Perlindungan Hukum Terkait Fenomena Hate Speech dan Hoax di Media Elektronik

Dewasa ini dengan perkembangan teknologi yang sangat cepat, dunia menjadi tanpa batas dan siapapun dapat mengaksesnya. Perkembangan teknologi dan Informasi menyebabkan seseorang dapat mengakses informasi secara luas dan cepat, serta setiap orang bisa bertukar informasi dengan orang lain, walaupun berbeda lokasi dan waktu. 

Kebebasan berpendapat merupakan hak asasi yang melekat pada setiap manusia tanpa memandang SARA dimulai sejak manusia itu lahir. Saat ini, internet terutama sosial media dianggap sebagai sarana yang tepat untuk menyampaikan pendapat serta komunikasi karena kebebasan yang ada di sosial media.

 Namun, kebebasan berpendapat serta mengakses informasi lewat internet menciptakan masalah baru yakni timbulnya hoax dan hate speech. Kenyataannya, masyarakat seringkali memublikasikan berita yang tidak jelas kebenarannya dan melakukan ujaran kebencian yang ditunjukkan kepada pihak yang tidak sependapat dengannya. 

Dibuktikan dengan hasil survei dari lembaga Mastel, hoax maupun hate speech lebih sering ditemui masyarakat lewat jejaring internet terutama lewat sosial media dengan bentuk tulisan serta foto dan video yang sudah di edit sedemikian rupa agar menciptakan keributan. Topik yang sering digunakan dalam menyebarkan hoax dan hate speech adalah isu yaang dekat dengan kehidupan masyarakat seperti isu politik, SARA, kesehatan, dan pekerja.

Perlindungan hukum terhadap fenomena ujaran kebencian tercantum pada pasal 156 KUHP yang berisi "Barangsiapa di muka umum menyatakan perasaan permusuhan, kebencian atau penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat Indonesia, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah". 

Kemanjuan teknologi yang menghasilkan dunia baru dan mengubah pola dan tatanan masyarakat menuntut pemerintah untuk membuat peraturan baru yang sesuai dengan perkembangan teknologi. 

Peraturan baru dibuat bertujuan untuk melindungi hak dan kewajiban masyarakat, memberikan rasa aman dan keadilan, serta mengatur masyarakat untuk menghadapi perkembangan teknologi. Karena hal tersebut, pemerintah membentuk Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Payung hukum yang melindungi penyebaran hoax dan hate speech di jejaring internet tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi yaitu pertama, 

berdasarkan pasal 27 ayat (1), (2), (3), dan (4) juncto pasal 45 ayat (1) bahwa "setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kekusilaan, bermuatan perjudian, 

bermuatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, dan/atau bermuatan pemerasan dan/atau pengancaman dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

Bersumber pada pasal 28 ayat (1) dan (2) juncto pasal 45 ayat (2) bahwa "setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik dan menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku,