Mohon tunggu...
Sayyid Jumianto
Sayyid Jumianto Mohon Tunggu... Guru - Menjadi orang biasa yang menulis
Akun Diblokir

Akun ini diblokir karena melanggar Syarat dan Ketentuan Kompasiana.
Untuk informasi lebih lanjut Anda dapat menghubungi kami melalui fitur bantuan.

Menulis untuk perubahan yang lebih baik

Selanjutnya

Tutup

Politik

"Kartu sakti BPJS kesehatan" kebijakan Tidak Populer Untuk Rakyat

21 Februari 2022   11:55 Diperbarui: 21 Februari 2022   11:57 225
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Kartu sakti "BPJS Kesehatan kebijakan tidak populer

"Tingkat kepercayaan atas pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin  mencapai 75% (litbang Kompas 21/02/2022)"

Sungguh instruksi presiden untuk menggunakan kartu BPJS kesehatan untuk transaksi keuangan jual beli tanah. Langkah "pemaksaan " untuk menyadarkan kita terhadap asuransi kesehatan dan perlindungan kesehatan ini.

Setelah gaduh tentang umur 56 tahun sebagai syarat  penerima manfaat JHT yang sedikit gaduh dan tetap  diputuskan oleh sang menaker sekarang kado awal tahun ini adalah penggunaan kartu sakti BPJS kesehatan untuk urusan dengan pemerintah.

Ketujuh itu diantaranya pengurusan tanah, pembuatan SKCK, pembuatan dan perpanjangan SIM, pengurusan petani dan nelayan yang berhubungan dengan pemerintah dan sebagainya.

Sungguh kebijakan tidak populer dan populis setelah horeg harga minyak goreng sawit yang dibiarkan ikuta harga dunia (demi devisa tentunya) operasi pasar Migor yang belum sesuai harga ekonomi tertinggi di dalam negeri Rp. 14.000/liter.

Berbanding terbalik dengan penetapan calon IKN dan pembuatan sirkuit Mandalika tampaknya kebijakan orde infrastruktur semakin nyata lupa jeritan rakyat kecil.

Sebab kebijakan non populer dan non populis ini sekarang juga berimbas dengan harga kedelai impor dari  Rp 6.000 menjadi Rp.11.00 am sungguh sedikit banyak memukul industri rakyat sendiri.

Aji mumpung

Tampaknya tingkat kepercayaan terhadap penguasa saat ini dimanfaatkan betul para pengusaha yang dekat dan dapat fasilitas negara untuk menaikan harga jual produknya dan tidak patuh pada aturan pemerintah saat ini lihatlah pengusaha minyak goreng yang berani melawan dan bahkan "ndelekne",menyimpan di gudang tunggu harga mahal di keluarkan.

Semoga analisa saya salah tetapi mengapa harus "dikorbankan wong cilik?"

Pertanyaan wagu dan lugu saya kok nganti semono tegele pemerintah saat ini. Karena tomboknya yang banyak karena pandemi covid 19 ini bisa jadi penekan BPJS kesehatan ini untuk tekankan "kesehatan itu penting"kepada rakyat ini.

Sunggguh benar adanya seperti kebijakan kartu pra kerja yang ternyata "mafia kartu" yang untung itu sebenarnya bisa jadi pengalaman bagi pemerintah dan inilah tampaknya Kartu BPJS.kesehatan dijadikan kartu sakti untuk manfaat langsung bagi rakyatnya. Walau pemaksaan itu sebuah kebijakan tidak populer tetap berlaku besok mulai 1 maret 20222. Mari yang sabar ya boss

#Sayyidj

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun