Mohon tunggu...
Alna Feradika
Alna Feradika Mohon Tunggu... Mahasiswa - FKM UNMUHA

Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Aceh, Banda Aceh

Selanjutnya

Tutup

Healthy

Kebijakan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)

4 April 2022   06:33 Diperbarui: 4 April 2022   06:47 2543
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Kesehatan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Schantalao

Kebijakan alokasi sumber daya KIA pemerintah pusat tidak bertujuan untuk meningkatkan rasa memiliki pemerintah lokal.kebijakan yang berlaku tidak cukup kuat untuk memaksimalkan dampak positif yang diharapkan dari kebijakan desentralisasi. 

Sebagai dampaknya,anggaran pemerintah daerah untuk KIA terbatas,hal ini menjadi situasi yang rawan ,program KIA Indonesia  mengadalkan sumber daya keuangan tunggal dari  pemerintah pusat dengan sumber daya yang tidak dapat diandalkan dan penyaluran dana yang rentan.akhirnya pelaksana di daerah yang seharusnya bertanggungjawab atas kebijakan lokal dan implementasinya menjadi tidak cukup aktif untuk program KIA.

Secara kontekstual terlihat bahwa kebijakan di sector kesehatan belum banyak dipergunakan untuk kepentingan pelaksanaan kebijakan KIA. Isu program KIA belum diperhatikan di daerah khususnya di kabupaten. Pemerintah pusat sudah mempunyai perhatian besar untuk KIA namun tidak mampu mengajak pemerintah provinsi dan kabupaten untuk memperhatikannya .di berbagai daerah anggaran untuk KIA masih rendah . kebijakan KIA terlihat hanya satu diseluruh Indonesia. Ini merupakan permasalahan-permasalahan yang sangat besar untuk berproses dalam menurunkan kasus KIA di dalam negri ini.

Ada berbagai pertanyaan yang timbul akibat permasalah KIA yang belum dapat terselesaikan. Mengapa berbagai kebijakan dan intervensi program KIA yang sudah menggunakan dana besar selama puluhan tahun ini belum berjalan dengan baik di Indonesia.dimana letak permasalahan dalam penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program intervensi saat ini apakah tidak tepat dan bagaimana usulan kebijakan mendatang dan strategi intervensi KIA dimasa mendatang.

Itulah hal-hal yang harus digarisbawahi untuk dapat menemukan jalan keluar dalam persoalan KIA. Kebijakan monitoring dan evaluasi program KIA mungkin belum maksimal dijalankan .padahal kunci keberhasilan program berada pada monitoring dan evaluasi program dan pelaksanaan kebijakan.

Visi dan misi yang diciptakan sudah sangat baik seperti memastikan bahwa semua ibu mengalami kehamilan dan persalinan yang aman dan melahirkan bayi yang sehat,Mengurangi morbiditas dan mortalitas ibu dan bayi yang baru lahir melalui perbaikan sistem kesehatan untuk menjamin akses kepada intervensi dengan biaya-efektif dan berkualitas,memberdayakan ibu-ibu,keluarga dan masyarakat dan mempromosikan kesehatan ibu dan bayi baru lahir sebagai prioritas nasional.

Strategi utama yang diimplementasikan meliputi meningkatkan akses dan jangkauan layanan kesehatan ibu dan neonatal yang berkualitas,Membangun kemitraan yang efektif melalui kerjasama antar program dana ntar sector dan koordinasi yang lebih baik,Meningkatkan pemberdayaan wanita dan keluarga melalui peningkatan pengetahuan untuk menjamin perilaku yang sehat dan memanfaatkan layanan untuk ibu dan bayi baru lahir dan mendorong keterlibatan masyarakat dalam penyediaan dan pemanfaatan layanan kesehatan ibu dan neonatal.

Di pemerintah pusat ,kekuatan kebijakan KIA sangat jelas .program KIA dibahas dengan baik di tindakan-tindakan kesehatan,rencana jangka menengah dan jangka panjang pemerintahan,Kebijakan Bappenas dan dokumen rencana strategis kementrian kesehatan. Di sisi lai, kelemahan kebijakan utama nasional juga jelas.

Tidak ada rencana pendanaan KIA berdasarkan intervensi efektif dalam implementasi kebijakan ,sebagai hasilnya implementasi kebijakan menjadi tidak efektif. Dibandingkan dengan kebijakan mengenai kesehatan ibu, Kebijakan untuk kesehatan anak relative tidak kuat. Kebijakan KIA adalah program yang sangat kuat dilevel pemerintah pusat tetapi bukan termasuk yang penting di level pemerintah daerah,maka inilah yang perlu diperbaiki di tingkat daerah supaya program KIA dapat terselesaikan dengan sama-sama melakukan upaya-upaya baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Healthy Selengkapnya
Lihat Healthy Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun