Marhaenisme dalam Menjawab Realitas Sosial

Sejarah Singkat

Marhaenisme adalah gagasan yang dicetuskan oleh Bung Karno pada tahun 1927 setelah bertemu dengan seorang petani dari Bandung Selatan bernama Kang Marhaen. Kang Marhaen adalah seorang petani yang memiliki lahan sendiri dan menggunakan alat pertaniannya sendiri untuk menggarap lahan tersebut. Hasil panennya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Bung Karno kemudian menjelaskan bahwa Marhaen bukanlah seorang proletar karena dia tidak menjual tenaganya, melainkan hanya hidup dalam lingkaran kemiskinan.

Marhaenisme mulai menyebar ketika Bung Karno mendirikan Partai Nasional Indonesia (PNI) dengan tujuan menyebarkan dan mengembangkan pemahaman tentang Marhaenisme. Konsep ini merupakan gabungan dari pemikiran Karl Marx, atau Marxisme, yang disesuaikan oleh Bung Karno dengan realitas kemasyarakatan dan sosial Indonesia yang beragam.

Tujuan Marhaenisme sebagai ideologi perjuangan adalah untuk menghapus perbedaan kelas dan menciptakan keadilan sosial. Marhaenisme muncul sebagai respons terhadap tantangan zaman pada waktu itu, dan semakin berkembang ketika Bung Karno melakukan pembelaan saat dipanggil oleh Reed Van Indie di Bandung pada tahun 1930. Dari situ, kata "marhaen" mulai sering digunakan untuk menggantikan kata "kromo" yang biasa digunakan oleh PKI, karena cenderung hanya merujuk pada buruh, sementara "marhaen" mencakup petani di dalamnya.

Jika dibandingkan dengan komunisme, sudut pandang Marhaenisme lebih cenderung kepada kaum tertindas, sementara komunisme lebih berfokus pada buruh dengan anggota yang lebih sedikit. Perbedaan lainnya adalah bahwa Marhaen memiliki alat produksi sendiri, sedangkan proletar tidak memiliki alat produksi dan hanya fokus pada penjualan jasa. Marhaenisme digunakan sebagai ideologi perjuangan yang bertujuan untuk menghapuskan kapitalisme dan imperialisme di Indonesia, yang menyebabkan penderitaan dan kemiskinan.

Asas-Asas Marhaenisme

Baca juga: PMII: Sebuah Gerakan Sosial yang Menggiring Arus Berbasis Realitas

Sosionasionalisme adalah konsep yang menekankan identitas nasional dan kepentingan kolektif bangsa sebagai prioritas utama dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik. Dalam konteks Marhaenisme, sosionasionalisme dapat diinterpretasikan sebagai:

• Kemandirian Nasional: Marhaenisme mendorong pembangunan ekonomi yang mandiri tanpa ketergantungan pada pihak asing, sehingga memperkuat kedaulatan ekonomi dan politik bangsa.
• Patriotisme Ekonomi: Konsep ini mendorong warga negara untuk mendukung produk-produk dalam negeri dan usaha-usaha lokal, sehingga memperkuat perekonomian domestik.
• Pengembangan Budaya Lokal: Marhaenisme menekankan pentingnya menjaga dan mempromosikan kekayaan budaya dan tradisi lokal sebagai bagian dari identitas nasional yang kuat.

Sosiodemokrasi adalah ideologi yang menggabungkan prinsip-prinsip demokrasi politik dengan redistribusi ekonomi yang adil dan pelayanan sosial yang luas. Dalam konteks Marhaenisme, sosiodemokrasi dapat diinterpretasikan sebagai:

• Kesejahteraan Sosial: Marhaenisme mendorong penyediaan layanan sosial yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial, untuk menciptakan kesetaraan dalam akses terhadap kesempatan.
• Partisipasi Demokratis: Sosiodemokrasi menekankan pentingnya partisipasi politik yang luas dari semua anggota masyarakat dalam proses pembuatan keputusan, sehingga memastikan representasi yang adil dan kesetaraan dalam pengambilan keputusan.
• Redistribusi Kekayaan: Konsep ini menekankan pentingnya redistribusi kekayaan dan peluang ekonomi untuk mengurangi ketimpangan sosial dan menciptakan masyarakat yang lebih merata.

Dengan memadukan elemen-elemen sosionasionalisme dan sosiodemokrasi ke dalam Marhaenisme, ideologi ini menjadi lebih holistik dalam pendekatannya untuk menciptakan masyarakat yang adil, mandiri, dan merata bagi seluruh warga negara Indonesia.

Asas-Asas Marhanisme Dalam Menjawab Realitas Sosial 

Penerapan asas-asas marhaenisme dalam situasi berbangsa hari ini ada beberapa hal bisa kita lakukan untuk menjawab realitas sosial yaitu sebagai berikut :

• Kesetaraan Sosial dan Keadilan Ekonomi:

Mendorong kebijakan redistribusi ekonomi yang adil untuk mengatasi kesenjangan sosial-ekonomi yang semakin melebar.

Baca juga: Pentingnya Serikat Pekerja dalam Melindungi Hak Karyawan

Memastikan akses yang merata terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial untuk semua lapisan masyarakat.

• Kemandirian dan Patriotisme Ekonomi:

Baca juga: Bangunan Parpol yang Runtuh