Pendidikan Kewarganegaraan (PKN) di perguruan tinggi agama Islam memegang peranan penting dalam pembentukan karakter dan  kewarganegaraan mahasiswa.
 Meski berbasis agama, namun juga mengintegrasikan aspek nilai-nilai kewarganegaraan sehingga peserta didik tidak hanya menjadi umat beragama, namun juga warga negara yang bertanggung jawab dan kontributor aktif bagi masyarakat negara.
 Universitas Islam membahas tentang asas-asas dasar negara, hak dan kewajiban warga negara, serta nilai-nilai moral berdasarkan ajaran Islam.
 Dalam konteks ini, pelatihan tidak hanya mencakup pemahaman tentang pemerintahan, hukum dan sistem politik, namun juga menekankan pentingnya toleransi, keadilan dan persatuan dalam kerangka Islam.
Selain itu, PKN yang merupakan perguruan tinggi agama Islam  mengajarkan mahasiswanya untuk menghargai keberagaman dan menjunjung tinggi prinsip keadilan sosial.
 Hal ini sejalan dengan ajaran Islam yang menekankan pentingnya menghormati hak orang lain, tanpa memandang perbedaan agama, suku, atau sosial.
 Dalam konteks globalisasi, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi agama Islam juga dapat menjadi salah satu cara untuk memperluas wawasan dan pemahaman terhadap isu-isu global yang relevan.
 Mahasiswa ditantang untuk memahami perannya dalam menyikapi permasalahan global berdasarkan nilai-nilai Islam di dunia yang semakin terhubung.
 Oleh karena itu, pendidikan kewarganegaraan yang dipengaruhi oleh kegagalan Islam bukan  sekedar transmisi ilmu pengetahuan, melainkan pembentukan ilmu pengetahuan yang bersifat holistik sesuai dengan ajaran agama.
 Dengan memasukkan nilai-nilai Islam ke dalam pendidikan kewarganegaraan, diharapkan peserta didik  menjadi agen perubahan dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara sesuai dengan nilai-nilai kewarganegaraan yang dijamin oleh agama dan negara.
Kesimpulannya, pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi agama Islam berperan strategis dalam membangun karakter dan kesadaran kewarganegaraan yang seimbang melalui integrasi nilai-nilai Islam ke dalam pendidikan kewarganegaraan.
