Ada Apa dengan Kementerian BUMN?

Belum ada satu pesan pun dari Menteri Erick Thohir yang dalam minggu ini saja sudah demikian meluas dan banyaknya pernyataan-pernyatan Beliau yang dirilis oleh berbagai media. 

Laman Tentang kegiatan, penulis tadinya mengira ini berisi deskripsi ringkas tentang bisnis inti dari Kementerian BUMN ini. Apa lacur, ternyata ini hanya berisikan hal-hal sepele yang bukan merupakan tugas pokok Kementerian yang mengelola sektor-sektor penting seperti PT Pertamina dan PT PLN dan empat raksasa Bank Nasional. Itu berisi bedah rumah dan mudik gratis!

Browsing satu persatu laman lain yang disediakan mulai dari Whistle blowing, JDIHN, PPID, hingga ke PKBL BUMN, penulis gagal menemukan narasi-narasi terkait bisnis inti dari kementerian negara ini. Dengan demikian, jika narasi bisnis inti yang sebetulnya lebih bersifat normatif tidak tersedia, maka jangan berharap kita dapat melihat data dan informasi yang lebih strategis. 

Dan, ternyata memang betul data strategis tersebut tidak tersedia. Data strategis yang seharusnya diunggah di website ini mencakup anggaran negara yang disediakan secara keseluruhan dan terurai menurut beberapa pos pengeluaran penting, jumlah pegawai, dan kegiatan inti yang dilakukan yang konsisten dengan uang yang dikeluarkan tersebut.

Diatas kesemua itu dan yang paling penting adalah laporan kinerja BUMN. Misalnya, BUMN mana saja dengan kinerja baik dan menyetor dividen untuk negara, yang mana saja terus merugi, yang mana saja berulang kali mendapat kucuran uang gratis dari negara tetapi tetap sakit-sakitan, dan BUMN mana saja yang masih perlu dilindungi berpuluh-puluh tahun dalam skim infant industry policies. 

Agregasi aliran uang masuk dari BUMN ke kas negara dan aliran uang keluar dari kas negara ke BUMN, menurut buku yang penulis sebut itu, menunjukan terdapat negative net payment ke kas negara dalam periode 2011 - 2016. Jumlah negative net payment itu diproyeksikan akan membengkak pada akhir periode Kabinet Jokowi Jilid 1.

Ketika buku penulis yang berjudul "Mengurai Benang-benang Kusut BUMN," yang diterbitkan oleh penerbit Deepublish, Yogyakarta, 2017, data numerik terkait keuangan BUMN penulis dapatkan dari Laporan Audit BPK. Data itu tidak tersedia di website Kementerian BUMN. 

Ironisnya, data numerik keuangan BUMN tersebut tidak disediakan lagi dalam Laporan Audit BPK sejak tahun 2017. Kenapa ya data penting itu tidak dipublikasikan lagi oleh BPK? Apakah sosok fenomenal Erick Thohir berani membuka data tersebut?

Narasi transparansi yang diadopsi secara meluas:

Fiscal transparency also fosters better overall economic governance and supports the fight against corruption, including by providing legislatures, oversight bodies, markets, and citizens with the information they need to hold governments accountable

Kita hanya dan hanya yakin bahwa Erick Thohir berada di jalur yang benar jika Beliau cukup berani membuka informasi penting di Kementerian BUMN sendiri dan di seluruh BUMN beserta anak cucunya yang berjumlah hampir 1.000 entitas yang independen.