Lucu, Jokowi Dianggap Seperti Anggota Padus Covid-19

Umumnya kita mendengar bahwa korban jiwa virus Corona di seluruh dunia banyak sekali dan terus bertambah dari hari ke hari. Kasus dunia hingga kemarin sudah lebih dari tiga juta orang terkonfirmasi positif Covid-19 dan lebih dari 200 ribu yang meninggal dunia. Sedangkan untuk Indonesia 10.551 Kasus Konfirmasi Positif dengan jumlah kematian sebesar 800 orang. 

Dampak Sosial Ekonomi Covid-19

Selain itu kita juga sangat merasakan dampak sosial ekonomi di sekitar kita dan secara nasional. Misalnya, posisi tanggal 20 April 2020 sudah terdapat lebih dari dua juta pekerja yang dirumahkan dan kena PHK akibat terimbas pandemi corona ini. Berita terakhir menunjukan bahwa jumlah tersebut sudah lebih dari empat juta orang. 

Mereka itu jelas dalam kesusahan. Mungkin banyak diantaranya hanya memiliki simpanan bank yang tidak begitu banyak dan tidak akan mencukupi untuk beberapa bulan ke depan. Barang-barang berharga untuk digadaikan dan/atau dijual mungkin juga tetap tidak akan dapat menutupi kebutuhan biaya hidup untuk beberapa bulan ke depan.

Bantuan Pemerintah Sangat Dibutuhkan

Memang banyak uluran tangan para dermawan. Namun, itu lebih sebagai penunjang dan tetap saja tidak akan mencukupi hingga beberapa bulan ke depan. Pemerintah jelas wajib membantu para buruh termaksud.

Himbauan Jokowi untuk Memprioritaskan Buruh PHK dan Dirumahkan pada Program Tim Kartu Pekerja 

Gayung pun bersahut dan kita mendengar bahwa Presiden mengumumkan bahwa prioritas Kartu Prakerja  adalah untuk pekerja yang dirumahkan atau korban PHK. Pengumuman Presiden Jokowi untuk alokasi anggaran APBN tahun 2020 senilai Rp20 triliun ini itu antara lain dilansir oleh Kompas Tv pada tanggal 1 Mei 2020.

Ini Pengumuman terbuka dan sebetulnya ditujukan ke banyak pihak, yang mencakup orang biasa yang tidak ada kepentingan secara langsung. Itu juga jelas merupakan angin segar bagi para tenaga kerja korban PHK dan tenaga kerja yang dirumahkan yang sebagian mungkin sudah mendaftar pada program Kartu Prakerja yang sudah dibuka sejak 19 Maret yang lalu. Pengumuman Jokowi itu juga seharusnya berlaku kepada pengelola Kartu Prakerja dengan penanggung jawab Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Kita tidak tahu pasti apa sebelum atau sesudah pidato itu Presiden Jokowi sudah berkomunikasi dengan Pak Airlangga. Namun, seyogyanya Beliau menanggapi pidato Pak Jokowi bukan sekedar mendengarkan merdunya paduan suara Covid-19. Pidato Presiden Jokowi sebetulnya perintah yang wajib ditaati oleh Pak Airlangga, walaupun mungkin Pak Jokowi tidak memberikan perintah secara langsung..

Menurut pengalaman penulis sewaktu masih aktif di Kementerian Keuangan RI dulu, banyak pejabat negara memberikan perintah kepada bawahannya dengan bahasa guyon dan isyarat. Penulis masih ingat beberapa kesempatan hadir pada rapat pimpinan ketika itu. Pimpinan dalam suatu rapat ketika itu membicarakan beberapa isu strategis dan dalam kaitan ini mengumumkan ada beberapa orang staf yang segera akan dikirim menghadiri acara Bank Dunia di Washington D.C, USA. 

