Mas Jokowi, Hentikan Program Kartu Prakerja!

Belum Jelasnya Narasi Prioritas Presiden Jokowi
Jokowi: Kartu Prakerja Diprioritaskan untuk masyarakat yang dirumahkan atau pun mengalami pemutusan hubungan kerja ( PHK). Ini diucapkan Beliau berulang kali sejak bulan Maret yang lalu. Terakhir ini diucapkan Presiden Jokowi pada acara Teleconference pada tanggal 30 April yang lalu.

Namun, belum ada kejelasan apa yang dimaksud dengan "prioritas" tersebut. Misal, orang-orang Bang Anies, maksudnya pekerja di wilayah DKI Jakarta yang apes karena di PHK atau dirumahkan, saat ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Kartu Prakerja melalui jalur prioritas. Aspirasi ini disampaikan oleh Kepala Disnakertrans Pemda DKI Jakarta, Andri Yansyah, Rabu, 6 Mei 2020.

Ilustrasi PHK dan Dirumahkan ketika Pandemi Corona Menyerbu DKI Jakarta | Tempo.co

Kasus DKI Jakarta
Menurut Bang Andri, DKI sudah melayangkan surat ke  Menko Perekonomian dan Kementerian Ketenangakerjaan agar para pekerja DKI termaksud segera mendapatkan atau masuk dalam program Kartu Prakerja, yang dalam tahun 2020 disiapkan dengan anggaran APBN sebesar Rp20 triliun. Bang Andri juga mengatakan bahwa total karyawan yang dirumahkan dan terkena PHK karena COVID-19 di DKI Jakarta adalah 323.224 orang dari 39.664 perusahaan.

Kita belum tahu apa surat Gubernur DKI Jakarta ini segera akan mendapat jawaban dari Menko bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Atau, surat ini dimasukan dalam laci saja dan kurang lebih sama dengan aspirasi para kepala daerah yang lain.

Kasus Jawa Timur
Misalnya, jauh sebelum ini, 16 April, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mendorong para pekerja yang terdampak pandemi Corona Covid-19 untuk segera mengikuti program Kartu Prakerja. 

Dorongan Bu Khofifah ini antara lain didukung oleh data bahwa ada 20.036 pekerja yang dirumahkan dan 3.315 orang kena PHK hingga 11 April 2020 di Jawa Timur. Selain itu, di Jatim juga, terdapat 4.302 pekerja migran Indonesia (PMI) yang terdampak pandemi Corona ini seperti PHK dan gagal berangkat.

Usul yang lebih menggigit dilayangkan oleh Bupati Banyuwangi, Abdullah Azwar Anas.  Disini Mas Azwar mengusulkan agar seleksi penerimaan Kartu Prakerja diserahkan kepada gubernur di masing-masing provinsi. Misalnya, lanjut Anas, Jatim mendapat kuota sekian ratus ribu Kartu Pra-Kerja. Dengan demikian, kartu tersebut tinggal diserahkan ke Gubernur Khofifah untuk mengatur distribusinya ke 38 kabupaten/kota secara proporsional.

Sekarang asumsikan usulan ini disetujui oleh Pak Airlangga Hartarto. Katakan juga Bu Khofifah menetapkan Kabupaten Banyuwangi dapat kuota 1.000 kartu. 

Asumsikan juga, jumlah orang kena PHK dan dirumahkan akibat Covid-19 di Kabupaten Banyuwangi lebih dari 1,000 orang, misal dua lipatnya. Mungkin kita dapat tanyakan pada Pak Bupati Anas kira-kira bagaimana caranya untuk memilih 1.000 diantara 2.000 orang tersebut. 

Kuota Kartu Prakerja Per Provinsi. 
Gambar dibawah ini memperlihatkan ada TopThree provinsi penerima kuota Kartu Prakerja. Pertama, DKI Jakarta sebanyak 1.647.451 orang, Jawa Barat 937.511 orang, dan Jawa Timur sebanyak 503.281 orang. Kuota nasional, seluruh provinsi di Indonesia, adalah sebanyak 5.619.718 orang.

