Pemindahan Ibu Kota Negara, Sudah Saatnya?

Sebenarnya isu pemindahan ibu kota ini bukanlah isu baru. Presiden pertama RI, Bung Karno sempat mewacanakan pemindahan IKN ke Palangkaraya, Pak Harto mengisukan pemindahan ke Jonggol, dan pada era SBY IKN ingin dipindahkan ke Jawa Barat.

Kenapa sih IKN harus pindah?

Jawaban dasar untuk menjawab pertanyaan ini adalah isi dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) tahun 2005-2025. Dokumen ini menjelaskan bahwa salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan menjamin pemerataan adalah dengan fokus mengembangkan basis ekonomi di setiap pulau. Hal ini tentu relate dengan tujuan dipindahkannya IKN.

Seperti yang diketahui bersama, fokus utama pemerintah memindahkan IKN adalah karena alasan pemerataan ekonomi dan pembangunan, menghilangkan konsep Jawa Sentris menjadi Indonesia Sentris. 

Beban Jakarta dan pulau Jawa juga dinilai sudah terlalu berat yang mana sebesar 56,56% masyarakat Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa (SUPAS, 2015), serta kontribusi ekonomi terhadap PDB terpusat di pulau Jawa yakni sebesar 58,49% (BPS, 2018). Belum lagi masalah krisis air bersih, masalah urbanisasi, dan masalah bencana alam seperti banjir, gempa, land subsidence, dan lain-lain.

Saya sangat setuju dengan prinsip negara yang memisahkan antara kota pemerintahan dan kota bisnisnya. Amerika Serikat, China, Australia, bahkan negara tetangga kita Malaysia pun juga telah menerapkan hal yang sama. Terlalu beresiko untuk menggabungkan pusat pemerintahan dan pusat bisnis di satu kota. 

Jika terjadi kelumpuhan di satu kota ini, baik bencana alam, demonstrasi besar-besaran, dan lain sebagainya, maka yang lumpuh semuanya baik pemerintahan ataupun bisnisnya. Secara langsung ataupun tidak, hal ini tentu berdampak kepada setiap daerah lainnya di negara tersebut.

"Emang kalo pindah Ibu kota semua masalahnya bisa selesai?" Mungkin pertanyaan kaya gini akan sering muncul. Menurut saya pemindahan ibu kota itu kayak main biliar, gimana caranya dengan satu shoot kita bisa memasukkan beberapa bola, dengan pemindahan ibu kota kita bisa menyelesaikan beberapa masalah. 

Betul mungkin tidak semuanya, tapi mungkin bisa menjadi pilihan yang cukup solutif. Hal ini menjadi penguat analisa saya bahwa baiknya ibu kota memang harus dipindahkan.

Tapi apa harus sekarang? Atau kapan baiknya?

Awalnya Presiden menargetkan dana pemindahan IKN ini akan full bersumber dari investasi dan dana lain yang bersifat non-APBN. Namun seiring berjalannya waktu, Ibu Sri Mulyani selaku Menteri Keuangan menjelaskan bahwa anggaran pemindahan IKN ini akan menggunakan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) atau anggaran dari Kementerian PUPR.