Ngawurnya bantuan sosial pemerintah itu masalah Jadul. Sudah ada sejak Indonesia merdeka berlanjut ke era-era berikutnya hingga era reformasi saat ini.
Kesalahan Yang Dibiarkan Berlarut-larut
Namun, itu hanya seperti riak di telaga yang luas dan segera lenyap begitu saja. Beriak kembali dan kemudian hilang begitu saja. Demikian seterusnya bergulir dalam siklus Pilpres yang satu ke Pilpres yang lain.
Penerima Bansos yang orang itu lagi orang itu lagi terus berlanjut. Orang miskin yang merasa tidak berdaya untuk mendapatkan Bansos ya berdiam diri karena masih dapat makan seadanya. Kementerian sosial merasa sudah melaksanakan tugasnya dan bisa sosialisasi sana sini dengan sumringah. Pemerintah daerah juga terus bersuara bahwa mereka sudah melaksanakan program Pro Poor dengan baik.
Ironisnya banyak pejabat pemerintah yang terjerat kasus hukum Bansos. Namun, diyakini bahwa sangat banyak yang lolos dari jeratan hukum.Â
Window Dressing Data Kemiskinan
The show must go on. Pemerintah setiap tahun terus melansir angka-angka kemiskinan. Pemerintah juga dari tahun ke tahun melansir berbagai program bantuan sosial mulai dari PKH, BPNT, Bos, dan lain sebagainya.
Itu merupakan rutinitas pemerintah untuk mengklaim keberhasilan pembangunan dengan memperlihatkan kurva kemiskinan yang terus menurun dari tahun ke tahun. Publik menyikapinya seperti alunan tembang pengantar bobo. Mayoritas kita cuek dengan angka kemiskinan BPS ini.Â
Sengkarut Bansos ditengah Wabah Virus Corona
Badai pandemi korana menghantam Indonesia. Angka kasus positif dan kematian relatif tidak begitu meresahkan. Namun, jumlah pengangguran dan kemiskinan massal terdengar seperti gempa dengan amplitudo lebih dari 6.0 skala Richter. Gema rintihan puluhan juta orang-orang yang membutuhkan penyambung hidup menggoyahkan sendi-sendi politik dan pemerintahan.Â
Pemerintah, Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten kota panik. Bansos dalam berbagai bentuk dikucurkan. Namun, orang yang menerima yang itu lagi dan yang itu lagi, pada umumnya. Orang-orang miskin baru  bernasib sama dengan orang miskin lama yang sudah sejak dahulu terlewatkan sebagian angkat suara dengan keras. Namun, tanggapan dari pemerintah hanya sayup-sayup saja