Kalimat pertama dari definisi diatas sederhana. Ini berisikan daftar mata pelajaran dan deskripsi mata pelajaran itu. Tinggal plot saja mata pelajaran kelas untuk setiap semester  untuk menyelesaikan jenjang mulai dari SD/Tsanawiyah hingga SLA/Alia. Pekerjaan ini dapat diselesaikan tidak akan lebih lama dari satu bulan.
Kalimat-kalimat berikutnya jauh lebih dalam. Ini mencakup penjelasan tentang pengetahuan dan ketrampilan yang diharapkan akan didapat, yang mencakup standar pembelajaran atau tujuan pembelajaran yang diharapkan akan didapat, SKS dan pelajaran-pelajaran yang diajarkan oleh guru, tugas-tugas dan kegiatan yang diberikan kepada para murid, buku-buku, bahan-bahan, video, presentasi, dan bacaan (text book) yang digunakan dalam setiap mata pelajaran, test, penilaian, dan metode-metode lain yang digunakan untuk mengevaluasi para murid.Â
Walaupun demikian, tidak perlu menunggu sampai lima tahun untuk menyiapkan kurikulum atau konsep kemerdekaan belajar termaksud. Estimasi awal penulis kurikulum yang sedikit lebih rinci itu dapat diselesaikan juga dalam waktu kurang dari satu tahun.
Hal yang tersulit, sebetulnya, adalah implementasi dari kurikulum itu utamanya dalam aspek test, jika sudah disepakati sebelumnya bahwa guru diberikan kemerdekaan sepenuhnya dalam mengajar, menguji termasuk memberikan tugas-tugas dan proyek-proyek kepada para murid, dan memberi nilai. Selain itu, Tim Kami juga akan membuat paparan serinci mungkin terkait risiko pemberian nilai yang tidak fair yang berpotensi bersumber dari tekanan murid/orangtua murid, sekolah, dan dinas pendidikan daerah.
Misalnya, murid/orang tua murid dapat menekan guru untuk mendapatkan nilai rapor yang lebih baik agar dapat diterima di sekolah yang bagus pada jenjang pendidikan yang berikutnya, atau, untuk kepentingan mencari kerja. Sekolah dapat tergiur mendongkrak nilai rapor untuk memperbaiki atau mempertahankan posisi akreditasi. Pemerintah daerah dapat juga menekan sekolah-sekolah untuk mendongkrak nilai rapor untuk kepentingan mendapatkan Indeks Pembangunan Manusia (PIM) yang labih baik sehingga mendapatkan kucuran dana Transfer Daerah yang lebih besar.
Risiko-risiko tersebut perlu diantisipasi dan dikendalikan agar konsep kemerdekaan belajar dapat diimplementasikan dengan sempurna.
Hasil studi dan pengembangan kurikulum Tim Kami ini juga akan mencakup analisis risiko lain dari akreditasi sekolah. Risiko yang terkait dengan syarat akreditasi sekolah untuk dapat melamar sebagai calon ASN atau calon anggota TNI/Polri, dan pegawai BUMN.
Mas Nadiem, sekali lagi dengan uang RP1 T saja dan jelas sangat kecil dibandingkan dengan yang Rp50T itu, dalam waktu kurang dari 1 tahun dan bukan 5 tahun, Tim Kami dapat menyiapkan KONSEP Kemerdekaan Belajar berbasis kreativitas, kerja keras, dan kejujuran dari guru, murid/orang tua murid, dan sekolah.Â
