Ancaman Konflik di Laut China Selatan terhadap Kedaulatan Indonesia

Presiden Joko Widodo pun berusaha mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Ketika menyampaikan pidato perdana usai dilantik sebagai Presiden di Gedung MPR pada Senin (20/10/2014), Jokowi mengatakan ingin mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. "Samudera, laut, selat, dan teluk adalah masa depan peradaban kita," katanya.

Menurut mantan Walikota Solo itu, bangsa Indonesia sudah cukup lama memunggungi laut, memunggungi samudera, selat, dan teluk. Ia menyatakan akan mengembalikan kejayaan Indonesia di laut dan samudera. "Sehingga 'jalesveva jayamahe', di laut kita jaya, sebagai semboyan nenek moyang kita di masa lalu kembali membahana."

Jokowi membuktikan komitmennya mengembalikan Indonesia sebagai negara maritim. Hal ini terjadi saat kapal pencari ikan dan coast guard China masuk ke wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Indonesia tidak hanya menggunakan jalur diplomasi dengan melayangkan nota protes terhadap China melalui Duta Besar mereka di Jakarta, melainkan juga menangkap sejumlah kapal nelayan China.

Gesekan antara China dan Indonesia di Perairan Natuna, memang sudah cukup sering terjadi. Satuan TNI AL bahkan pernah menembak kapal ikan milik nelayan China, Han Tan Cou, yang memicu protes dari Pemerintahan China. Menurut mereka, kawasan itu merupakan zona penangkapan ikan tradisional nelayan China. Indonesia tentu saja tidak dapat menerima klaim sepihak tersebut. Hal ini ditunjukkan Presiden Jokowi dengan menggelar rapat di atas KRI Imam Bonjol-383 yang melepaskan tembakan ke Han Tan Cou, demi menunjukkan bahwa Indonesia peduli pada kedaulatan negara.

Indonesia Harus Bersiap

Apa yang terjadi di Laut China Selatan belakangan ini tidak boleh diabaikan oleh Indonesia. Jika konflik terbuka pecah di Laut China Selatan, melibatkan China berhadapan dengan sekutu Amerika di kawasan Asia Pasifik, seperti Filipina, Indonesia ikut merasakan dampaknya. 

Belakangan ini, China memang cukup serius menasbihkan diri sebagai pemain kunci di kawasan Laut China Selatan, terutama melalui konsep nine-dash line yang membuat beberapa negara seperti Vietnam, Filipina dan Indonesia meradang. Demi menunjukkan superioritasnya, China bahkan mengembangkan program nuklir di Laut China Selatan, yang memancing ketegangan dan memicu eskalasi konflik di kawasan.

Soal pengembangan program nuklir China ini terungkap dari laporan Komandan Indo-Pasifik militer Amerika Serikat, Adm John Aquilino, awal Mei lalu. Menurut laporan itu, China tengah mengembangkan reaktor nuklir mengapung sebagai sumber energi dari fasilitas militer di kawasan Laut China Selatan. Seperti kita tahu, pengembangan nuklir tentu saja memiliki maksud tertentu, salah satunya sinyal siap untuk berperang. 

Pengembangan program nuklir China di Laut China Selatan merupakan alarm yang berbunyi keras bagi Indonesia. Indonesia tentu saja tidak boleh berdiam diri. Sebab, ini merupakan ancaman yang nyata bagi kedaulatan Indonesia, terutama jika menengok ke belakang, terkait sejumlah insiden yang melibatkan kapal nelayan dan coast guard China yang masuk ke perairan Indonesia.

Indonesia perlu bersiap dengan meningkatkan kemampuan alat utama sistem persenjataan (alutsista) untuk matra laut dan udara kita. Sudah saatnya negeri ini lebih fokus memperkuat angkatan laut dan udara. Soalnya, ke depan ancaman lebih banyak datang dari laut dan udara. Indonesia perlu menunjukkan bahwa di laut (dan juga udara) kita jaya! []