Nomenklatur Baru Kabinet Jokowi, terobosan atau akal-akalan?

Penguasa itu memang perlu banyak akal. Itu mencakup akal yang digunakan untuk membuat terobosan. 

Namun, ada juga penguasa yang akal-akalan dan ini sering disebut hanya sebagai pencitraan, political appeals, atau, retorika semata. Disini manfaat untuk kepentingan umum sedikit sekali. 

Kita mulai dari yang pertama dulu. Kita paham bahwa Presiden Jokowi ketika menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dulu paling sering blusukan. Misalnya, Beliau terlihat beberapa kali blusukan ke beberapa titik sistem drainase DKI Jakarta. Beliau juga sering tayang live ketika sedang blusukan ke pintu air Manggarai, pintu air Katu Lampa, Bogor, ke TPS Sampah di Jakarta Utara, ke banyak RTH, ke banyak pasar-pasar tradisional dan lain sebagainya.

Umumnya publik mengapresiasi blusukan-blusukan itu. Kenapa? Publik merasakan dan melihat bahwa ada tindak lanjut yang konkrit dari berbagai kegiatan blusukan tersebut. Itu kegiatan nyata dan sangat bermanfaat bagi rakyat banyak. Banyak lagi yang sudah dikerjakan oleh Jokowi. Hal yang serupa juga banyak dikerjakan oleh pejabat pemerintah yang lain.

Namun, akal-akalan penguasa juga tidak kurang banyaknya.  Itu lumrah terjadi di setiap rezim pemerintahan. Di rezim Orde Lama, misalnya, banyak dibentuk lembaga negara yang langsung bertanggung jawab kepada presiden. Sebagian dari lembaga negara tersebut sebetulnya lebih banyak mengandung unsur pencitraan atau akal-akalan saja.

Misalnya, ketika itu dibentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dengan tujuan untuk menggenjot investasi dan ekspor. Ekspor dan investasi pasca terbentuknya lembaga ini memang melesat tetapi itu sebetulnya tidak ada kaitannya dengan BKPM. Investasi dan ekspor yang melesat itu karena masih berlimpahnya sumber daya alam Indonesia, di satu sisi, dan mahalnya harga komoditas SDA seperti minyak bumi, kayu (log) dan karet alam.

Terkini kita dengar bahwa BKPM itu di Kabinet Jokowi - Ma'ruf Amin akan dipromosikan menjadi Kementerian Investasi. Pertanyaannya adalah akankah akal-akalan itu terus berlanjut? Jawabnya, itu bisa iya dan bisa juga tidak. 

Tidak itu bukan akal-akalan jika Kementerian Investasi betul-betul dimodifikasi untuk menjawab atas loyonya investasi dan ekspor sejauh ini. Kementerian Investasi tidak lagi semata-mata seperti BKPM yang sebetulnya tidak memiliki otoritas apa-apa dan hanya mengkoordinir perizinan dari lembaga negara yang lain. Kementerian Investasi melainkan sudah dilengkapi dengan otoritas yang tadinya dimiliki oleh berbagai kementerian dan lembaga negara yang lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, BPOM, dan sebagainya.

Lebih jauh lagi, kita juga sudah mendengar dua nomenklatur baru yang lain dari kementerian negara Kabinet Jokowi - Ma'rufAmin. Keduanya adalah masing-masing Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan (Kemenludag) dan Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. Yang pertama terbentuk dengan dialihkannya pekerjaan Ditjen Daglu Kementerian Perdagangan ke Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan. Yang kedua terbentuk dengan bedol deso pekerjaan Kementerian Perdagangan, selain pekerjaan Ditjen Daglu, ke Kementerian Perindustrian dan Perdagangan. 

lihat juga: Yang Sungsang dari Kabinet Jokowi - Ma'rufAmin

Terobosan atau masih juga akal-akalan?

Untuk menjawab pertanyaan ini coba terlebih dahulu kita lirik ancaman nyata ekonomi Indonesia terkini. 

• Menurunnya pertumbuhan ekonomi dunia dan resesi ekonomi tinggal selangkah lagi
• Meningkat nya perang Dagang Cina - US dan risiko-risiko geopolitik yang lain.
• Terus menurun nya perekonomian Indonesia dan akan tambah melorot seiring dengan penurunan ekonomi global.. dan akan menjadi bencana jika terjadi resesi ekonomi dunia 
• Bertambah tingginya pelarian modal ke luar negeri sehingga rupiah akan terpuruk dan suku bunga membumbung tinggi
• Indonesia perlu menarik modal luar negeri dalam jumlah setidak-tidaknya USD16 miliar per tahun untuk menutup terus melorotnya Neraca Berjalan (CAD).
• Indonesia gagal mendatangkan investasi asing langsung karena: 
  • Mahalnya biaya impor bahan baku dan penolong yang digunakan untuk memproduksi barang-barang ekspor, diperparah oleh panjang waktu pengurusan barang-barang impor dan ekspor serta perlakuan-perlakuan diskresi atas hambatan bukan tarif.

Ancaman-ancaman nyata tersebut perlu dimitigasi dan dikendalikan serta paling ideal jika dijadikan peluang emas. Untuk itu, pemerintah perlu menciptakan terobosan 3K; Kredibilitas, Kepastian, dan Kepatuhan. Prinsip tiga 3K ini perlu ditanamkan pada masing-masing kementerian negara baru tersebut.

Prinsip pertama, kredibilitas. Pemerintah Indonesia perlu secara nyata menunjukan bahwa kita memang betul-betul terbuka bagi para pemodal internasional. Berbagai hambatan perizinan perlu dihapus. 

Ini mencakup penghapusan kewajiban untuk mendapatkan surat rekomendasi atas impor bahan baku dan penolong untuk memproduksi barang-barang ekspor, untuk surat izin lolos inspeksi, dan penghapusan bea masuk untuk bahan baku dan penolong yang akan digunakan untuk memproduksi barang ekspor.

Selain itu, Indonesia juga memperlunak Daftar Negatif Investasi untuk beberapa sektor strategis. Tak kalah pentingnya, Indonesia juga perlu menghilangkan phobia  atas tenaga kerja asing. 

Prinsip kedua, Kepastian. Indonesia perlu menghilangkan berbagai regulasi yang tidak wajar dan tidak ramah investor serta tidak konsisten. Perlu juga diterbitkan instrumen untuk mengendalikan pemerintah daerah dalam menerbitkan berbagai Perda yang tidak ramah dengan para pemodal asing.

Prinsip ketiga, Kepatuhan. Rezim Jokowi - Ma'ruf Amin perlu mendisiplinkan berbagai tindakan birokrat yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rezim ini perlu juga mengendalikan kekuatan-kekuatan ilegal yang mempersulit dan/atau membebani dunia usaha.

Akankah Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan serta Kementerian Perindustrian dan perdagangan berhasil memahami ancaman-ancaman nyata tersebut dan kemudian mengambil sikap yang tepat untuk mengendalikan ancaman-ancaman termaksud?