Tak heran jika beberapa pakar politik memplesetkan Partai Politik menjadi Partai Rental Politik. Hal ini misal pernah disebut oleh Pakar Politik Chusnul Mariyah, klik disini.
Kesemua itu mengarahkan kita pada kesimpulan bahwa senjata pamungkas untuk mengendalikan, menciutkan jumlah Parpol, sedemikian rupa sehingga bergerak ke posisi jumlah ideal dua atau tiga Parpol saja, adalah dengan cara menghilangkan economic rents "sewa perahu" termaksud. Ini merupakan motivasi utama menjamurnya jumlah Parpol menjelang setiap siklus pemilihan umum. Pandangan Kang Mizan ini konsisten dengan pandangan Prof Vedi Hadiz yang menyatakan bahwa tidak ada Parpol di Indonesia yang berjuang untuk penegakan HAM dan demokrasi. Mindset Parpol itu dengan demikian adalah tidak lain dan tidak bukan economic rents.
Bagaimana caranya? Gampang dan sangat sederhana. Namun, jangan pernah mengikuti mindset sesat Hakim Konstitusi yang diluar akal sehat. Mindset Hakim Konstitusi untuk penciutan jumlah Parpol itu adalah dengan mempertahankan persyaratan ambang batas pengusungan calon presiden/wakil presiden seperti yang ditulis pada pasal 222 UU Pemilu tahun 2017 juncto UU Pemilu tahun 2008.
Bukti nyata memperlihatkan jumlah Parpol peserta Pemilu sejak tahun 2009 terus bertambah dan seperti sudah dijelaskan jika Pemilu 2019 diikuti oleh 16 Parpol, maka Pemilu 2024 hampir pasti akan diikuti oleh lebih dari 20 Parpol!
Hakim Konstitusi yang mulia apa arti frasa law by experience yang berulang kali yang mulia ucapkan. Experience, pengalaman panjang, sepanjang era Reformasi sejak 2004, jumlah Parpol peserta Pemilu bukan saja tidak berkurang tetapi sebaliknya terus meningkat dengan cepatnya. Experience secara gamblang memperlihatkan bahwa norma ambang batas termaksud tidak efektif sama sekali.
Sebaliknya, economic rents itu akan lenyap, sehingga jumlah Parpol akan menciut secara alamiah dan bergerak ke posisi dua atau tiga Parpol saja, jika bisnia proses penetapan calon presiden/wakil presiden dilakukan secara demokratis bersendikan pilar inklusivitas, transparans dan terbuka. Intinya, para petingi Parpol dilarang menolak siapa saja berminat untuk maju sebagai kandidat Capres/Cawapres. Keputusan menolak atau menerima ada diseluruh anggota Parpol dan dilaksanakan dengan bisnis proses yang transparan dan terbuka, yang dapat dibuktikan oleh siapa saja.
Hakim Konstitusi cukup memberikan penjelasan bahwa norma frasa demokratis dan terbuka yang tertuang pada Pasal 223 UU Pemilu tahun 2017 harus dibaca sebagai "demokratis dan terbuka yang menjunjung tinggi prinsip inklusivitas, transparans, dan terbuka." Lebih tegas dan sangat diharapkan jika Hakim Konstitusi juga menyatakan bahwa praktek Hak Prerogatif Ketum Parpol untuk menunjuk Capres/Cawapres yang sudah berlangsung sepanjang Era Reformasi sejauh ini adalah pembangkangan semangat kedaulatan rakyat yang tertuang dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.
Hayu bersuaralah. Speak Up Indonesia. Saya Panca Sila. NKRI Harga Mati!
Yes We Can.... Bersama kita bisa.
Kontak: kangmizan53@gmail.com
