Mengapa Harus Memilih Pemimpin?
Jawabannya karena setiap anggota komunitas mempunyai latar belakang dan kebiasaan yang berbeda, yakni terdapat perbedaan 'cara' dalam memenuhi hajat hidup, sedangkan maksud dan tujuan komunitas itu harus sama. Karena itu dibutuhkan kesamaan cara untuk memenuhi permintaan, kebutuhan, atau keinginan bersama, sehingga setiap anggota merasa terpenuhi/terwakili hajatnya oleh kredibilitas dan kemampuan pemimpin-nya.
Salah kaprah jika pemimpin hanya dimaknai 'pemerintah', yakni yang selalu tunjuk sana-tunjuk sini dan hanya di 'depan'; terlebih dengan perkembangan kiwari yang di-endorse gawai IT, sehingga melahirkan pemimpin artifisal. Sebutlah besar di dunia maya, tapi kecil di dunia nyata; wah di televisi, tapi kumuh di bumi.
Justru menjadi miris dengan wacana dan aksi 'e-gov', one touch easy, atau pelayanan satu atap apabila hanya dituntun oleh software atau robot karena bisa seketika oleh orang pinter-keblinger (hacker) diretas, apalagi oleh orang 'vested interest' pasti di-obok-obok.
Dinamika lain sedikit menenteramkan hati, di banyak pelosok daerah, diselenggarakan pemilu dan langsung secara swakarsa untuk memilih ketua RT dan RW-nya. Namun kemudian, muncul kesan 'pesta' karena sistem demokrasi 'menyuruh' masyarakat untuk menyuarakan suaranya secara mandiri dan 'berpesta demokrasi' yang mewujud dengan hura-hura dan pemborosan.
Pemilu ketua RT, bolehlah dianggap suci interes dengan biaya tak seberapa. Tetapi mulai level RW hingga seterusnya (pileg, pilkada, atau pilpres), pesta demokrasi ekuivalen dengan kerja provokasi berbiaya jorjoran.
Kekhawatiran ini bisa jadi faktor 'gagal paham' terhadap musyawarah yang tercantum pada sila ke-4 Pancasila. Padahal sila ini pernah teruji-terpuji ruang dan waktu selama kita berbangsa dan bernegara. Apakah sistem musyawarah mengalami mati suri sejak Era Reformasi bergulir? Segera reformis menyergah, memang era sebelumnya sudah melaksanakan sistem musyawarah secara benar?
Yang kentara sejak Era Reformasi yang didukung oleh keterbukaan informasi untuk publik itu adalah gap dan cost yang masif sekaligus permisif, sehingga mengganggu kehidupan berbangsa dan bernegara. Sungguh mudah menyulut friksi sekaligus sungguh cepat untuk taken for granted jika ada kompensasi ('uang diam'), padahal korban fisik dan mental itu tak terhitung alias priceless!
Di sinilah pentingnya pemimpin sinkron dengan memilih pemimpin yang efektif-efisien. Karena secara ekonomi-politis tentu hanya mengeluarkan biaya (cost) yang kecil dan tidak akan mengundang kesenjangan (gap) antar-interes yang masif-permisif. Memilah-memilih pemimpin yang gini tentu sulit seperti mencari jarum di tumpukan jerami.
Memang menjadi vicious circle. Di satu sisi, kinerja politik kita ingin efektif-efisien dengan indikator dinamis dan dewasa. Namun di sisi lain, kita terkungkung oleh variabel finansial dan genealogis. Kedua variabel ini warisan feodalisme yang direkayasa imperialis (Belanda). Sepertinya, kita akan sulit dewasa dalam berpolitik (Misal: satu periode untuk setiap jabatan publik, hatta untuk jabatan ormas sekalipun).
Padahal, mari saling ingatkan, politik itu dakwah kok dengan kata kunci 'proselytize'. Secara individual hanya dengan silaturahmi (shilaaturrahiim) dan secara komunal hanya dengan musyawarah; tentu sangat menekan gap dan cost. Eh, tren anjangsana komunal (antar-parpol) adalah bargaining dalam arti bagi-bagi 'jatah'; maka kasih sayang dan keterwakilan nonsens!
