Semua berpulang pada rakyat itulah inti demokrasi ala reformasi 1998 di republik ini.
Terlepas banyak pj menjelang pemilu 2024 dan Pejabat definitif yang seharusnya  menyejukkan jelang pemilu 2024 kelak.
Lihatlah PJS Gubernur DKI lho kok aneh pejabat PLT (sementara) kok bisa buat keputusan yang diduga untuk "habisi"pemgikut Gubernur Anies dulu.
Lihat juga kebijakan penggusuran SDN  Pondok cina yang dilakukan walikota Depok untuk konon mau dibuat tempat  ibadah (masjid)karena dilawan wali murid sehingga dibatalkan juga akhirnya kebijakan penggusuran ini.
Kedua contoh ambigiu pejabat dan plt itu bisa jadi pelajaran kita bersama kelak untuk memilih Calon pimpinan (Capin) dan  Calon walil  (Cakil) kita kelak di 2024.
Jangan lupa kita harus tahu partai mereka yang mengusung mereka kelak sebagai Capin dan Cakil  yang bisa jadi bila kelak kita bisa "mengadili" partai tertentu karena kebijakan Capin dan Cakil kita merugikan kita sebagai rakyat.
Lihat trak record dan rekam jejak partai pengusung  bisa jadi jangan asal pilih merah gantikan taglin #gantipresiden 2024 kelak.
Sudah jadi pengalaman ketika biru dua kali jadi pemimpin menjadi pengalaman tersendiri.
Waktu menjadikan kita harus dewasa diakhir dan jelang pemilu 2024 kelak jangan jadi kebiasaan kebijakan kontrovesial  seperti PJS gubernur DKI dan juga Walikota Depok.
Karena ujungnya adalah bagaimana nanti kita bersikap untuk pilih Cakil dan Capin yang terbaik dan lihat trakrecord dan portopolia dari  cakil kita kelak.
Jangan lupa jari kita adalah vonis terbaijark capin dan cakil kita di 2024 kelak.