Saya melihat beberapa orang dengan inisiatif sendiri bergegas meninggalkan ruang rapat. Orang-orang itu saya tahu adalah  pejabat bagian administrasi umum dan pasti mereka akan menyiapkan segala sesuatu yang terkait dengan travel dokumen yang dibutuhkan. Melihat itu pimpinan rapat tersenyum bangga dan senang dan lanjut dengan membahas agenda aksi dalam waktu dekat. 

Sentilan Jokowi Tidak Didengar oleh Tim Kartu Prakerja

Sayang sekali hal yang serupa tidak berlaku untuk program Kartu Prakerja ini. Pak Airlangga dan/atau tim nya tidak memberikan cepat tanggap atas semangat pidato Presiden Jokowi tersebut.  Terkesan mereka menganggap pidato itu tidak lebih dari alunan indah angin sorga Covid-19. Untuk itu, coba kita lihat beberapa hal seperti dibawah ini.

Ilustrasi Belum Adanya Perubahan pada Beranda Situs Kartu Prakerja 

Beranda itu masih mengusung tema jadul Kartu Sakti Jokowi pada Pilpres 2019. Tujuan utama program ini tetap untuk meningkatkan kompetensi buruh dan belum tersentuh aura nestapa ancaman kelaparan terhadap mereka akibat Covid-19 dan PSBB yang menyertainya. Belum terasa adanya muatan semangat prioritas buruh PHK dan dirumahkan tanpa dibayar untuk Kartu Prakerja ini.  Narasi prioritas saja tidak ada disitu apa lagi semacam slider eye catching bagi para pekerja termaksud.

Lihat juga yang ini.

Ilustrasi Eligibility Kartu Prakerja

Persyaratan atau eligibility Kartu Prakerja yang tertulis pada gambar diatas sangat kendur yaitu umur 18 tahun keatas dan sedang tidak sekolah atau kuliah. Namun, Pak Airlangga yang juga Ketum Partai Golkar ini kemudian melalui wawancara dengan media mengatakan bahwa mereka yang akan terpilih sebagai pemegang Kartu Prakerja ini hanyalah orang-orang yang tercantum dalam daftar White List (WL) Kartu Prakerja, yang merupakan daftar pekerja yang kena PHK dan dirumahkan. 

Masalahnya tambah runyam sekarang sebab hingga 1 Mei 2020 sudah ada 8,4 juta orang yang terdaftar pada program Kartu Prakerja. Sejauh ini, kita mendengar bahwa target kartu ini hanya untuk 5 juta orang.

Belum terdengar prioritas yang bagaimana yang diberikan kepada orang-orang yang ada di WL itu, jika pidato Presiden Jokowi seperti tersebut diatas bukan dianggap sebagai guyonan oleh Pak Airlangga dan/atau oleh Tim Kartu Prakerja. Namun, sedihnya kita tidak akan menemukan apa-apa pada situs ini yang terkait dengan pesan Pak Jokowi diatas.

Sangat tidak jelas kriteria apa saja yang perlu dipenuhi agar "pekerja prioritas" WL itu dengan jumlah, katakan saja, 4 juta orang, ada yang,  bahkan seluruhnya,  berhasil mendapatkan Kartu Prakerja tersebut. 

Yang jelas jika ada diantara orang WL ini sudah terdaftar sebagai pemohon Kartu Prakerja tetapi belum lolos di rombongan 200.000 pertama, maka mereka dapat langsung klik untuk rombongan 200.000 berikutnya dan akan mendapat jawaban seperti jawaban pertama permohonan Anda sedang dievaluasi. 

Apalagi ya yang sedang dievaluasi itu?

Tidak jelas apa lagi yang dievaluasi itu. Test motivasi dan potensi akademik sudah dilakukan dan dinyatakan lulus sebelum klik rombongan pelatihan 200.000 perdana itu. Ampun sekarang, muncul notifikasi lagi sedang dievaluasi. Kemudian, ternyata, muncul notifikasi celaka Yaw Anda Belum Berhasil. Klik lagi rombongan pelatihan berikutnya dan lagi-lagi keluar notifikasi sedang dievaluasi.

Membulat aja ini Pakde Jokowi.