Dengan demikian, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat berada dalam posisi kebingungan untuk untuk memberikan bantuan yang tepat sasaran pada puluhan juta pengangguran dan kemiskinan massal akibat wabah Korona ini yang sudah berlangsung hampir tiga bulan ini. Ini menjadi tambah rumit karena orang-orang memerlukan Bansos ini sangat banyak
Sebetulnya kita memaklumi bahwa dalam keadaan yang genting seperti ini pemerintah di banyak negara juga tidak berdaya. Mereka tidak memiliki sumber-sumber langkah yang khusus untuk menyelesaikan suatu kegentingan tertentu yang datang secara tiba-tiba dan tidak diantisipasi terlebih dahulu. Namun, sebagian menyelesaikannya dengan melakukan sayembara secara terbuka.Â
Misal, sayembara untuk menangkap kriminal hidup atau mati dengan imbalan uang yang sangat besar. Ingat poster Wanted dalam film-film koboi misalnya. Indonesia juga baru saja mengadakan sayembara design ibu kota negara (IKN) di Kalimantan Timur.
Momentum Perbaikan Grand Desin Bansos Tepat Sasaran
Ngawurnya bantuan sosial pemerintah yang merupakan masalah Jadul perlu diakhiri. Penyakit kronis ini yanga sudah ada sejak Indonesia merdeka berlanjut ke era-era berikutnya hingga era reformasi saat ini perlu diakhiri dalam momentum Pandemi Corona saat ini.
Untuk itu, simple saja sebetulnya, secara teknis dan tidak ada konflik kepentingan, luncurkan saja sayembara penyaluran Bansos yang tepat sasaran. Gunakan saja secuil dari anggaran Rp105 riliun Bansos Covid-19 untuk para pemenang sayembara ini.Penulis yakin, minat akan sayembara ini akan membludak dan hasil yang memuaskan akan didapat dalam waktu kurang dari dua minggu.
Terus Berlanjutnya Bansos Yang Tidak Tepat Sasaran
Perlu kita ketahui bahwa dalam kondisi data yang amburadul tersebut, pemerintah sudah mengucurkan dana sebesar Rp52,21 triliun untuk program bantuan sosial (bansos) selama masa pandemi covid-19. Hingga 8 Mei 2020, realisasi penyaluran PKH sebesar Rp16,57 triliun dan penyaluran program sembako Rp14,45 triliun. Selain itu ada Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) sebesar Rp21,19 triliun yang bersumber dari Dana Desa.
Jelas ini hanya menggunakan DTKS. Peluang yang itu lagi yang itu lagi yang tidak kebagian hampir pasti terulang dan terulang kembali. Â Kapan ya Presiden Jokowi mendengarkan (kembali) suara kita dan segera beralihke gaya strong leadership.
