Resensi (Review) Materi Modul 1 Pelatihan Dasar CPNS 2024

RESENSI (REVIEW) MATERI MODUL AGENDA I

 

Nama              : Alouisius Alan Sanjaya

Angkatan        : II

Kelompok       : 2

Modul 1 Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara

Wawasan Kebangsaan adalah Pandangan atau pemahaman yang dimiliki oleh suatu bangsa atau negara tentang identitas diri dan lingkungannya, yang berdasarkan pada nilai-nilai kebangsaan, Sejarah bangsa, serta masa depan suatu negara. Dalam modul ini terdapat Empat Konsesus Dasar Berbangsa dan Bernegara yakni:

• Pancasila
• Undang-Undang Dasar 1945
• Bhineka Tunggal Ika
• Negara Kesatuan Republik Indonesia

Tujuan dalam Modul 1 Wawasan Kebangsaan dan Nilai-Nilai Bela Negara adalah untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan kebangsaan tentang landasan kehidupan berbangsa dan bernegara, nilai-nilai dasar negara, penghormatan terhadap lambang-lambang negara, ketaatan kepada peraturan perundang-undangan, serta menjaga kerukukan dan kesatuan bangsa.

Permasalahan 

Konflik di era modern teknologi dan media social, begitu mudahnya memecah belah daripada mempersatukan. Informasi yang cepat dan tidak diketahui kebenarannya begitu cepat menyebar dapat menjadi sarana penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan propaganda yang mengancam persatuan bangsa. Penyebaran informasi yang tidak akurat atau provokatif dapat menimbulkan kebingungan dan perpecahan di masyarakat. Kurangnya literasi digital juga membuat masyarakat lebih mudah terpengaruh oleh ide-ide yang bertentangan dengan semangat bela negara.

Tantangan

            Menguatkan Lembaga-lembaga negara yang menangani penyebaran hoaks dan ujaran kebencian agar cepat mendeteksi dan melakukan penindakan cepat terhadap penyebaran hoaks dan ujaran kebencian yang terjadi dalam lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Menjaga keseimbangan antara penegakan hukum terhadap hoaks dan ujaran kebencian dengan perlindungan kebebasan berekspresi. Lembaga Negara harus berhati-hati agar tindakan melawan penyebaran hoaks tidak menimbulkan persepsi bahwa pemerintah memberangus hak masyarakat untuk menyampaikan pendapat.

Upaya

            Menghadapi masalah maraknya penyebaran hoaks dan ujaran kebencian memerlukan pendekatan yang terkoordinasi dan multidimensional. Pemerintah perlu meluncurkan program literasi digital secara luas untuk semua lapisan masyarakat, terutama di sekolah-sekolah dan institusi pendidikan. Literasi digital ini harus mencakup cara mengenali hoaks, memverifikasi informasi, dan memahami dampak negatif dari menyebarkan informasi palsu atau ujaran kebencian. Pemerintah perlu membangun kemitraan yang lebih kuat dengan perusahaan teknologi global seperti Facebook, Twitter, YouTube, dan WhatsApp. Platform ini harus diminta untuk lebih proaktif dalam mengawasi dan memoderasi konten berbahaya, serta menyediakan mekanisme pelaporan yang mudah digunakan oleh pengguna. Pemerintah dan sektor teknologi harus mengembangkan sistem berbasis kecerdasan buatan untuk memantau dan menganalisis penyebaran informasi di dunia maya. AI dapat membantu mengidentifikasi pola penyebaran hoaks serta sumber-sumber utama yang menyebarkan konten berbahaya.

Modul 1 Analisis Isu Kontemporer

           

Proses untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengevaluasi permasalahan atau topik yang relevan dan berkembang dalam Masyarakat saat ini. Isu Kontemporer biasanya merujuk pada masalah-masalah social, politik, ekonomi, budaya, teknologi, lingkungan dan masalah lainnya yang terjadi di era modern saat ini. Analisis ini penting untuk memahami dinamika perkembangan dunia dan memberikan dasar kuat bagi pengambilan Keputusan di berbagai bidang baik dalam pemeritahan, bisnis ataupun suatu organisasi.

Permasalahan

            Adapun permasalahan yang banyak terjadi saat ini yakni:

• Permasalahan Korupsi dan Reformasi Birokrasi
• Permasalahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan
• Permasalahan Krisis Pendidikan dan SDM
• Permasalahan Ketimpangan Sosial dan Ekonomi
• Permasalahan Transformasi Digital dan Ketimpangan Teknologi

Tantangan

            Adapun tantangan yang harus dihadapi terkait permasalahan yang terjadi saat ini:

