Transparansi Anggaran adalah Harga Mati bagi William dan PSI

Desakan PSI agar Anies Baswedan membuka akses publik ke RAPBD DKI Jakarta 2020 terus berlanjut. Kali ini sosok milenial William Aditya dari fraksi PSI itu menyatakan tidak akan menandatangani RAPBD DKI Jakarta jika Gubernur Anies tidak memberikan akses kepada publik atas dokumen-dokumen anggaran termaksud.

Narasi mereka adalah Transparansi Anggaran Pemda DKI Jakarta adalah Harga Mati. mmm seru ya. Ini senapas dengan NKRI adalah Harga Mati, rasanya.

Pernyataan Almuni FH UI yang masih berumur 23 tahun ini yang dirilis oleh Detinews hari ini, 15 November, disambut antusias oleh netizen. Hingga sekitar jam empat sore tadi sudah tercatat 220 netizen memberikan komentar atas berita DetikNews itu.

Sebelumnya, Ketua Fraksi PSI DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, menyatakan bahwa APBD DKI Jakarta berpotensi mengalami defisit Rp10,7 triliun. Biang kerok defisit itu menurutnya mencakup pemborosan anggaran di beberapa komisi seperti  terdapat pada Komisi A terkait anggaran Damkar dan pemborosan di Komisi E, terkait anggaran balap mobil Formula E selain dari faktor kurang cermatnya Pemda DKI itu membuat proyeksi penerimaan dan pengeluaran. 

Strategi PSI untuk menggalang dukungan publik memang tepat sebab PSI hanya memiliki delapan orang wakil dari 106 jumlah anggota DPRD DKI Jakarta. Suara PSI itu yang hanya kebagian satu pimpinan komisi yaitu Komisi E sulit untuk mempengaruhi seluruh anggota komisi lain apalagi mempengaruhi Gubernur Anies Baswedan.

Menurut UU Pemda Tahun 2014, UU No. 23,  dan Tatib DPRD DKI Jakarta,  No. 1, juga diundangkan dalam tahun yang sama, RAPBD itu dapat disampaikan ke Mendagri jika disetujui oleh mayoritas fraksi yang ada. Dengan demikian, tanpa persetujuan dari fraksi PSI, RAPBD itu tetap akan meluncur ke meja Tito Karnavian dalam hal sebagian besar atau bahkan keseluruhan dari delapan fraksi DPRD DKI Jakarta menyetujui RAPBD termaksud. 

Sebagai catatan, sistem dan prosedur penyusunan RAPBD DKI Jakarta itu sudah direvisi oleh Permendagri No. 33 tahun 2019. Walaupun demikian, substansi format persyaratan persetujuan fraksi-fraksi agar RAPBD itu dapat diproses di Kementerian Dalam Negeri tetap sama dan tidak berubah.

PSI DKI Jakarta menyadari kelemahan mereka itu jika hanya mengandalkan alur komunikasi formal DPRD DKI Jakarta. Aspirasi mereka untuk APBD DKI Jakarta yang benar-benar Pro Rakyat akan kandas. Untuk itu mereka melancarkan kampanye APBD Bersih melalui penggalangan suara publik. 

Strategi menggalang dukungan publik melalui konferensi pers yang dilakukan oleh PSI DKI Jakarta itu cukup ampuh. Aspirasi mereka untuk DKI Jakarta yang lebih maju sudah terdengar oleh Bang Anies sendiri serta para tokoh-tokoh nasional termasuk Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. Mereka juga mendapat dukungan luas dari masyarakat.

Cara lain yang dilakukan oleh William Cs adalah melayangkan petisi OnLine kepada Mantan Mendibud itu via Change.org. Hingga Jum'at 15 November, petisi ini sudah ditandattangani oleh 14,540 orang dan angka terus bergerak naik. Menurut perkiraan penulis angka itu segera mencapai 15.000.