Koruptor bansos covid 19 kok cuma dihukum 12 tahun?
Sayyid jumianto
Sungguh vonis terhadap mantan menteri JB yang belum bisa puaskan publik. Orang masih bertanya alasan tidak dihukum matinya mantan menteri Jokowi ini tersebut.
Padahal jelas selama Darurat covid 19 ini ranah hukum sebagai pertimbangan keadilan ditegakkan demi ketertiban hukum bersama.
 Hukuman sebelas tahun adalah hukuman nanggung ditambah satu tahun dan denda lima puluhan juta dan kembalikan hasil koruspsi serta tidak boleh berpolitik empat tahun belum juga lunaskan kepuasan publik terhadap penegakkan hukum di era presiden J.
 Sekali lagi benar adanya pedang hukum tajam ke bawah tumpul keatas bukan rahasia umum lagi.
12 tahun hampir mirip hukuman orang merampok dan menewaskan orang yang durampok, juga hampir sama dengan begal jalanan yang tewaskan orang yang dibegalnya.
 Mantan menteri JB mempunyai potensi lebih daripada begal atau rampok ini karena posisi sebagai mantan pejabat publik ternyata bisa lebih ringankan hukumannya(mati).Â
Beda kasus korupsi hambalang AU dan AS dihukum lebih dari sebelas tahun dan AS kemungkinan bebas tahun ini. Beda rezim beda cara penindakkannya.
Kepuasan publik
Semua orang tahu hukuman atas mantan menteri JB tentu tidak puaskan ranah publik.
 Tetapi orang yang tahu hukum sudah tahu penerapan hukum ini jumlah hukuman yang ganjil (12 tahun) seakan kita harus bisa kita cermati.
Mengapa, apa dan bagaimana dibalik semua ini  karena publik sudah tahu berapa duit yang masuk rekening pribadi JB yang juga seorang mantan bendahara parpol yang sekarang sedang berkuasa saat ini.
Bisa jadi ada missing link, kekuatan dibalik layar (untoucable)yang bisa pemgaruhi keputusam publik ini(bulying publik) pengaruhi hakim dan jaksa dalam keputusan ini adalah ranah psikologikal yang tidak tinemu nalar adanya (sepertinya kita bisa lihat maling ayam atau copet bisa ajukan keringanan ini bulyying public karena sudah di hadihai bogem mentah massa yang menakapnya?)
 Lupakah jaksa dan hakim bahwa banyak hati orang yang lebih tersakiti waktu bansos covid ini terkuak?
Analisa
Keputusan hakim dan jaksa atas korupsi mantan menteri JB bisa jadi dipengaruhi bukan saja bulyying publik lewat media massa juga bisa juga dipengaruhi dia mantan pejabat publik dan mantan sekertaris di sebuah partai penguasa saar ini.Â
Tetapi hati nurani jaksa dan hakim sebetulnya harus tahu faktor psikologi hukum dan kepuasan publik atas keputusan hukum ini.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H