Transparansi Anggaran adalah Harga Mati bagi William dan PSI

Mengikuti langkah-langkah berani dan cermat yang sudah diambil oleh anak-anak muda ini, penulis yakin mereka memiliki kapasitas dan akan sampai pada isu skala prioritas RAPBD DKI Jakarta. Mereka tentunya akan menguliti apakah prioritas RAPBD itu sudah sesuai dengan kondisi yang ada sejauh ini.

Misalnya, apakah prioritas-prioritas itu dalam dimensi nilai rupiah anggaran sudah mencakup sektor pendidikan dan kesehatan, pengendalian bencana alam seperti banjir, kekeringan, dan kebakaran,  pengendalian dan pembuangan sampah, perbaikan lingkungan dan RTH, kemacetan, dan lain sebagainya. 

Contoh lain, menurut intuisi penulis, mereka juga akan sampai pada isu besarnya jumlah anggaran untuk kegiatan personil yang bersumber dari sudah terlalu besarnya jumlah pegawai ASN DKI Jakarta. Tidak ada kebijakan dari para Gubernur DKI termasuk Gubernur Anies Baswedan untuk mengurangi jumlah ASN yang sudah terlalu gemuk itu. Alih-alih mengurangi, setiap tahunnya selalu ada rekrutmen baru ASN untuk mengganti mereka yang memasuki usia pensiun.

Mereka juga tentunya akan sampai pada isu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Mereka akan merujuk praktik RAPBN yang juga melaporkan kegiatan dan keuangan BUMN yang mencakup anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN), tentunya PMD untuk DKI Jakarta, deviden BUMN untuk negara, yang tentunya dividen BUMD untuk DKI Jakarta.

Sebagai tambahan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), setiap tahun menyampaikan ringkasan Laporan Keuangan seluruh BUMN. Laporan ini dapat diakses oleh publik melalui website BPK.

Good luck PSI DKI Jakarta.