Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia (Antara Harapan dan Tantangan)

Masyarakat berharap hukum pidana yang baru dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi.

Peraturan yang lebih spesifik tentang kejahatan-kejahatan baru seperti kejahatan siber, perdagangan manusia, dan kejahatan lingkungan sangat dibutuhkan.

Tantangan dalam Pembaruan Hukum Pidana

1. Resistensi dari Beberapa Pihak :

   • Perubahan sering kali mendapatkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atau tidak setuju dengan konsep baru yang diperkenalkan. Hal ini dapat memperlambat proses pembaruan.

   • Ada juga konservatisme di kalangan masyarakat dan institusi yang ingin mempertahankan status quo.

2. Kompleksitas Proses Legislasi :

   • Proses legislasi yang panjang dan kompleks sering kali menjadi hambatan. Dibutuhkan waktu dan upaya yang besar untuk menyatukan berbagai kepentingan dan pandangan.

   • Koordinasi antara berbagai lembaga dan pemangku kepentingan juga menjadi tantangan tersendiri.

3. Sumber Daya dan Pendanaan:

   • Implementasi pembaruan hukum pidana memerlukan sumber daya manusia dan pendanaan yang cukup. Tanpa dukungan yang memadai, pembaruan bisa saja tidak efektif.

   •