• Korupsi dan Reformasi Birokrasi : Korupsi telah menjadi budaya yang sulit diberantas di berbagai level pemerintahan dan birokrasi. Implementasi reformasi birokrasi, termasuk penyederhanaan prosedur dan penguatan transparansi masih berjalan lambat.
• Iklim dan Kerusakan Lingkungan : Banyak Masyarakat dan Perusahaan yang belum sepenuhnya sadar atau berkomitmen untuk menjalankan praktik berkelanjutan dalam melindungi lingkungan. Banjir, tanah longsor dan cuaca ekstrem yang lebih sering terjadi akibat perubahan iklim menambah beban bagi infrastruktur ataupun Masyarakat.
• Krisis Pendidikan dan SDM : Terbatasnya akses Pendidikan anak di daerah terpencil atau keluarga miskin tidak dapat mengakses Pendidikan yang layak karena factor ekonomi dan geografis. Hal ini juga disebabkan karena Pendidikan di Indonesia masih terkonsentrasi pada kota kota besar.
• Ketimpangan Sosial dan Ekonomi : Banyak kelompok masyarakat yang masih terjebak dalam kondisi ini, ketimpangan tersebut bisa dirasakan di kota kota besar di Indonesia. Kemiskinan yang begitu structural sehingga begitu susah untuk meningkatkan taraf hidup yang layak. Belum meratanya akses terhadap Pendidikan, Kesehatan, dan Lapangan kerja yang tersedia.
• Transformasi Digital dan Ketimpangan Teknologi : Akses Internet yang tidak merata terutama daerah daerah terpencil yang ada di Indonesia sehingga memperparah kesenjangan digital dan teknologi. Maraknya serangan siber terhadap pemerintah juga menunjukan lemahnya keamanan siber yang ada di Indonesia.

Upaya 

            Terkait masalah ini, Adapun upaya yang tepat untuk menangani masalah ini adalah:

• Korupsi dan Reformasi Birokrasi : Memperkuat Lembaga Antikorupsi, memberikan dukungan penuh terhadap Lembaga tersebut untuk mengatasi maupun mencegah masalah korupsi tersebut. Melakukan reformasi system rekrutmen pegawai negeri sipil agar berbasis meritokrasi dan menyeleksi pejabat yang berintegritas tinggi.
• Perubahan Iklim dan Kerusakan Lingkungan : Penegakan Hukum Lingkungan yang ketat terhadap masyarakat atau Perusahaan yang melakukan pengrusakan lingkungan. Mendorong Program-program penghijauan lingkungan dan rehabilitasi hutan dan lahan yang terdegradasi.
• Krisis Pendidikan dan SDM : Meningkatkan pelatihan bagi para tenaga pendidik agar lebih kompeten dalam meningkatkan mutu Pendidikan di Indonesia. Membangun sekolah-sekolah berkualitas di daerah-daerah terpencil.
• Ketimpangan Sosial dan Ekonomi : Memperbaiki system distribusi bantuan social agar lebih tepat sasaran. Mendorong investasi dan Pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang tertinggal agar tercipta lapangan pekerjaan yang baru.
• Transformasi Digital dan Ketimpangan Teknologi : Meningkatkan Kapasitas keamanan siber di sektor public dan swasta untuk melindungi data masyarakat dan mencegah serangan siber. Mempercepat pembangunan infrastruktur internet, terutama di daerah-daerah terpencil dan pelosok, untuk memastikan akses internet yang merata.

Modul 1 Kesiapsiagaan Bela Negara

 

            Kesiapsiagaan Bela Negara yakni Upaya dan Tindakan proaktif tiap warga negara dalam hal ini Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dalam berbagai bentuk pemahaman konsep yang disertai Latihan dan aktivitas baik fisik maupun mental untuk mendukung pencapaian tujuan dari Bela Negara dalam mengisi dan melanjutkan cita-cita bangsa. Kesiapsiagaan bela negara tidak hanya terbatas pada aspek militer, tetapi mencakup berbagai aspek kehidupan seperti social, politik, ekonomi dan budaya.

Permasalahan

            Permasalahan yang terjadi yakni Kurangnya kurikulum dan program pendidikan yang memadai tentang bela negara di sekolah ataupun pendidikan tinggi. Kemudian keterbatasan kapasitas dan pelatihan tidak semua ASN mendapatkan pelatihan dan keterampilan yang memadai dalam hal keamanan dan pertahanan sosial.

Tantangan

            Tantangan yang perlu dihadapi Indonesia dari permasalahan kesiapsiagaan bela negara tersebut yakni, Kurikulum pendidikan yang kurang mengintegrasikan nilai-nilai bela negara menyebabkan generasi muda kurang siap dan tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai tanggung jawab sebagai warga negara. Kemudian Menjaga Displin dan etika dalam nilai nilai bela negara para ASN, untuk memastikan kesiapsiagaan yang optimal.

Upaya

            Adapun upaya yang dapat diberikan untuk menangani masalah ini yakni, Kolaborasi Antar Lembaga Negara. Mendorong sinergi antara pemerintah, TNI dan Polri untuk memberikan pelatihan dan simulasi yang tepat kepada ASN, sehingga menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran tentang pentingnya bela negara. Kemudian mengalokasikan anggaran dan sumber daya yang cukup untuk kegiatan bela negara tersebut.