Rencana Distribusi Kuota Kartu Prakerja menurut Provinsi

Terlihat data PHK dan dirumahkan DKI Jakarta hanya 323.224 orang. Angka ini masih jauh dari kuota sebesar 1,6 juta tersebut. Pertanyaannya sekarang apakah seluruh 323.224 orang Bang Anies tersebut perlu diberikan Kartu Prakerja tersebut? Kenapa?

Dalam hal di DKI Jakarta banyak juga pekerja lain yang juga kena PHK dan dirumahkan, tetapi tidak ada dalam daftar Bang Andri diatas, apakah mereka juga perlu mendapat prioritas seperti yang dimaksud Pak Jokowi? Mereka itu mulai dari supir aplikasi, pekerja mal dan super market, supir Jaklingko, tenaga office boy dan cleaning service, dan lain sebagainya.

Hal yang serupa patut juga kita tanyakan untuk kasus Jawa Timur seperti tersebut diatas.

Slot 1 dan Slot 2
Hingga tanggal 1 Mei tadi, jumlah pendaftar sudah mencapai 8,2 juta orang. Dua gelombang (slot) seleksi sudah dilaksanakan yang pada slot pertama jumlah yang lulus 168.111 orang dan  288.154 orang yang lulus pada slot kedua.

Semangat keterbukaan informasi sebetulnya menghendaki agar nama dan alamat orang-orang tersebut dipublikasikan. Namun, jika ada pertimbangan bahwa ini rahasia negara, maka cukup diumumkan beberapa fitur umum seperti provinsi, umur, jenis kelamin, dan bidang pekerjaan sebelum di PHK atau dirumahkan. 

Penting juga dijelaskan bahwa apakah mereka itu pekerja dari sektor formal saja atau sudah termasuk sektor informal. Juga, sangat penting untuk dijelaskan unsur-unsur apa saja yang mendukung kelulusan mereka tersebut.

Selain itu, perlu dijelaskan sampai seberapa jauh evaluasi sudah dilakukan untuk 8,2 juta pelamar Kartu Prakerja hingga saat ini. 

Lolos Seleksi Tapi Gagal Ikut Pelatihan
Berdasarkan informasi yang penulis dapat akses, hingga pendaftaran gelambang kedua, sebetulnya ada 3,07 juta orang yang sudah lolos seleksi. Namun, jumlah yang berhasil ikut slot pelatihan 1 dan 2 baru 456.265 orang.

Penulis kira PMO tidak begitu sulit untuk menjelaskan kenapa baru sekitar 20% saja yang bisa ikut training dari jumlah 3,07 juta orang yang sudah lulus seleksi tersebut. Juga, entah pertimbangan apa yang menyebabkan PMO Kartu Prakerja enggan memberikan notifikasi pada semua 3,07 juta orang yang sudah lulus itu walaupun sebagian besar, 80%, belum berhasil ikut slot pelatihan 1 dan slot pelatihan 2.

Forum Satu Meja Kompas Tv

Malam Kamis yang lalu Forum Satu Meja Kompas Tv mengangkat tema Kartu Prakerja. Panelis virtual yang hadir mencakup Faisal Basri, Agustinus, Dony Gahral Adian, dari Apindo, dan seorang anggota DPR RI. 

Kepiawaian wartawan senior Kompas, Budiman Tanuredjo, dalam memimpin diskusi virtual ini membuka berbagai aib besar dari program kartu prakerja ini mulai dari kesalahan penunjukan Kementerian Koordinator Ekonomi sebagai perancang dan pelaksana proyek ini, dugaan korupsi dalam penunjukan mitra pelatihan, ketidakjelasan proses seleksi, hingga ke narasi para pekerja butuh makan bukan pelatihan sekarang.  

Beberapa peserta utamanya Faisal Basri dengan keras menyerukan penghentian program Kartu Prakerja ini yang dalam tahun 2020 saja sudah menelan APBN sebesar Rp20 triliun dan sekitar Rp5,6 triliun dialokasikan untuk mitra LPK Online. Sayangnya, sejauh ini belum ada tanggapan dari pemerintah utamanya PMO Kartu Prakerja dan/atau Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.