Dinasti politik di Indonesia mencapai babak baru dengan diumumkannya bahwa Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Joko Widodo, akan mendampingi Prabowo Subianto sebagai calon wakil presiden dalam pemilihan presiden tahun 2024. Pengumuman ini memicu berbagai reaksi di masyarakat, yang terdiri dari pujian dan pertanyaan mendalam dari publik.
Keputusan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden mendapat pengakuan dari sejumlah pihak, yang melihatnya sebagai strategi untuk memperkuat koalisi politik Indonesia. Namun, disisi lain, keputusan ini juga menuai pertanyaan serius tentang prinsip transparansi, keadilan, dan kemandirian politik dalam proses demokrasi, khususnya terkait dinasti politik. Selain itu keputusan ini juga memicu perdebatan etika dan demokrasi. Isu-isu terkait prinsip demokrasi yang sehat dan keberlanjutan politik dalam dinasti menjadi sorotan. Pertanyaan terhadap independensi dan kemampuan politik Gibran juga menjadi fokus perhatian. Salah satunya Rocky Gerung selaku Filsuf dan Akademisi, menyatakan kekhawatirannya terkait kesiapan Gibran dalam urusan bilateral, mengingat kurangnya pengalaman Gibran dalam hubungan antar negara.
"Gibran masihlah anak-anak, pengalaman dalam menjalin hubungan antar negara sangat dipertanyakan, mau dibawa kemana wajah negara kita jika nantinya Gibran tidak bisa menjawab secara rasional permasalahan bilateral" ucap Rocky Gerung di Indonesia lawyers club Pada Jumat, 20/10/2023.
Selain Rocky Gerung, Kusman selaku Pengamat Politik Universitas Airlangga, Â juga mengecam penunjukkan Gibran sebagai calon wakil presiden. Menurutnya, hal ini dapat memiliki dampak negatif terhadap demokrasi dan kontestasi politik. Ia mencatat bahwa kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan seseorang yang pernah menjabat sebagai bupati, wali kota, atau gubernur dapat menjadi calon presiden atau calon wakil presiden juga menjadi perhatian serius.
Airlangga menyoroti bahwa pemilihan Gibran bisa menciptakan polarisasi politik hingga tingkat lokal, sementara cacat politik dan konstitusional dalam pasangan Prabowo dan Gibran juga menjadi sorotan. Kritik-kritik ini mencerminkan keprihatinan masyarakat terhadap kemungkinan kepemimpinan yang kurang matang dan potensial krisis etika di tingkat publik.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menanggapi anggapan mengenai dinasti politik dalam keluarganya dengan tenang. "Ya itu kan masyarakat yang menilai" ujar Jokowi, usai membuka BNI Investor Daily Summit 2023 di Plataran Hutan Kota, Senayan, Jakarta, pada Selasa (24/10/2023)."
Keputusan ini menciptakan dinamika politik baru dan meningkatkan kompleksitas persaingan dalam pemilihan presiden mendatang. Masyarakat menantikan perkembangan lebih lanjut, sambil terus mengajukan pertanyaan kritis dan menilai dampak dinasti politik terhadap demokrasi di Indonesia.Â
