Ketika kepentingan tradisi, agama, ideologi dan kepentingan pembangunan tumpang tindih dan inheren satu sama lain, tentunya akan memunculkan polemik baru ke mana birokrasi akan dituju. Tentu, pengambilan pajak dari perjudian adalah sebuah langkah progresif menuju percepatan pembangunan. Bukan pula tujuan pembangunan nasional (menurut GBHN 2009-2014) adalah tak lain untuk melindungi hak asasi manusia? Namun perlu juga diingat bahwa Indonesia sebagaimana yang kita tahu bukanlah negara sekuler.Di lain sisi, Pancasila hadir sebagai ideologi bangsa. Pertanyaannya, sekali lagi, apakah judi perlu dilegalkan?
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H