Yang Sungsang dari Kementerian Baru Jokowi-Ma'ruf Amin

Tugas dan fungsi Ditjen  Kemendag yang lain selanjutnya diberitakan akan digabungkan di Kementerian Perindustrian. Dengan demikian, nomenklatur Kementerian Perindustrian akan berubah menjadi Kementerian Perdagangan dan Industri. Ini mirip-mirip dengan MITI Jepang yaitu Ministry of International Trade and Investment.

Secercah harapan menyeruak disini. Harapan untuk perizinan yang lebih mulus dengan meleburnya Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian menjadi Kementerian Perindustrian dan Perdagangan . Jika  dalam debat Pilpres yang lalu, Presiden Jokowi mengatakan bahwa izin-izin perdagangan dan investasi dapat dikeluarkan dalam hitungan jam, Bank Dunia mengatakan itu membutuhkan waktu hingga enam bulan dan bahkan bisa lebih.

Producer in Free Trade Zones such as Batam are exempted from import pocedures for inputs to produce exports - in practice, that is often not the case.

Ministry of Industry's recommendation letter for imports is supposed to take a maximum of 5 days but it typically takes between 3-6 months or even longer.

Brdigestone stopped a production line because the Ministry of Industry and the Ministry of Trade could not decide whether imports of vulcanized tires require a recommendation letter.

Since 2016, the Ministry of Industry requires importers of steel tubing and casing (used in oil and mining explorations) to obtain a letter from each domestic producer stating they can not supply these products with the required specifications.

Ada lagi kementerian baru yang lain seperti Kementerian Investasi. Ini kementerian baru dan merupakan peningkatan jenjang lembaga pemerintah dari Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menjadi Kementerian Investasi. 

BKPM sendiri sebetulnya tidak memiliki otoritas apa-apa. Lembaga ini hanya mengkoordinir perizinan dari lembaga negara yang lain. Izin dikeluarkan jika izin prinsip dari berbagai kementerian dan lembaga negara yang lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ESDM, BPOM, dan sebagainya sudah dimiliki oleh calon investor.

Sekarang BKPM dipromosikan menjadi Kementerian Investasi. Gaji, berbagai tunjangan dan fasilitas negara yang lain dari Menteri Investasi lojiknya lebih tinggi dari yang diterima oleh Kepala BKPM. Hal yang serupa juga berlaku untuk jajaran direktur jenderal hingga ke pejabat dan pegawai biasa dari Kementerian Investasi ini. Secara keseluruhan, uang yang dihabiskan oleh Kementerian Investasi jelas lebih tinggi dari yang dihabiskan oleh BKPM.

Hasilnya? Bisa tidak berubah sama sekali jika tugas dan fungsi Kementerian Investasi relatif sama dengan yang melekat pada BKPM. Tidak berubah sama sekali jika Kementerian Investasi hanya menjalankan fungsi-fungsi koordinatif seperti Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi. 

Dengan kata lain, kinerja ekspor dan investasi Indonesia tidak akan meningkat secara significant, jika ada peningkatan, dengan dipromosikannya BKPM menjadi Kementerian Investasi.

Sekarang coba kita dengarkan apa kata Ketua Tim Ahli Wapres JK, Sofjan Wanandi. Menurutnya inisiatif untuk pembentukan kementerian baru dan penggabungan beberapa kementerian negara adalah untuk merespons  masalah-masalah ekonomi yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir yang sering dikeluhkan oleh Presiden Jokowi. Masalah-masalah itu mencakup loyonya kinerja ekspor dan investasi. Dalam kaitan ini Sofjan mengatakan:

"Kita harus gerak cepat. Situasi ekonomi kita ini susah sekali loh. Kita harus kerja keras bersatu menghadapi ke depan bersama." 

Penulis sepakat dengan ini. Kemarin, penulis mengunjungi pertokoan di kawasan Mangga Dua. Sudah agak lama tidak kesini dan kaget melihat banyak sekali kios-kios kosong di jembatan niaga Gedung Dusit-ITC. Kondisi lantai elektronik di Gedung Dusit juga lenggang sekali. Hal yang sama terlihat juga di gedung sebelah yaitu Mall Mangga Dua. 

Jembatan Niaga Dusit - ITC, Mangga Dua, Jakarta. Dokpri

Jembatan Niaga ini biasanya padat. Kini kosong melompong dengan loyonya ekspor dan investasi Indonesia.