknya tidak begitu saja menyerah dan bahkan dengan gigih melakukan perlawanan, baik secara hukum melalui proses praperadilan, kontra opini maupun penolakannya untuk mundur dari bursa calon Kapolri meski telah diminta oleh pihak Istana.
Dengan sikap seperti itu BG jelas menjadi calon Kapolri yang cukup dominan pengaruhnya di internal Polri, memiliki jaringan luar, memperoleh dukungan politik sangat kuat dengan terbukti mayoritas partai politik tidak ada yang berani bersuara keras dan frontal dengan serta merta menolak dan meminta dirinya mundur.
BG juga menjadi jenderal polisi yang cukup memiliki keistimewaan karena dirinya dikenal sangat dekat dengan Megawati yang menjadi komandan tertinggi PDI-P serta tokoh paling puncak di Koalisi Indonesia Hebat. BG pernah menjadi ajudan Megawati saat orang nomor 1 di PDI-P ini menjabat Presiden RI ke-5.
Dalam Pilpres lalu BG juga disebut memiliki andil cukup signifikan serta ikut berpeluh keringat untuk menyokong kemenangan pasangan Jokowi-JK dalam kompetisi politik yang berlangsung sangat ketat. Karena telah melalui tahapan seleksi secara formal dan normal sebagai calon Kapolri, ikut berjuang dalam pemenangan Jokowi dan memiliki prestasi, maka cukup wajar jika BG tetap menuntut haknya serta mengharap adanya balas budi sebagai konsekuensi atau bentuk terima kasih atas terjadinya kerja samanya atau dukungan politik.
Karena ikut menyukseskan pencalonan Jokowi-JK dan sekaligus menjadi orang sangat dekat dengan Megawati, maka BG diduga memiliki banyak pengetahuan, informasi, data dan bahkan rahasia yang masih disimpan rapat terkait dengan sepak terjang jagonya sebagai kandidat presiden.
Faktor-faktor itulah tampaknya yang membuat Jokowi terkesan lamban, berputar-putar dan bahkan terkesan takut segera mengambil keputusan tegas dan bahkan terkesan takut, utamanya yang terkait dengan nasib BG. Jokowi sadar jika dirinya 'gegabah' maka akan berhadapan dengan kemarahan besar dari Koalisi Indonesia Hebat yang digawangi sepenuhnya oleh Megawati, tokoh yang belum mungkin ditandingi di PDI-P.
Kemarahan juga bisa muncul dari BG bersama pendukungnya yang merasa dikalahkan dan dizalimi karena pernah menanam jasa besar untuk memenangkan Jokowi-JK dalam Pilpres tahun lalu. Jika kekecewaan BG bersama pendukungnya membuncah ruah maka arah perlawanannya bisa berubah dan berbalik kepada sang Presiden yang dulu pernah dibelanya secara penuh.
Kekecewaan ini dapat berlanjut kepada perlawanan politik, di mana opsi yang dipilih adalah "Tiji Ti beh" (jaya satu jaya semua, atau hancur satu hancur semua). Jika salah satu opsi ini yang dipilih maka Jokowi akan berhadapan dengan pilihan politik yang berisiko, yaitu berhadapan dengan gelombang aspirasi publik atau menghadapi kemungkinan perlawanan BG dan pendukungnya yang cukup kuat.
Opsi-opsi itu yang mesti dipilih oleh Jokowi sehingga dirinya terkesan lamban, berputar-putar, mengulur dan bahkan terlihat tertekan. Jokowi tampaknya sadar akan risiko yang bakal dihadapinya ketika dirinya harus memilih 2 opsi yang sama berat tersebut.
BG sebagai orang dekat Megawati dan ikut menyukseskan Jokowi-JK diprediksi atau diduga memiliki rahasia-rahasia politik yang masih disimpan, dipegang dan ditutupnya rapat-rapat. Rahasia politik ini bahkan bisa menjadi 'kartu truf' untuk memukul Presiden yang pernah didukungnya dan jika dibuka dan diumbar pasti dapat memunculkan prahara politik yang jauh lebih dahsyat lagi dan langsung menyasar orang nomor 1 dirRepublik ini.
Dugaan adanya kartu-kartu truf BG ini tampaknya yang dimainkan sebagai "bargaining" politik sehingga Jokowi terkesan ragu, menunggu, kaku dan tertekan ketika akan menyikapi kasus BG dan KPK. Safari politik Jokowi kepada sejumlah tokoh seakan menjadi alat pembenar ketika dirinya sangat membutuhkan dukungan dan legitimasi untuk memutuskan persoalan yang sangat berat bagi dirinya.
