Mohon tunggu...
Kang Mizan
Kang Mizan Mohon Tunggu... Penulis - Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I. email: kangmizan53@gmail.com

Pensiunan Peneliti Utama Kementerian Keuangan R.I.

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

William Terus Membombardir APBD DKI Jakarta

8 November 2019   21:07 Diperbarui: 8 November 2019   21:26 1448
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

William terus tancap gas dan memilih jalur informal untuk mendobrak ketertutupan anggaran Pemda DKI tersebut. Disini ia melayangkan petisi yang ditujukan kepada Gubernur Anies Baswedan. 

Petisi yang dibuat di change.org ini berjudul "PSI Desak Gubernur Anies Transparan Soal Anggaran," dan, hingga jam 20.02 WIB, Jumát, 8 November 2019, sudah mendapat tanda tangan sebanyak 13.259 serta terus bergerak dengan cepat. Malam ini jelas akan melebihi 15.000 penandatangan.

Mengacu kemenangan Khadir Mustafa yang hanya mendapat 4.100 tandatangan untuk memenangkan Permenperin itu, jumlah 15.000 tandatangan ini seharusnya sudah lebih dari cukup untuk diperhatikan oleh Bang Anies. 

Selain itu, Bang Anies juga disentil oleh Ketua Fraksi NasDem DPRD DKI Jakarta, Wibi Andrino, untuk segera membuka dokumen anggaran Pemda DKI Jakarta ke publik. Menurutnya ini selain Era Keterbukaan juga DKI Jakarta adalah pusat perhatian seluruh penduduk Indonesia.

Menurut penulis, Bang Anies bisa mengadopsi keterbukaan fiskal RAPBN dan eksekusi APBN yang dibuat oleh Kementerian Keuangan RI yang diunggah di website Kemenkeu terbuka untuk diakses oleh siapa saja (tanpa perlu menjadi subscriber dan/atau membuat akun terlebih dahulu). 

Misal, itu menyajikan anggaran untuk setiap dinas  dan setiap walikota dalam lingkungan DKI Jakarta. Kemudian menyajikan pos-pos penting untuk setiap anggaran tersebut disertai penjelasan kenapa itu dianggap penting dan strategis.

Bang Anies, perlu juga membuat laporan eksekusi APBD. Laporan itu, jika mengacu yang dirilis di website Kementerian keuangan, mencakup laporan triwulanan, laporan semester, dan laporan akhir tahun. Laporan-laporan itu masing-masing juga didukung oleh narasi-narasi kredibel terkait kesuksesan dan berbagai tantangan yang dihadapi.

Prinsip dari keterbukaan anggaran ini adalah agar masyarakat mengetahui semua sumber penerimaan dan semua pengeluaran Pemda DKI Jakarta. Pos-pos strategis harus diutamakan dalam laporan anggaran ini.

Dengan adanya keterbukaan itu, otomatis narasi lem Aibon, pasir untuk siswa, dan lain sebagainya tidak akan muncul lagi.

APBD yang tidak transparans adalah APBD koruptor.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun