Pilkada, Penguatan Demokrasi Lokal

Sebuah realitas politik yang kerap terjadi di partai politik akibat karena kelonggaran sistem sehingga tidak heran banyak politisi dadakan beramai-ramai memanfaatkan situasi itu mendaftarkan diri untuk maju sebagai calon kepala daerah yang pada umumnya lebih memilih potong kompas karena partai gampang dibeli dengan uang merupakan sebuah kegagalan partai politik yang sangat mempengaruhi perkembangan demokrasi lokal.

Pilkada langsung selalu menjadi topik menarik dan menjadi bahan perbincangan pada berbagai kalangan masyarakat. Pasalnya pilkada langsung yang berlangsung dari tahun 2005 hingga sekarang selalu diwarnai dengan anekaragam persoalan. 

Sebagaimana data yang pernah saya lansirkan dalam tulisan saya sebelumnya di Kompasiana.com, yaitu mulai dari kasus money politics, penggelembungan suara hingga tidak bisa menerima kekalahan jagoan mereka masing-masing, KPUD maupun Panwaslu dianggap tidak independen dan kasus korupsi yang melibatkan pihak penyelenggara pilkada. 

Berbagai persoalan pilkada muncul lebih didasarkan pada faktor ketidak pahaman publik terhadap mekanisme hukum pilkada, rendahnya tingkat pemahaman publik tentang politik dan rendahnya kesadaran publik tentang hidup berdemokrasi sebagai akibat sumber daya manusia yang tidak memadai dan sistem pendidikan tidak merata. 

Perlu diingat, bahwa pada umumnya masyarakat Indonesia masih terlekat dengan budaya parokial: budaya masyarakat yang masih rendah pemahaman tentang politik sehingga mudah dipicu berbagai hal yang dianggap tidak rasional, yang justru bisa mengancam perpecahan integrasi bangsa.

Pilkada langsung merupakan ranah politik yang telah memberi kontribusi melahirkan berbagai tokoh penting di daerah yang beragam status sosialnya. Mulai dari politisi, pengusaha, tokoh agama, dan akademisi namun pada sisi yang lain justru pilkada menjadi ruang tertutup bagi struktur kelas yang lain khususnya kelas yang tidak mampu secara finansial untuk ikut berlaga dalam pertarungan pilkada. 

Pada umumnya Kelas ini memiliki skil politik  dan mempunyai kapasitas untuk mengatur daerah tapi karena keterbatasan kemampuan material akhirnya visi dan misi politiknya tidak terakomodir oleh partai politik. Partai lebih memprioritaskan tokoh yang berbasis material meskipun mereka tidak mempunyai skil politik. Kondisi itu merupakan riil politik yang sering dihadapkan tokoh-tokoh politik yang gagal dicalonkan partai politik.

Pilkada tidak hanya sekedar sebagai alat untuk  memenuhi agenda politik nasional tetapi dapat diharapkan menjadi peran penting untuk penguatan demokrasi lokal. 

Dengan beberapa indikator yaitu pertama, apakah struktur politik yang ada di daerah bersikap netral setiap kali pelaksanaan pilkada yang diagendakan sekali dalam lima tahun. 

Kedua, apakah semua warga masyarakat khususnya yang telah memenuhi syarat berdasarkan ketentuan hukum pemilukada memberi kebebasan yang sama ataukah dilarang untuk memberikan hak suara kepada calon kepala daerah tertentu. 

Ketiga, apakah surat kabar lokal dibredel atau dilarang untuk meliput berita tentang pemilihan kepala daerah. Keempat, apakah pihak penyelenggara (KPUD) dapat mempertanggungjawabkan terhadap hasil kegitan pilkada secara kredibel. Kelima, apakah proses pelaksanaan pilkada dapat dilangsungkan secara jujur dan adil.