GAM atau Gerakan Aceh Merdeka merupakan konflik yang berlangsung sejak tahun 1976 hingga tahun 2005 dan dipimpin oleh Hasan de Tiro. GAM merupakan organisasi Gerakan separatism yang memiliki tujuan untuk memisahkan diri dari NKRI, selain itu latar belakang terbentuknya GAM adalah perbedaan pendapat mengenai hukum Islam, adanya lonjakan populasi orang Jawa di Aceh, serta rakyat Aceh yang merasa pemerintah pusat berlaku tidak adil terhadap rakyat Aceh terutama dalam segi ekonomi yang mana pemerintah pusat mengeksploitasi SDA yang dimiliki Aceh tanpa membagi hasil yang proposional.
Upaya Pemerintah Indonesia Membawa Indonesia ke Jalan Perdamaian dengan GAM
Dalam menempuh perjalanan dalam mencapai kedamaian, pemerintah pusat telah melakukan berbagai pendekatan, contohnya saja pada tahun 1977 dimana GAM mendeklarasikan perang dengan Pusat namun akhirnya berhasil diredam oleh Pemerintah Pusat. Upaya kedua pada tahun 1989, GAM mengalami kebangkitan dengan memiliki anggota yang didukung oleh Libya dan Iran, sehingga Presiden Soeharto yang saat itu sedang memimpin harus meredam ancaman kebangkitan tersebut dengan Daerah Operasi Militer Khusus (DOM).
Namun dengan adanya operasi DOM, menyebabkan pertumpahan darah rakyat Aceh anggota GAM selama 10 tahun lamanya. Pemerintah menyadari bahwa untuk melawan Aceh melalui pendekatan militer merupakan upaya yang sia-sia, pasalnya Aceh dikenal sebagai daerah yang tidak dapat ditaklukan seutuhnya oleh Belanda maupun Jepang.
Setelah mundurnya Soeharto pada tahun 1998 karena disebabkan oleh kerusuhan yang menginginkan Soeharto lengser dari jabatannya. Kemudian, BJ Habibie memimpin Indonesia dan menengahi konflik GAM dengan menarik mundur pasukan militer khusus DOM dari daerah Aceh dan meminta maaf kepada rakyat Aceh atas nama pemerintah Indonesia.
Pada era reformasi inilah pemerintah menggunakan pendekatan verbal dalam rangka mencapai kedamaian dengan GAM. Pihak pemerintah NKRI dan GAM memutuskan untuk menunjuk pihak ketiga dalam upyaa menyelesaian konflik ini.
Dilansir dari tribun setelah naiknya Gus Dur menduduki jabatan Presiden RI, kekerasan dan pemberontakan GAM semakin melonjak dan didukung dengan adanya aktivitas penyelundupan senjata skala besar dari Thailand yang dilakukan oleh GAM. Pemerintah Indonesia kembali mengalami kegagalan dalam upaya pendekatan verbal dengan GAM untuk melakukan kesepakatan perdamaian.
Tsunami Aceh Membuka Jalur Perdamaian GAM dan RI
Terjadinya tragedi tsunami Aceh tahun 2004 yang dicatat sejarah sebagai salah satu peristiwa bencana alam terdahsyat dan terparah, kerusakan serta kerugian yang dialami memakan sekitar 200.000 korban jiwa. Tragedi ini menjadi trigger pada konflik 3 dekade antara Republik Indonesia dengan GAM, pasalnya, kurang lebih 200.000 jiwa menjadi korban dalam peristiwa ini, sehingga mau tidak mau peristiwa memilukan ini harus segera diakhiri.
Konflik yang tak kunjung usai hingga pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono bersama dengan wakilnya Jusuf Kalla membuat Wapres RI ini menginisiasi Gerakan perdamaian dengan GAM. Jusuf Kalla melihat bencana ini sebagai peluang agar Indonesia dapat berdamai dengan GAM, maka dari itu, beliau mengutus Hamid Awaludin yang pada saat itu sedang menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM sebagai pihak negosiator yang mewakili perundingan Indonesia dengan GAM di Helsinki.
