Kartu sakti "BPJS Kesehatan kebijakan tidak populer
"Tingkat kepercayaan atas pemerintahan Jokowi dan Ma'ruf Amin  mencapai 75% (litbang Kompas 21/02/2022)"
Sungguh instruksi presiden untuk menggunakan kartu BPJS kesehatan untuk transaksi keuangan jual beli tanah. Langkah "pemaksaan " untuk menyadarkan kita terhadap asuransi kesehatan dan perlindungan kesehatan ini.
Setelah gaduh tentang umur 56 tahun sebagai syarat  penerima manfaat JHT yang sedikit gaduh dan tetap  diputuskan oleh sang menaker sekarang kado awal tahun ini adalah penggunaan kartu sakti BPJS kesehatan untuk urusan dengan pemerintah.
Ketujuh itu diantaranya pengurusan tanah, pembuatan SKCK, pembuatan dan perpanjangan SIM, pengurusan petani dan nelayan yang berhubungan dengan pemerintah dan sebagainya.
Sungguh kebijakan tidak populer dan populis setelah horeg harga minyak goreng sawit yang dibiarkan ikuta harga dunia (demi devisa tentunya) operasi pasar Migor yang belum sesuai harga ekonomi tertinggi di dalam negeri Rp. 14.000/liter.
Berbanding terbalik dengan penetapan calon IKN dan pembuatan sirkuit Mandalika tampaknya kebijakan orde infrastruktur semakin nyata lupa jeritan rakyat kecil.
Sebab kebijakan non populer dan non populis ini sekarang juga berimbas dengan harga kedelai impor dari  Rp 6.000 menjadi Rp.11.00 am sungguh sedikit banyak memukul industri rakyat sendiri.
Aji mumpung
Tampaknya tingkat kepercayaan terhadap penguasa saat ini dimanfaatkan betul para pengusaha yang dekat dan dapat fasilitas negara untuk menaikan harga jual produknya dan tidak patuh pada aturan pemerintah saat ini lihatlah pengusaha minyak goreng yang berani melawan dan bahkan "ndelekne",menyimpan di gudang tunggu harga mahal di keluarkan.
Semoga analisa saya salah tetapi mengapa harus "dikorbankan wong cilik?"
